Home / Ekonomi / 5,41 Milyar Aset Wajib Pajak Berhasil Disita!

5,41 Milyar Aset Wajib Pajak Berhasil Disita!

Tampak Rumah yang disita oleh Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumsel dan Kep. Babel. (foto-ist)

Palembang, KoranSN

“Utang Pajak tidak dilunasi, aset wajib pajak disita,” tegas Ibrahim Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan Intelijen dan Penyidikan Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumsel dan Kep. Babel.

Kegiatan tindakan penagihan serentak dalam bentuk “Sita Serentak” ini adalah salah satu langkah penegakan hukum perpajakan. Sesuai dengan Undang-undang nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, bahwa Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang hasil sitaan.

Sedangkan penyitaan adalah tindakan Jurusita Pajak untuk menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan jaminan pelunasan utang pajak menurut peraturan perundang-undangan.

Kegiatan sita serentak yang dilakukan hari ini Selasa, 5 Desember 2017 terhadap 13 (tiga belas) wajib pajak dari 11 (sebelas) Kantor Pelayanan Pajak wilayah Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung membukukan nilai tunggakan sebesar Rp. 14,750 Milyar. Dari total nilai tunggakan tersebut untuk wilayah Sumatera Selatan sendiri senilai Rp. 13,168 Milyar dan untuk wilayah Kepulauan Bangka Belitung senilai Rp. 1,581 Milyar. Sementara nilai aset yang berhasil disita total senilai Rp. 5,414 Milyar dengan rincian Rp. 5,111 Milyar untuk wilayah Sumatera Selatan dan Rp. 300 jutaan.

Dalam pelaksanaan “sita serentak” ini juru sita pajak telah dikoordinasikan dengan pihak keamanan setempat dan jajaran perangkat daerah sebagai saksi dalam pelaksanaan tersebut.

Kepala Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kep. Bangka Belitung, M. Ismiransyah M. Zain mengungkapkan, tindakan penagihan dalam bentuk “sita serentak” ini akan terus dilakukan, sebagai bentuk penegakan hukum pajak agar masyarakat Wajib Pajak dapat lebih patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

“Wajib Pajak diminta patuh pajak”

Ditjen Pajak menghimpun ratusan jenis data dari 67 instansi baik pemerintah maupun swasta yang sesuai Undang-Undang wajib memberikan data secara teratur kepada DitjenPajak.

Data yang dimiliki Ditjen Pajak antara lain; izin usaha, izin penangkapan ikan, izin pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, izin mendirikan bangunan, izin registrasi produk obat dan makanan, kepemilikan tanah, kendaraan bermotor, hotel, restoran.

Saat ini Ditjen Pajak juga telah diberikan kewenangan sesuai UU Nomor 9 Tahun 2017 untuk mengakses data keuangan yang dimiliki lembaga keuangan seperti perbankan dan pasar modal.

Selanjutnya mulai tahun 2018, lembaga keuangan akan secara rutin memberikan data keuangan kepada Ditjen Pajak, termasuk data keuangan dari 100 negara lain yang telah sepakat bertukar informasi keuangan dalam rangka memerangi pelarian pajak lintas negara.

Oleh karena itu Ditjen Pajak mengimbau semua Wajib Pajak baik yang belum dan terlebih khusus yang sudah ikut Amnesti Pajak dan masih memiliki asset tersembunyi untuk segera memanfaatkan prosedur PAS-Final sebagaimana diatur dalam PMK-165 ini sebelum Ditjen Pajak menemukan data asset tersembunyi tersebut.

Dalam semangat rekonsiliasi dan reformasi pajak, pemerintah mengimbau seluruh Wajib Pajak untuk memanfaatkan seluruh fasilitas yang tersedia demi melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan menjadi Wajib Pajak yang patuh demi membangun Indonesia yang lebih baik untuk kita semua. (ima/rel)

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

BSB Terima Penghargaan e-LHKPN Terbaik

BANK Sumsel Babel (BSB) menjadi salah satu penerima penghargaan pada Kategori implementasi e-LHKPN terbaik dari ...

error: Content is protected !!