Home / Ekonomi / Aset Dikuasai Warga, Pertamina-Kejati Sumsel MoU

Aset Dikuasai Warga, Pertamina-Kejati Sumsel MoU


Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan
Kajati Sumsel Suhaimi bersama GM Pertamina Mahendrata Sudibja foto bersama usai penandatanganan MoU di Hotel Arista Palembang. (foto/Ferdinand)
Kajati Sumsel Suhaimi bersama GM Pertamina Mahendrata Sudibja foto bersama usai penandatanganan MoU di Hotel Arista Palembang. (foto/Ferdinand)

DSC_0064

Palembang, KoranSN

Dengan banyaknya aset yang dikuasai warga menyebabkan operasional bisnis PT Pertamina (Persero) Refinery Unit III dan Marketing Operation Region II terganggu. Karena itu Pertamina melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejati Sumsel tentang Penanganan Masalah Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, di The Arista Hotel, Senin (11/4/2016).

General Manager PT Pertamina (Persero) RU III, Mahendrata Sudibja mengatakan, MoU dengan Kejati Sumsel penting dilakukan untuk menjaga aset negara. Karena cukup banyak aset yang dimiliki Pertamina seperti lahan diduduki masyarakat yang menginginkan aset tersebut. Dalam menyelesaikan permasalah tersebut Pertamina sering menemukan kendala dalam permasalahan hukum.

“Karena itu kita mengandeng Kejati Sumsel agar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan jalur yang benar. Meskipun sejauh ini permasalah dengan warga dapat diselesaikan dengan negosiasi,”tuturnya.

Baca Juga :   Polda Terus Usut Kasus Masjid DPRD Sumsel

Namun dikatakannya, dalam menjalankan kegiatan bisnis dan pengelolaan aset perusahaan, Pertamina RU III maupun MOR II sering berhadapan dengan masalah hukum. Mulai dari gugatan dari perusahaan maupun dari pihak lain di pengadilan dan di luar pengadilan terkait dengan aset-aset yang dikuasai warga tanpa hak.  Sehingga Pertamina membutuhkan upaya mitigasi dan penyelesaian permasalahan hukum dengan baik.

“Permasalahan seperti itu bukan hanya di Sumsel saja, namun di beberapa wilayah seperti di Jambi, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung juga terjadi karena masih masuk dalam wilayah Pertamina RU II dan MOR II,”tegasnya.

Sementara itu Kajati Sumsel, T Suhaimi menyambut baik MoU dengan Pertamina,hal tersebut membuktikan Kejati Sumsel masih dipercaya Pertamina untuk membantu dalam menyelesaikan masalah hukum yang dihadapi Pertamina.

“Kami siap membantu penanganan kasus perdata dan tata usaha negara yang sedang dihadapi Pertamina apalagi dengan adanya MoU ini,”ujarnya.

Baca Juga :   Fasilitas Bermain Anak dan Olahraga di KI Park Banyak yang Rusak

Dikatakannya, selama ini permasalahan hukum yang paling banyak ditemui BUMN berkaitan dengan aset, pengadaan barang dan jasa. Sehingga diperlukan tindakan preventif untuk mencegah secara dini adanya negosiasi dengan masyarakat sebelum ke pengadilan.  “Karena untuk menyelesaikan hukum harus melalui prosedur hukum juga,”tuturnya.

Ditambahkannya, dengan adanya pembagian bidang dalam Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Jaksa dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintahan (instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN dan BUMD yang disebut Jaksa Pengacara Negara (JPN).

Karena dijelaskannya Bidang Perdata dan TUN mempunyai lima tugas pokok yakni penegakan hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, tindakan hukum lainnya dan pertimbangan hukum. (ima)

Hotel Grand Inna Palembang

Wujudkan Milenial Cinta Tertib Lalu Lintas Berkeselamatan Menuju Indonesia Gemilang

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Ketua Waria Palembang Digorok Usai Bercinta, Pelaku Tertangkap di Lubuklinggau

Palembang, KoranSN Muhammad Jagad (30), tersangka kasus pembunuhan Ketua Organisasi Waria Kota Palembang, yakni korban …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.