Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
Home / Headline / 5 Komisioner KPU Palembang Didakwa Hilangkan 7000 Lebih Suara Warga di IT 2 Pada Pemilu 2019

5 Komisioner KPU Palembang Didakwa Hilangkan 7000 Lebih Suara Warga di IT 2 Pada Pemilu 2019

Hakim sidang KPU Kota Palembang. (Foto-Ferdinand/KoranSN)

Palembang, KoranSN

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang mendakwa lima Komisioner KPU Palembang telah menghilangkan sekitar 7000 lebih suara warga di Kecamatan IT 2 Palembang pada pelaksanaan Pemilu 2019. Hal tersebut terungkap dalam sidang kelima terdakwa, Jumat (5/7/2019) di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang.

Adapun kelima terdakwa tersebut yakni; Ketua KPU Kota Palembang, Eftiyani, Komisioner KPU Palembang Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, Alex Berzili, Komisioner KPU Palembang Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Syafarudin Adam.

Kemudian, Komisioner KPU Palembang Divisi Hukum dan Pengawasan, Abdul Malik serta Komisioner KPU Palembang Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia, Yetty Oktarina.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang, Ursula Dewi didampingi JPU Indah Kumala Dewi dan Riko Budiman saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan mengatakan, jika dalam perkara ini kelima terdakwa didakwa Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Pasal 510 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

“Dalam kasus ini terdapat sekitar 7000 lebih masyarakat yang kehilangan suaranya. Dimana ribuan masyarakat itu harusnya menggukan hak suara mereka di 70 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan IT 2 Palembang. Hal ini dikarenakan adanya kekuarangan surat suara pada pelaksanaan Pemilu yang menjadi tanggungjawab kelima terdakwa selaku penyelenggara Pemilu di Kota Palembang,” ungkapnya.

Baca Juga :   Dua Pengguna Ganja di Lahat Diciduk Polisi

Dikatakan JPU, adapun lokasi 70 TPS yang kekurangan surat suara tersebut, yakni di TPS yang berada di kawasan 1 Ilir, 2 Ilir, 5 Ilir, Lawang Kidul, dan Sungai Buah.

Kelima terdakwa komisioner KPU Kota Palembang saat mengikuti sidang perdana di Pengadilan Negeri klas 1A Palembang, Jumat (5/7/2019). (Foto-Ferdinand/KoranSN)

“Kekuarangan surat suara tersebut menjadi temuan Panwascam hingga Panwascam mengajukan rekomendasi agar KPU Palembang melakukan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL). Akan tetapi dari 70 TPS yang direkomendasi, tidak semuanya dilaksanakan PSL oleh KPU,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan JPU, kekurangan surat suara tersebut diakibatkan karena KPU Palembang yang bertanggungjawab terhadap pengadaan kertas suara tidak memastikan terlebih dahulu bahwa surat suara yang dikirim ke TPS-TPS telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal, sebelumnya jumlah kertas suara yang diterima oleh KPU Kota Palembang dari percetakan telah cukup atau sesuai DPT warga Palembang.

“Dimana dalam berita acara serah terima Logistik Pemilu Tahun 2019 tanggal 2 Maret 2019 antara pihak percetakan selaku pihak pertama telah menyerahkan sebanyak 1.148.609 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus Sembilan) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Kota Palembang. Jumlah tersebut juga sudah termasuk penambahan 2% dari jumlah DPT Kota Palembang sebanyak 1.126.087 (satu juta seratus dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh). Namun ternyata, tanggal 16 April 2019, KPU Kota Palembang dalam hal ini terdakwa Efitiyani dan empat terdakwa lainnya selaku Komisioner KPU melakukan pemusnahan surat suara yang dari keterangan terdakwa surat suara yang dimusnahkan tersebut merupakan sisa surat suara dan surat suara rusak,” jelasnya.

Baca Juga :   Begal Diterjang Timah Panas Polisi

Lanjutnya, adapun jumlah surat suara yang dimusnahkan sebanyak 16.525 lembar sisa surat suara, terdiri dari; 1094 surat suara presiden dan wakil presiden, 900 lembar sisa surat suara DPR RI, 3.500 lembar surat suara DPD RI, 4316 surat suara DPRD Propinsi serta 6.715 surat suara DPRD Kota Palembang. Kemudian untuk surat suara yang dari keterangan terdakwa rusak berjumlah 2.113 surat suara.

“Terkait pemusnahan surat suara tersebut, seharusnya para terdakwa sebagai penyelenggara Pemilu mengetahui ataupun memastikan jika surat suara yang didistribusikan kepada setiap TPS melaui PPK harusnya sesuai dengan DPT. Sebab, dalam perkara ini kotak suara yang berisikan surat suara Pileg dan Pilpres yang sudah tersegel Logo KPU Kota Palembang isinya tidak sesuai atau kurang dari DPT, padahal sebelumnya jumlah kertas suara yang diterima oleh KPU Kota Palembang dari percetakan telah cukup atau sesuai DPT. Namun oleh para terdakwa surat suara dimusnahkan dengan dibakar. Dari itulah, kami menilai kelima terdakwa selaku penanggung jawab penyelanggara Pemilu telah melakukan dugaan pidana Pemilu sesuai pasal yang kami dakwakan,” tandas JPU. (ded)

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

2 Jam Bos PT PDPDE Gas Diperiksa Kejati Sumsel Terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas

Palembang, KoranSN Selama dua jam bos atau Direktur Utama PT PDPDE Gas, Yasser Arafat, Rabu …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.