5 Pansus DPRD Sumsel Laporkan Hasil Penelitian Terhadap LKPJ Gubernur

Pimpinan DPRD Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki saat menghadiri rapat paripurna DPRD Sumsel. (foto/Humas DPRD Sumsel)
Pimpinan DPRD Sumsel dan Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki saat menghadiri rapat paripurna DPRD Sumsel. (foto/Humas DPRD Sumsel)

LIMA panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumsel melaporkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sumsel tahun anggaran 2015 dalam rapat paripurna XVI DPRD Sumsel, Jumat (15/4).

Kelima Pansus telah bekerja sejak tanggal 5 sampai 14 April 2016. Meski, kelima Pansus menyatakan dapat memahami dan menerima LKPJ Gubernur Sumsel tahun 2015, namun sejumlah catatan dan rekomendasi diungkapkan kelima Pansus dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dan perhatian Pemprov Sumsel kedepan.

Juru bicara Pansus I DPRD Sumsel Ridwan, SE saat menyerahkan hasil penelitian dan pembahasan Pansus I. (foto/Humas DPRD Sumsel)
Juru bicara Pansus I DPRD Sumsel Ridwan, SE saat menyerahkan hasil penelitian dan pembahasan Pansus I. (foto/Humas DPRD Sumsel)

Seperti yang diungkap Pansus I melalui juru bicaranya, Ridwan, SE. Pansus yang diketuai oleh Rusdi Tahar ini menilai masih kurangnya komitmen satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menindaklanjuti rekomendasi Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun sebelumnya.

“Untuk Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumsel. Jumlah dan susunan pegawai berdasarkan kompetensi dan beban kerja belum terpetakan, sehingga kebutuhan riil PNS dan penempatan pada SKPD belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan kompetensi jabatan,” kata Ridwan melaporkan hasil kerja Pansus I.

Juru bicara Pansus II DPRD Sumsel Surip Januarto saat membacakan hasil penelitian dan pembahasan Pansus II. (foto/Humas DPRD Sumsel)
Juru bicara Pansus II DPRD Sumsel Surip Januarto saat membacakan hasil penelitian dan pembahasan Pansus II. (foto/Humas DPRD Sumsel)

Sementara juru bicara Pansus II DPRD Sumsel Surip Juniarto dalam laporannya mengharapkan dalam pengendalian stok distribusi dan harga pangan, Badan Ketahanan Pangan (BKP) Sumsel dapat bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota yang surplus dan minus pangan supaya pemerataan penyediaan pangan tercukupi.

“Sementara untuk Dinas Peternakan, Pansus II mengharapkan kiranya pembangunan RS Hewan benar-benar terasa manfaatnya bagi masyarakat, jangan sampai mubazir. Untuk itu, kami merekomendasikan kepada Gubernur Sumsel agar mempercepat operasional RS Hewan tersebut karena Pansus II menilai pembangunan rumah sakit ini berjalan lamban dan sosialisasi kepada masyarakat luas belum dilakukan, sehingga masyarakat tidak tahu pembangunan RS Hewan tersebut,” beber Surip.

Baca Juga :   Dua Pansus DPRD OI Laporkan Hasil Penelitian
Juru bicara Pansus IV Muhammad F Ridho menyerahkan hasil penelitian dan pembahasan Pansus IV ke pimpinan rapat paripurna, Chairul S Matdiah. (foto/Humas DPRD Sumsel)
Juru bicara Pansus III Muhammad F Ridho menyerahkan hasil penelitian dan pembahasan Pansus III ke pimpinan rapat paripurna, Chairul S Matdiah. (foto/Humas DPRD Sumsel)

Laporan Pansus III yang disampaikan Muhammad F Ridho menyampaikan tiga rekomendasi umum dan sembilan rekomendasi khusus.

Rekomendasi umum, salah satunya yaitu dengan capaian realisasi  pendapatan daerah di tahun 2015 sebesar 85,55 persen dari target sebesar Rp 6,8 triliun, maka kondisi demikian harus menjadi perhatian serius semua pihak terhadap tidak tercapainya target tersebut dengan melakukan mengevaluasi menyeluruh mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, monitoring dan laporan secara komprehensif dan berbasis data akurat.

“Rrekomendasi khusus terhadap Bank Sumsel Babel (BSB), untuk mengantisipasi kebijakan pemerintah tentang suku bunga single digit, BSB agar segera mempersiapkan rencana bisnis yang adaptif dan responsive dalam mengantisipasi kebijakan pemerintah tersebut,” ungkap Ridho.

Juru bicara Pansus IV DPRD Sumsel Meriadi membacakan hasil pembahasan dan penelitian Pansus IV. (foto/Humas DPRD Sumsel)
Juru bicara Pansus IV DPRD Sumsel Meriadi membacakan hasil pembahasan dan penelitian Pansus IV. (foto/Humas DPRD Sumsel)

Selanjutnya, sejumlah catatan dan rekomendasi juga dikemukakan oleh Pansus IV DPRD Sumsel yang disampaikan juru bicaranya, Meriadi, SH, M.Si.

Catatan dan rekomendasi tersebut ditujukan ke sejumlah SKPD, yakni Dinas PU Bina Marga Sumsel, Dinas PU Cipta Karya Sumsel, Dinas PU Pengairan Sumsel, Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatika Provinsi Sumsel, Dinas Pertambangan dan Energi Sumsel, Badan Lingkungan Hidup Sumsel, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumsel, Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Provinsi Sumsel, dan Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel.

Baca Juga :   Pemda Muba-Putera Sampoerna Foundation Tingkatkan Kualitas Pendidikan di Muba

“Pansus IV mengharapkan Gubernur melalui Dinas Perhubungan dan Komunikasi Informatikan Sumsel agar melakukan pendataan ulang terhadap izin angkutan batubara dan kayu log yang beroperasi di Sumsel, karena fakta di lapangan banyak angkutan yang tidak mengikuti aturan-aturan sesuai dengan mekanisme perizinan yang telah ditentukan,” ungkap Meriadi.

Juru bicara Pansus V DPRD Sumsel Ir Holda menyampaikan hasil penelitian dan pembahasan Pansus V. (foto/Humas DPRD Sumsel)
Juru bicara Pansus V DPRD Sumsel Ir Holda menyampaikan hasil penelitian dan pembahasan Pansus V. (foto/Humas DPRD Sumsel)

Sedangkan, Pansus V dalam laporannya yang disampaikan oleh Ir Holda, M.Si, juga memberikan catatan dan rekomendasi ke sejumlah SKPD, yakni Dinas Pendidikan Sumsel, Dinas Sosial Sumsel, Dinas Kesehatan Sumsel, RS Ernaldi Bahar, Disnakertrans Sumsel, Dispora Sumsel, Disbudpar Sumsel, BPBD Sumsel, Baperpusda Sumsel, Badan PP dan PA Sumsel dan Biro Kesra Setda Sumsel.

“Untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumsel, Pansus V meminta kepada Gubernur Sumsel untuk tahun berikutnya dana APBD untuk BPBD Sumsel dapat lebih ditingkatkan lagi mengingat daerah Sumsel memiliki potensi bencana alam, seperti longsor, kebakaran hutan, dan kebakaran pemukiman yang sewaktu-waktu dapat terjadi,” ungkap Holda.

Usai mendengar laporan hasil pembahasan dan penelitian kelima Pansus DPRD Sumsel terhadap LKPJ Gubernur Sumsel tahun anggaran 2015, rapat paripurna diskors untuk kemudian diagendakan kembali dengan agenda tanggapan dari Gubernur Sumsel. (adv/awj)

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Selain Lumbung Beras, Herman Deru Dorong Banyuasin Jadi Sentra Porang

PERTANIAN merupakan salah satu sektor andalan Provinsi Sumsel. Sebab itu, Gubernur Sumsel H Herman Deru …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.