Home / Gema Sriwijaya / 20 Persen Warga Muratara Nunggak PBB

20 Persen Warga Muratara Nunggak PBB

Suasana sosialisasi SPPT dan DHKP di Kantor Camat Rupit. (foto-sunardi/koransn.com)

Muratara, KoranSN

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) mencatat baru sekitar 80 persen warga yang membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) tahun 2017. Artinya, masih ada 20 persen warga yang masih menunggak PBB.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Bidang (Kabid) Pendapatan Amirul Nawar saat mengadakan sosialisasi Perdistribusian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Dan Daftar Pajak Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran (DHKP) di kantor Camat Rupit, Senin (9/4/2018).

“Saat ini kita mencatat sekitar 80-an persen pajak yang baru masuk ke kita, karena masih ada yang belum lunas. Salah satunya ada permasalahan plasma yang dikembalikan masyarakat di desa Maur Baru, karena Maur Baru itu sertifikatnya belum sampai makanya ada hal-hal yang harus diperbaiki,” jelas Amirul.

Masih dikatakan Amirul, pihaknya akan melakukan penagihan kemasyarakat yang belum membayar PBB. Karena pajak tersebut merupakan hal wajib yang harus diselesaikan.

“Sisa 20 persen yang belum bayar akan dilakukan penagihan langsung ke masyarakat. Serta kita akan menganalisa kedepannya, jangan sampai kita hapus data tersebut, karena bakal ada masalah ketika tim audit memeriksa, makanya kedepan akan melakukan langkah-langkah perbaikan data,” ujarnya.

Lanjut Amirul, bagi masyarakat yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi administrasi. “Ya, sebenarnya sanksi, misalnya ada persentase ketetapan pajaknya 10 ribu sanksinya 2 persen, itulah sanksi dendanya,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan, jika kedepannya mempunyai rencana untuk membentuk tim yang memang langsung turun ke desa. “Rencananya untuk kedepan kita akan membentuk tim di beberapa desa sebagai contoh berhasil apa tidak. Tapi kita akan sesuaikan apakah memang memungkinkan, ya namanya juga rencana,” ungkapnya.

Sementara, M. Yamin Kasi pemerintahan Desa Batu Gajah Baru mengatakan, untuk sistem atau cara dalam pembayaran pajak tahun ini berbeda, karena nantinya ada petugas khusus yang menangani masalah pembayaran pajak tersebut.

“Kalau selama ini pajak itu kades yang bayar, tapi untuk tahun ini masyarakat sendiri yang benar-benar harus bayar. Nanti ada petugas khusus yang memang di tugaskan disetiap desa, nah petugas tersebut yang akan menagih ke masyarakat langsung dan ketika pas akan melapor ke Kades,” ungkapnya.

Terpisah, Camat Rupit Hj Gusti Rohmani melalui Kasi Pemerintahan Iskandar mengatakan tahun 2017 di Kecamatan Rupit sendiri ada tiga desa lagi yang belum melunasi PBB, yakni Desa Maur Baru, Desa Lawang Agung dan Desa Batu Gajah.

“Bagi desa yang belum melunasi PBB, di tahun berikutnya akan dilakukan penagihan secara doubel yakni tahun 2017 dan 2018. Kalau mau dihilangkan secara langsung tidak mungkin karena itu kebijakan dari BKD,” pungkasnya. (snd)

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

11.133 Siswa SMP dan MTs di Muba Ikuti UNBK

Sekayu, KoranSN Sebanyak 11.133 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsawaniyah (MTs) se Kabupaten ...

error: Content is protected !!