11 PPK di Palembang Klarifikasi SK Penetapan

Sejumlah perwakilan PPK dari 11 kecamatan di Kota Palembang saat memberikan keterangan pers. (foto-SN/Anton Wijaya)

Palembang, KoranSN

Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 11 kecamatan se-Kota Palembang mengklarifikasi keberadaan SK penetapan PPK, dalam pelaksanaan Pilkada Kota Palembang dan Pilkada Gubernur Sumsel 2018.

Ke-11 PPK tersebut, diantaranya PPK IB I, PPK IB II, PPK Alang-Alang Lebar, PPK Bukit Kecil, PPK Kemuning, PPK IT 3, PPK SU 1, PPK SU 2 dan PPK Sukarame.

Ketua PPK Kecamatan IB I Palembang, Yudin Hasmin didampingi sejumlah PPK lainnya, Rabu (11/7) mengatakan, dalam surat keputusan (SK) dengan nomor 080/PP.06.3-Kpt/1671/KPU-Kot/XI/2017, yang diterima PPK 18 kecamatan se-Palembang dari KPU Kota Palembang, dalam poin memutuskannya hanya mengangkat anggota PPK untuk Pemilihan kepala daerah serentak Kota Palembang 2018, tanpa menyebut pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel.

Namun katanya, dalam SK tersebut, di poin menimbang dan memperhatikan, memang disebutkan keberadaan PPK di pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumsel.

“Intinya, di poin memutuskan bunyinya kami hanya menjalankan tugas di Pilkada Palembang, silahkan pahami sendiri, kami tidak ada maksud apapun,” terang Yudin dalam keterangan persnya.

Klarifikasi ini, kata Yudin, sengaja dilakukan agar tidak terjadi salah tafsir dalam aturan, tugas, dan wewenang para Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang sudah di SK-kan oleh KPU Kota Palembang. Meski dalam SK tersebut, tidak disebutkan tanggungjawab PPK dalam pilkada Gubernur-Wakil Gubernur yang dilaksanakan serentak.

Baca Juga :   Proses Pidana Dugaan Money Politic di Lahat Tunggu Kajian Gakkumdu

“Kami tetap melaksanakan dan menyelenggarakan pilkada Gubernur-Wakil Gubernur, meski tidak secara spesifik di sebutkan dalam SK,” pungkas dia.

Yudin menambahkan, pernyataan mereka kepada masyarakat ini sengaja dilakukan agar tidak terjadi salah persepsi, atau salah paham dalam menjalankan tugas dan wewenang mereka dalam menjalankan tugas sebagai PPK di setiap kecamatan.

Sebelumnya, Salahsatu Tim Kuasa Hukum khusus sengketa pemilihan Paslon Dodi-Giri, Mualimin SH, secara resmi memasukkan permohonan sengketa ke Kantor Bawaslu Sumsel, dengan KPU Sumsel sebagai termohon.

Upaya sengketa pemilihan ke Bawaslu ini, sebagai jalan untuk memeriksa ketidakjelasan masalah DPT (Daftar Pemilih Tetap). Kemudian pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Palembang dan Muaraenim, yang mencuat saat pleno rekapitulasi tingkat provinsi pada 8 Juli 2018 lalu.

Baca Juga :   Kampanye Nansuko Jilid 2 di Daerah Perbatasan Lubuklinggau

“Dimana pihak KPU Sumsel tidak memberikan penjelasan, sehingga ketidakjelasan inilah yang kami jadikan objek sengketa. Terkait salinan DPT, faktanya memang tidak diberikan kepada saksi. Bahkan pengawas lapangan juga tidak menerima saat hari pencoblosan, padahal ini wajib menurut hukum,” kata Mualimin, Selasa (10/7) malam.

Mualimin menerangkan, terhadap dua masalah itu, maka Tim Kuasa Hukum khusus sengketa pemilihan Paslon Dodi – Giri, mengajukan sengketa pemilihan dengan menarik KPU Sumsel sebagai termohon yang bertanggung jawab atas Pilgub Sumsel ini.

“Kita minta Bawaslu Sumsel yang berwenang mengadili untuk menyatakan pemungutan dan penghitungan suara Pilgub di Palembang dan Muaraenim cacat dan batal demi hukum. Selanjutnya memerintahkan pemungutan suara ulang di dua daerah ini,” pungkasnya. (awj)

Iklan Polres Lahat

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

PKB Gelar Fit and Proper Test di DPP

Palembang, KoranSN DPW Partai Kebangkitan Bangsa Sumsel memastikan fit and proper test atau uji kelayakan …