Senin , September 24 2018
Home / Kota Musi / Baleg DPR RI Sosialiasasikan Proglenas RUU Prioritas 2018

Baleg DPR RI Sosialiasasikan Proglenas RUU Prioritas 2018

Nasrun Umar menerima tim kunjungan kerja Badan Legislasi Baleg DPR RI, di Graha Bina Praja Selasa (13/2/2018). (foto-huams pemprov)

Palembang, KoranSN

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) Nasrun Umar menerima tim kunjungan kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, di Graha Bina Praja (Auditorium) Pemerintah Provinsi Selasa (13/2/2018). Kunjungan Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Sosialisasi Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas tahun 2018.

Adapun kegiatan sosialisasi Prolegnas oleh Badan Legislasi adalah untuk menyebarluaskan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2018 dan Perubahan prolegnas Tahun 2015-2019 kepada seluruh komponen masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar rencana pembentukan hukum yang akan mengatur peri kehidupan masyarakat dan dalam proses pembentukan hukum tersebut masyarakat dapat memberikan masukan-masukan, sehingga pada akhirnya setiap RUU yang akan ditetapkan menjadi undang-undang senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Sumsel Nasrun Umar mengatakan, guna mewujudkan negara hukum diperlukan adanya suatu tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang- undangan. Menurutnya, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dirintis sejak saat perencanaan sampai dengan pengundangannya, supaya tidak kehilangan arah dan tujuan sebagai negara hukum.

Baca Juga :   Buka Pendaftaran, PKB Tegaskan Kontrak Politik Calon

Ia menuturkan, Program Legislasi Nasional merupakan instrumen perencanaan yang merupakan instrumen untuk jangka pembentukan undang-undang waktu menengah (lima tahun) dan tahunan berdasarkan skala prioritas tertentu secara berencana, terpadu sistematis oleh DPR bersama-sama dengan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (Badan Legislasi).

” Adanya periodisasi dalam prolegnas menunjukkan bahwa prolegnas adalah instrumen rencana pembentukan undang- undang yang bersifat dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat. Selain itu adanya periodisasi juga memperlihatkan bahwa prolegnas mempunyai korelasi erat dengan penentuan arah politik pembangunan hukum pada periode tertentu,” ungkapnya.

Lebih lanjut Nasrun menyatakan, pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan negara adalah meliputi pembangunan di segala bidang kehidupan termasuk hukum, yang dilakukan secara berkesinambungan. Ditambah lagi, hukum harus dibangun agar hukum dapat menjadi sarana pembangunan sekaligus sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau transformasi masyarakat dari satu bentuk ke bentuk yang lebih baik.

Baca Juga :   Urus Perizinan Harus Miliki Bukti Anggota BPJS

“Kedudukan hukum yang demikian. menempatkan hukum. sebagai subjek pembangunan, tetapi di sisi lain hukum juga dapat sebagai objek pembangunan itu sendiri agar hukum senantiasa selaras dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat,” tambahnya.

Oleh sebab itu lanjut Nasrun peraturan perundang- undangan yang akan diciptakan oleh Negara atau Pemerintah sebagai wujud dari pada kebijakan pemerintahan dalam mengurus sosial kehidupan mengatur dan kemasyarakatan di segala bidang, harus mampu menyerap aspirasi masyarakat.

“Sehingga arah kebijakan politik hukum yang akan ditempuh dapat terkontrol oleh masyarakat secara luas,” pungkasnya. (awj/hms)

Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Lahat Periode 2019-2024

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

Hujan di Sumsel Dampak Akhir Badai Tropis Mangkhut

Palembang, KoranSN Hujan yang mengguyur Kota Palembang dan sejumlah daerah di Sumsel sejak dua hari ...

error: Content is protected !!