11 Camat dan Mantan Camat se Kota Palembang Jadi Saksi Dugaan Korupsi Dana Hibah Sumsel

11 Camat se Kota Palembang ikut diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah Provinsi Sumsel tahun 2013, di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang, Senin (29/5).– Foto Ferdinand Deffryansyah/koransn

Palembang, koransn.com
Sebanyak 11 saksi dari Camat dan mantan Camat di Kota Palembang, Senin (29/5) menjadi saksi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi dana hibah Sumsel tahun 2013 di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Klas I A Palembang.

Adapun ke 11 saksi Camat dan mantan Camat di Kota Palembang tersebut yakni;  Camat IB II, Halim Mahmud, Camat Gandus, Ricky Fernando, Camat Kemuning, Romli , Camat IT I, Syahrul Gama.  Kemudian, Camat Sukarami, GA Putra Jaya, Camat Plaju Zanariah, Camat SU II, M  Ichsanul Akmal, Camat IB I, Agus Rizal, Camat SU I, Novran Hansyah, Camat Kertapati, Rahmat Maulana dan mantan Camat Alang-Alang Lebar, Sulaiman Amin.

Para camat tersebut dihadirkan Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung RI dan Kejati Sumsel untuk menjadi saksi terdakwa Laonma PL Tobing (Kepala BPKAD Sumsel) dan terdakwa Ikwanudin (Mantan Kepala Badan Kesbangpol Sumsel). Dalam persidangan para saksi memberikan kesaksian terkait surat panggilan saksi untuk LSM dan Ormas, yang berada di wilayah kecamatan masing-masing.

Camat IB II, Halim Mahmud saat memberikan kesaksian dalam persidangan mengatakan, dalam perkara tersebut dirinya bersama camat lainnya pernah dipanggil jaksa dari Kejagung RI untuk hadir di Kejati Sumsel. Dalam pertemuan itu, jaksa meminta para camat mengantarkan surat panggilan untuk menjadi saksi kepada para LSM dan Ormas yang ada disetiap kecamatan.

“Saat itu jaksa meminta tolong mengantarkan 25 surat panggilan untuk Ormas, LSM. Kemudian, saya berkoordinasi dengan seluruh lurah dan Ketua RT di Kecamatan IB II untuk mengatarkan surat-surat tersebut. Hasilnya ada 8 surat yang tidak bisa diantarkan ke tujuan, karena alamatnya tidak jelas, ke 8 surat itu kini telah kami kembalikan ke jaksa Kejagung. Sedangkan untuk alamat surat lainnya ada dan suratnya sudah kami serahkan kepada penerimannya,” ungkapnya.

Sedangkan Camat Gandus, Ricky Fernando mengutarakan hal yang sama. Namun dirinya mengaku lupa jumlah surat yang dititipkan jaksa kepadanya. “Tapi dari semua surat yang diminta jaksa agar saya mengantarkan ke alamatnya. Setelah dicari bersama lurah dan RT, terdapat 5 surat yang alamatnya tidak ditemukan, hingga surat tersebut saya kembalikan ke jaksa,” ujarnya.

Baca Juga :   Kunjungi SD YPPK Bonaventura, AHY Sumbang Buku Pelajaran

Camat Kemuning, Romli juga mengatakan jika dirinya lupa jumlah surat yang dititipkan oleh jaksa. Tapi dari semua surat yang dititipkan kepadanya terdapat dua surat untuk LSM dan Ormas yang alamatnya tidak jelas.

Kemudian Camat IT I, Syahrul Gama dalam kesaksiannya mengungkapkan, ada 24 surat panggilan yang dititipkan jaksa Kejagung RI kepadanya. Dari jumlah tersebut, terdapat 4 surat  yang alamatnya tidak ditemukan.

“Kami hanya dimintai tolong oleh jaksa, mengantarkan surat panggilan untuk saksi dari LSM, Ormas. Namun setelah saya bersama lurah dan RT mencari alamat yang tertera dalam surat penaggilan tersebut terdapat 4 surat yang alamatnya tidak jelas, sehingga kami tidak menemukannya. Sedangkan untuk yang lainnya, surat panggilan telah kami serahkan langsung kepada yang bersangkutan yakni LSM dan Ormas,” paparnya.

Sedangkan Camat Sukarami, GA Putra Jaya mengungkapkan, usai di panggil jaksa Kejagung, dirinya diminta mengantarkan 18 surat panggilan untuk LSM dan Ormas yang ada di kecamatannya. “Setelah kami cari, ada 4 surat panggilan untuk LSM dan Ormas yang alamatnya tidak ditemukan.
Sudah kami cari kemana-mana, tapi alamatnya tidak ada,” terangnya.

Camat Plaju, Zanariah dalam kesaksiannya mengutarakan jika dirinya lupa untuk jumlah surat panggilan LSM dan Ormas yang dititipkan jaksa Kejagung kepadanya. “Tapi, ada 2 atau 3 surat yang alamatnya tidak ditemukan,” ucapnya.

Lalu, Camat SU II, M Ichsanul Akmal dalam kesaksiannya mengatakan, saat itu dirinya diminta tolong oleh jaksa mengantarkan 16 surat panggilan yang ditujukan kepada LSM dan Ormas yang berada di wilayah Kecamatan SU II.

“Usai menerima surat tersebut, kemudian saya bersama lurah dan para Ketua RT mencari alamatnya. Hasilnya, ada 7 surat yang alamatnya tidak ada sedangkan untuk yang ada alamatnya, langsung suratnya kami serahkan,” ujarnya,

Sementara Camat IB I, Agus Rizal, Camat SU I, Novran Hansyah dan Camat Kertapati, Rahmat Maulana secara bergantian ketiganya mengungkapkan tidak ingat untuk jumlah surat yang dititipkan jaksa Kejagung untuk para LSM dan Ormas. Tapi ada beberapa surat yang tidak disampaikan, karena setelah dilakukan pencararian alamat LSM dan Ormas tersebut tidak
ada di kecamatan mereka masing-masing.

Baca Juga :   Dewan Kehormatan PWI Sumsel Rakernas Draf Kode Perilaku Wartawan

Hal senada dikatakan mantan Camat Alang-Alang Lebar, Sulaiman Amin. Dikatakannya, dari semua surat panggilan yang dititipkan jaksa kepadanya, terdapat dua surat untuk LSM dan Ormas yang alamatnya tidak jelas sehingga kedua surat tersebut dikembalikannya kepada jaksa Kejagung RI.

“Jadi, kami hanya dimintai untuk mengtarakan surat itu saja. Untuk yang alamatnya tidak jelas atau tidak ditemukan kami kembalikan ke jaksa. Sedangkan terkait bantuan dana reses, memang saat itu di wilayah saya ada anggota DPRD yang melakukan reses. Dimana dari hasil reses tersebut ada masyarakat meminta bantuan perbaikan jalan. Untuk prosesnya masyarakat yang membuat proposal, kemudian diajukan oleh masyarakat tersebut langsung kepada anggota dewan,” tandasnya.

Seusai mendengarkan saksi dari para camat dan mantan camat, kemudian JPU menghadirkan dua saksi dari Ormas dan LSM yang merupakan penerima dana hibah. Adapun kedua saksi tersebut yakni, Afandi Udji dan Samiun.

Dalam kesaksiannya Afandi Udji mengatakan, jika dirinya merupakan ketua umum salah satu Ormas. Dimana pada tahun 2013 lalu dirinya mengajukan proposal dengan anggaran Rp 1,2 miliar namun yang disetujui hanya Rp 200 juta.

“Proposal itu saya tujukan kepada Pemprov Sumsel melalui Kesbang Pol Sumsel. Dari anggaran Rp 200 juta yang saya terima, semuanya dipergunakan untuk kegiatan Ormas dan ada pertangungjawabannya,” ungkapnya.

Kemudian saksi Samiun mengungkapkan, dirinya merupakan Ketua LSM. Pada saat itu ia mengajukan dua proposal yakni, ke Kesbang Pol Sumsel dan kepada anggota DPRD Sumsel.

“Kalau untuk proposal ke Kesbang Pol saya menerima Rp 55 juta, sementara untuk proposal yang ditujukan ke anggota dewan yang merupakan bantuan dana aspirasi, saya menerima Rp 50 juta. Semua uang tersebut saya gunakan sesuai dengan kegiatan yang ada dalam proposal, bahkan saya telah menyerahkan peratangungjawabannya,” tutupnya.

Usai mendengarkan keterangan para saksi, kemudian Ketua Majelis Hakim, Saiman SH MH didampingi hakim anggota Abu Hanifiah SH MH dan Arizona SH MH menutup persidangan dan akan kembali digelar hari ini, Selasa (30/5) dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi lainnya. (ded)

Publisher : Ferdin Ferdin

Avatar
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Presiden Beberkan Upaya RI Keluar Dari Jebakan Negara Kelas Menengah

Jakarta, KoranSN Presiden Joko Widodo (Jokowi) memaparkan beberapa upaya agar Indonesia bisa kembali naik status …