Home / Gema Sriwijaya / Empat Lawang / 11 Desa Belum Bayar Pajak

11 Desa Belum Bayar Pajak


Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Mengajak Masyarakat untuk datang Ke TPS dan menggunakan hak pilih
Aidil Yuliyansah. (foto-fahlevi/koransn.com)

Empat Lawang, KoranSN

Sebanyak 11 desa di Kabupaten Empat Lawang yang belum bayar pajak pajak PBB-P2. Hal ini dikarenakan realisasi pencapaian PBB-P2 Desa dan Kelurahan di 11 desa tersebut persentasenya nol persen.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kabupaten Empat Lawang Aidil Yuliyansah mengatakan, adapun desa yang realisasi pencapaian PBB-P2 persentasenya nol persen paling banyak berada di Kecamatan Tebing Tinggi yang terdapat 8 desa, sementara di Kecamatan Saling, Paiker dan Pendopo masing-masing 1 desa.

Menurutnya, dari 10 Kecamatan di Empat Lawang, Kecamatan Sikap Dalam yang persentase lunas PBB-P2 tahun 2018. Sementara yang terendah yaitu Kecamatan Tebing Tinggi sebesar 28 persen. Meskipun demikian

Baca Juga :   3 Paslon Empat Lawang Dinyatakan Lulus Kesehatan

pajak tersebut tetap bisa dibayar samapai dengan bulan Desember 2018.

“Jadi yang belum lunas tadi silahkan dibayar sebelum batas yang ditentukan dan sesuai audit dari BPK, pajak PBB yang belum lunas itu akan menjadi hutang di tahun depan, jadi silahkan dibayar sebelum bulan Desember

Jika belum dibayar sampai batas ditentukan maka pajak tersebut terhutang dan wajib dilunasi hingga tahun 2019 mendatang,” Imbuhnya.

Asisten III Sekda Empat Lawang, Qobal Antoni mengaku, dirinya akan melaporkan hal ini kepada Bupati Empat Lawang.

“Sebagai warga harus berani mengakui bahwa Kabupaten Empat Lawang ini masih tertinggal jauh dari kabupaten lain di Sumsel, dan saat ini sumber pembangunan Empat Lawang itu berasal dari pusat, sementara Pendaptan Asli Daerah (PAD) sangat kecil itu,” jelasnya.

Baca Juga :   Pelajar se-Kota Pagaralam Diajak Tingkatkan Minat Baca

Lanjut Qobal, untuk masalah PBP-P2 merupakan kewajiban orang pribadi dan pemerintah nantinya akan membuat surat edaran, tentang kewajiban membayar Pajak PBB-P2.

“Nanti dibuat surat edaran, bahwa setiap yang berurusan seperti berurusan Izin usaha, tes CPNS harus dilengkapi bukti lunas PBB-P2 tidak usah jauh-jauh, Palembang sudah menerapkan ini, dan nanti akan kita laporkan kepada bupati, karena masih ada desa yang nol persen, tidak membayar pajak,” tungkasnya. (foy)

Hotel Grand Inna Palembang

Wujudkan Milenial Cinta Tertib Lalu Lintas Berkeselamatan Menuju Indonesia Gemilang

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Herman Deru: Bupati PALI Harus Gas Poll Turunkan Kemiskinan

PALI, KoranSN Didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Sumsel Hj Febrita Lustia, Gubernur Sumsel H. Herman …