Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020

Puluhan Rumah Dieksekusi, Warga Perdatakan Polda Sumsel

EKSEKUSI- Sejumlah warga terlihat menangis karena rumahnya dieksekusi Polda Sumsel (kiri). excavator saat menggusur dan menghancurkan rumah warga (kanan). (Foto-Dedy Suhendra/Koransn)
EKSEKUSI- Sejumlah warga terlihat menangis karena rumahnya dieksekusi Polda Sumsel (kiri). Excavator saat menggusur dan menghancurkan rumah warga (kanan). (Foto-Dedy Suhendra/Koransn)

Palembang KoranSN
Sekitar 32 bangunan rumah jenis semi permanen dan dari bahan papan di Jalan Bina Warga II Gang Baru RT 34 Kelurahan Duku Kecamatan IT II tepat di belakang Komplek Pakri Polda Sumsel, Selasa (17/5/2016) rata dengan tanah setelah dieksekusi menggunakan alat berat excavator.

Eksekusi dilakukan diduga lahan yang ditempati warga merupakan aset negara yakni, milik Polri Polda Sumsel.

M Yunus (54), Ketua RT 34 mengatakan, sekitar 32 rumah yang juga termasuk rumah miliknya yang dieksekusi menggunakan alat berat. Eksekusi dilakukan oleh Polda Sumsel, karena lahan yang ditempati warga diklaim milik Polda Sumsel.

“Selain rumah warga, rumah saya juga kena gusur. Lihatlah semuanya, rata dengan tanah. Kami tinggal di sini tidak liar karena kami semua memiliki Surat Pengakuan Hak (SPH) tahun 1980 dan tahun 1981. Eksekusi yang dilakukan Polda Sumsel ini tidak adil, apalagi warga yang rumahnya digusur tidak ada ganti rugi sama sekali, dari itulah kami warga yang rumahnya digusur akan melakukan langkah hukum, yakni memperdatakan Polda Sumsel ke pengadilan,” tegas Yunus.

Masih dikatakannya, sebelum dilakukan eksekusi memang sudah ada pemberitahun dari Polda Sumsel, namun warga tetap bertahan, karena lahan yang dieksekusi merupakan milik warga.

“Sejak tahun 80-an warga sudah tinggal di sini. Lahan yang ditempati warga ini selain ada dari membeli juga ada warisan orang tua warga. Saat ratusan polisi datang dengan membawa satu unit alat berat kami tidak bisa melawan, karena mereka memiliki kekuasaan, percuma saka kami melawan, yang ada kami ditangkapi. Oleh karena itulah kami diam saja dan tentunya setelah ini kami akan melakukan langkah hukum ke pengadilan,” jelasnya.

Lebih jauh Yunus mengungkapkan, permasalahan lahan memang sudah lama terjadi di lokasi, sebab dulu Polda Sumsel pernah menerapkan tindak pidana ringan (tipiring) kepada warga hingga berujung ke pengadilan.

Baca Juga :   Aswari Terus Genjot & Tinjau Pembangunan Plaza Tepian Lematang

“Tipiring yang ditudingkan karena warga dinilai menempati lahan milik negara. Karena kami memiliki SPH makanya saat itu pengadilan mengarahkan ke perdata hingga akhirnya hari ini kami digusur. Kami juga tidak tahu mengapa bisa terjadi seperti ini, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa lagi,” tandasnya.

Aidil (40) warga RT 34 yang rumahnya juga dieksekusi mengungkapkan, jika dirinya dan keluarga tinggal di lokasi sejak tahun 1981, silam.

“Lahan dan rumah ini merupakan warisan dari orang tua kami, sejak dulu keluarga saya sudah tinggal di sini. Kimi memiliki SPH tapi mengapa kami tetap digusur seperti ini,” ujarnya.

Sedangkan Nurjanah (52), yang juga warga RT 34 yang bangunan rumahnya juga ikut dieksukusi menambahkan, ia dan keluarganya sejak tahun 1998 lalu telah tinggal di lokasi.

“Dulu tanah ini kami dapatkan dengan cara membeli, dan kami memiliki surat SPH-nya. Saya juga tak menyangka kalau akhirnya jadi seperti ini. Kami bingung mau tinggal dimana, apalagi anak-anak mau sekolah,” ujarnya.

Terpisah Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Polda Sumsel Kombes Pol Iskandar MZ mengatakan, Polda Sumsel memang melakukan kegiatan pengosongan bangunan rumah yang berada di lahan milik
Polri Polda Sumsel. Kegiatan tersebut dilakukan berdasarkan surat sertifikat aset milik negara.

Lanjutnya, sebelum ditertibkan pihaknya lebih dulu sudah melakukan musyawarah bersama warga yang rumahnya dieksekusi. Selain itu Polda Sumsel juga telah melayangkan 4 kali surat pemberitahuan, 7 hari 7 malam peringatan. Namun ternyata, hal itu tidak digubris oleh warga hingga akhirnya Polda Sumsel melakukan penertiban.

“Warga tersebut menempati lahan milik Polda Sumsel dan membangun bangunan-bangunan liar. Mereka tidak memiliki dasar apapun, dari itulah kita tertibkan secara persuasif bahkan kita menyediakan truk untuk membantu warga mengangkut barang-barang mereka. Jadi hari ini (kemarin), semua bangunan rumah yang ada di lokasi, semuanya kita tertibkan (eksekusi),” tegasnya.

Baca Juga :   Pekerja Proyek Tewas Mengenaskan Tersambar Petir di Jakabaring

Disingung berapa jumlah rumah yang dieksekusi, dikatakan Iskandar, jika yang terdata oleh Polda Sumsel terdapat 28 Kepala Keluarga (KK) yang menempati lahan milik Polda Sumsel.

“Selain jumlah KK tersebut, mereka ini anak-beranak juga membangun rumah di sini. Lihat saja jumlah bangunannya banyak. Mereka membangun rumah secara liar karena ini lahan Polda Sumsel yang merupakan aset negara,” jelasnya.

Ditanya wartawan terkait warga mengaku memiliki SPH?Diungkapkan Iskandar, jika Polda Sumsel memiliki sertifikat resmi.

“Apa itu SPH, kita Polda Sumsel memiliki sertifikat resmi karena inikan aset negara. Bahkan Polda Sumsel sudah ada di sini sejah tahun 1952. Karena ini aset negara maka warga memang tidak mendapatkan ganti rugi. Namun dari kebijakan Kapolda Sumsel maka warga yang ditertibkan diberikan uang Rp 5 juta per-KK nya,” terangnya.

Sementara ketika disinggung, terkait warga yang rumahnya dieksekusi akan melakukan langkah hukum yakni memperdatakan Polda Sumsel ke pengadilan? Iskandar mengungkapkan, pihaknya sangat menyambut baik langkah dari warga tersebut.

“Silakan menempuh langkah hukum, sebab kita kan negara hukum. Itu sangat bagus dan merupakan langkah yang tepat dan bener,” pungkasnya.

Pantauan di lapangan, ratusan personel kepolisian di kerahkan melakukan pengamanan. Dalam penggusuran tersebut, satu unit excavator dengan sekejap merobohkan semua bangunan yang berada di lokasi.

Warga juga terlihat sibuk mengangkut barang-barang milik mereka dari dalam rumah. Bahkan sejumlah warga juga terlihat menangis histeris ketika kediaman mereka dihancurkan oleh alat berat. (ded)

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

DPMPTSP Berbagi dengan Anak Panti Asuhan

Lubuklinggau, KoranSN Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lubuklinggau menggelar bakti sosial …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.