2 Cawalkot Malang Ditahan KPK

Cawalkot Malang Moch Anton ketika ditahan KPK. (foto-net/detiknews.com)

Jakarta, KoranSN

Penyidik KPK menahan calon Wali Kota Malang, Moch Anton, terkait kasus dugaan suap soal pembahasan APBD-P. Calon Wali Kota Malang lainnya, Yaqud Ananda Gudban alias Nanda, juga ditahan.

Dari pantauan, Selasa (27/3/2018), Anton tampak keluar dari ruang pemeriksaan KPK sekitar pukul 17.30 WIB. Anton, yang sebelumnya diperiksa sebagai tersangka, tampak telah mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye.

“Kita ikuti saja,” ujar Anton sembari terus berjalan menuju mobil tahanan.

Setelah itu, 2 anggota DPRD Malang yang lain, yaitu Rahayu Sugiarti dan Abd Rachman, menyusul ditahan KPK. Berselang 30 menit, anggota DPRD Malang yang juga calon Wali Kota Malang, Nanda, ditahan. Tak ada keterangan apa pun dari Nanda.

Baca Juga :   Prabowo Tinggalkan Nasi Padang Bawaannya ke Keluarga Eggi Sudjana

Sedangkan 3 anggota DPRD Malang lainnya, yaitu Heri Pudji Utami, Hery Subiantono, dan Sukarno, disebut juga akan ditahan. Ketujuh orang itu memang sebelumnya dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka.

Namun Kabiro Humas KPK Febri Diansyah baru memberikan keterangan terkait penahanan Anton. “MA (Moch Anton) wali kota ditahan di Rutan Cabang Guntur. Anggota DPRD ditahan di Rutan Cabang KPK. Penahanan 20 hari pertama,” ujar Febri.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Anton dan 18 anggota DPRD Malang sebagai tersangka. Anton diduga KPK sebagai pemberi suap kepada Ketua dan anggota DPRD Malang periode 2014-2019 terkait pembahasan APBD-P.

Baca Juga :   BPKP Kolaborasi dengan BPK Awasi Anggaran COVID-19

Sedangkan 18 anggota DPRD Malang diduga sebagai penerima. Kasus ini merupakan pengembangan dari penyidikan KPK sebelumnya. (detikcom)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Pemprov Sulbar Didesak Segera Buat Peta Daerah Terdampak Gempa

Palu, KoranSN Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Muhammad Hatta Kainang mendesak …