Bangunan Dekat LRT Terancam Dimundurkan

DAMPAK PEMBANGUNAN LRT- Puluhan rumah toko (ruko) di samping Jembatan Ampera Palembang 10 Ulu terkena dampak pembangunan Light Rail Transit (LRT). Jarak pembangunan yang hanya dua meter antara ruko dan proyek LRT membuat sulitnya akses menuju ruko. Sepinya pembeli membuat para pedagang merugi namun beberapa pemilik ruko masih terlihat beraktivitas menjual barang dagangan mereka, meski di sekitar areal proyek tersebut telah ditutupi oleh seng, Minggu (16/10). (foto-ferdianand/koransn.com)
DAMPAK PEMBANGUNAN LRT– Puluhan rumah toko (ruko) di samping Jembatan Ampera Palembang 10 Ulu terkena dampak pembangunan Light Rail Transit (LRT), Minggu (16/10/2016). (foto-ferdianand/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Sejumlah bangunan ruko bertingkat yang terletak di samping kiri Jembatan Ampera tepatnya di Kelurahan 10 Ulu, yang jaraknya sangat berdekatan dengan pembangunan Light Rail Transit (LRT) terancam dimundurkan.

Pengamat Politik dan Kebijakan Publik Sumatera Selatan (Sumsel), Alfitri mengatakan, selain mengganggu pembangunan LRT, pembangunan ruko-ruko tersebut juga dinilainya tidak sesuai dalam peraturan penataan kota. Dari itulah bangunan ruko tersebut harus dimundurkan.

“Minimal dimundurkan agar memiliki space dari LRT. Karena pembangunan LRT ini kan pasti, jadi mau tidak mau ya harus dilakukan seperti itu,” ungkapnya saat dihubungi kemarin.

Menurut Alfitri, pembangunan LRT juga harus diikuti dengan penataan kota yang baik, yakni sesuai dengan peraturan yang ada. Seperti disediakannya ruang terbuka antara LRT dan bangunan di sekitarnya.

“Kalau tidak dilakukan banyak yang akan dirugikan dalam hal ini, contohnya hak bagi pejalan kaki itu juga penting disediakan, selain itu, tegangan dari LRT sendiri itu kan sangat tinggi ditakutkan akan sangat berbahaya jika jaraknya terlalu dekat dengan bangunan warga,” terangnya.

Dia menambahkan, kalaupun nanti bangunan tersebut tidak dapat dimundurkan, kemudian pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang harus melakukan pembongkaran, diharapkan hal itu dapat diselesaikan dengan baik. “Jika pemilik ruko memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta surat-surat tanah yaang lengkap. Itu harus ada ganti rugi yang sesuai,” tandasnya.

Baca Juga :   Siapkan Dana Rp 58 Miliar untuk Tanggap Darurat

Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Palembang melalui Kepala Bagian Hubungan Masyarakat (Kabag Humas) Setda Palembang, Akhmad Mustain membenarkan adanya bangunan berupa pertokoan dan ruko di daerah tersebut yang terkena dampak LRT.

“Iya, sudah dijelaskan oleh Bappeda, memang ada beberapa ruko dan pertokoan yang terkena LRT. Jika nanti dilakukan pembongkaran di kawasan itu, masyarakat diharapkan tetap harus menerima. Dalam prosesnyapun kita akan selesaikan sesuai peraturan, namun untuk lebih jelasnya itu kita serahkan kepada pihak terkait yakni Dishub Provinsi dan PT Waskita sebagai pihak yang melakukan pembangunan,” tandasnya.

Di tempat terpisah, salah satu pemilik ruko yang berada di kawasan tersebut, Edric menyatakan siap jika ada wacana Pemkot Palembang untuk membongkar ataupun memundurkan ruko yang telah dihuninya sejak 2 tahun lalu.

“Kami sih menerima, tapi pemerintah juga harus juga memikirkan konsekuensinya, bukan hanya sekedar ganti rugi saja. Kan dengan memundurkan bangunan itu perlu waktu, jadi kita akan banyak rugi waktu dan pendapatan. Saya rasa itu yang paling penting,” tuturnya saat ditemui di rukonya, kemarin.

Baca Juga :   Isu Penggeledahan KPK Guncang Dispenda Palembang

Disamping itu, Edric juga mengakui selama pembangunan LRT berlangsung, ada beberapa toko yang menutup ruko mereka. “Ya selama pembangunan LRT ini mereka tutup, ya terganggu lah,” ulasnya.

Selain itu, saat ditanya mengenai izin dari bangunan tersebut. Dia menjelaskan pembangunan tersebut sudah ada izin sejak lama, bahkan sudah ada sejak zaman mantan Walikota Edy Santana Putera.

“Izin mendirikan ini sudah ada sejak zaman Pak Edy Santana dulu, mungkin sebelum adanya rencana pembangunan LRT ini, izin dalam membangun sudah terlebih dahulu ada, jadi sudah lama. Kalau kira-kira mau disalahkan pihak penataan kota lah yang harus ditanyakan, kenapa dari awal tidak dipikirkan penataannya,” pungkasnya. (tya)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Decky Canser

Avatar

Lihat Juga

HD Lepas Tim Ekspedisi Sumpah Pemuda ke Bukit Serelo

Palembang, KoranSN Gubernur Sumsel H Herman Deru melepas tim ekpedisi deklarasi Sumpah Pemuda, di Desa …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.