Home / Gema Sriwijaya / 7 Raperda Inisiatif DPRD Ogan Ilir Mulai Dibahas

7 Raperda Inisiatif DPRD Ogan Ilir Mulai Dibahas

Suasana rapat paripurna pembahasan Raperda inisiatif DPRD Ogan Ilir. (Foto-Herman/Koransn)

Indralaya, KoranSN

Rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif DPRD Ogan Ilir (OI) mulai dibahas dalam rapat paripurna, Selasa (8/5/2018). Raperda yang diagendakan atas usul 7 komisi DPRD Ogan Ilir setelah melakukan studi banding ke berbagai daerah sebagai referensi dalam pembuatan draf.

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD Ogan Ilir Ahmad Syafei didampingi Wakil Ketua II DPRD Wahyudi dan Sekda Ogan Ilir H Herman, puluhan anggota dewan lainnya serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab OI.

Sementara itu Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Ogan Ilir Amir Hamzah dalam pidatonya, mengatakan pembentukan Raperda dapat terwujud bila mendapat dukungan semua pihak, terutama dari kalangan eksekutif.

“Kita harapkan pembahasan Raperda tahun 2018 ini dapat berjalan lancar sehingga pelayanan kepada publik dapat terus ditingkatkan,” katanya.

Lanjut Amir Hamzah yang juga ketua fraksi PDIP DPRD Ogan Ilir, ke tujuh Raperda inisiatif dewan tersebut, yakni Raperda tentang perubahan perda nomor 9 tahun 2012 tentang kecamatan. Kedua Raperda tentang perubahan perda nomor 12 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

Kemudian ketiga Raperda tentang pelestarian perlindungan cagar budaya, lalu keempat Raperda tentang perlindungan anak. Kelima Raperda tentang perlindungan tenaga kerja. Keenam Raperda tentang pengembangan industri di Kabupaten Ogan Ilir dan ketujuh Raperda tentang pembentukan desa.

Pada kesempatan tersebut Amir Hamzah memberikan penjelasan tentang alasan dibentuknya ke tujuh raperda tersebut. Misalnya Raperda tentang tentang kecamatan, karena banyak aspirasi yang berkembang di masyarakat menginginkan adanya pemekaran kecamatan yang saat ini sudah ada 16 kecamatan di Ogan Ilir.

Kemudian perlunya dibentuk raperda tanggung jawab dan lingkungan perusahaan yang memerlukan azas dan prinsip. “Untuk merealisasikan itu semua saya kira patut dibentuk peraturan daerah,” ujar Amir.

Seterusnya mengenai raperda perlindungan anak. Dalam hal DPRD perlu memiliki peraturan daerah guna melindungi anak dari tindakan kekerasan. Begitu juga raperda perlindungan tenaga kerja, guna menjamin hak-hak buruh jangan sampai terabaikan dan juga menghindari diskriminasi.

Sementara itu pimpinan rapat paripurna DPRD Ogan Ilir Ahmad Syafei menyarankan kepada seluruh anggota dewan agar membagi tugas dalam membahas ke tujuh raperda itu. Yaitu masing-masing pansus dari 4 pansus yang ada untuk membahas 2 Raperda, kecuali pansus 4 hanya kebagian satu Raperda saja.

“Silahkan berkoordinasi masing-masing pansus untuk menunjuk ketua dan wakil ketua,” katanya. (man)

Publisher : Apriandi

Apriandi

Lihat Juga

Dewan Rekomendasi 10 Catatan LKPJ Walikota

Lubuklinggau, KoranSN DPRD Kota Lubuklinggau, merekomendasikan dengan 10 cacatan strategis terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ...

error: Content is protected !!