Home / Nasional / Bawaslu Ingatkan ASN yang Tidak Netral Bisa Kena Pidana

Bawaslu Ingatkan ASN yang Tidak Netral Bisa Kena Pidana


Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan

Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Mengajak Masyarakat untuk datang Ke TPS dan menggunakan hak pilih
Ketua Bawaslu Abhan. (foto-net/detiknews.com)

Jakarta, KoranSN

Bawaslu kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Ada sanksi untuk ASN yang melanggar.

“Terkait pelanggaran netralitas ASN ini bisa ada dua jalur yang ditempuh. Kalau pelanggaran administratif kita rekomendasi ke ASN, nanti direkomendasikan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan sanksi administrasi,” ujar Ketua Bawaslu Abhan diskusi Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Selain pelanggaran administrasi, terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu yang harus diwaspadai ASN. Sehingga, diharapkan ASN tidak membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak.

Baca Juga :   Republik Djibouti Minati Kapal Perang Buatan Indonesia

“Perlu dingat adalah di samping pelanggaran administrasi juga ada pelanggaran-pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana pemilu. Saya contohkan misalnya gini ASN atau pejabat negara yang membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, bisa kena pidana,” kata Abhan.

Dia mencontohkan pejabat yang dekat dengan caleg, memberikan fasilitas dan membuat kebijakan bagi caleg tersebut untuk dapat berkampanye. Menurutnya hal ini dapat menimbulkan pelanggaran, sehingga harus lebih berhati-hati.

“Misal ada di kepala dinas mana kemudian karena saling dekatnya dengan salah satu caleg, caleg itu difasilitasi untuk kegiatan bentuknya apa lah misalnya, dia buat kegiatan yang itu kegiatan tersebut sebetulnya program pemilih. Tapi kemudian dia buat kebijakan partai tertentu bisa masuk ke ruang itu untuk kampanye,” kata Abhan.

Baca Juga :   Kalah di Praperadilan, KPK Siapkan Langkah Hukum

“Itu bisa masuk pelanggaran pemilu bisa pidana bisa administrasi,” imbuhnya.

Dia mengatakan ASN memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Namun, ASN diminta untuk tetap menjaga netralitasnya.

“ASN punya hak pilih, tapi tetap menjaga netralitas. Hak pilih bisa digunakan nanti 17 April,” ujarnya. (detikcom)

Hotel Grand Inna Palembang

Wujudkan Milenial Cinta Tertib Lalu Lintas Berkeselamatan Menuju Indonesia Gemilang

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Mendagri Sarankan Bupati Mandailing Natal Lanjutkan Jabatannya

Jakarta, KoranSN Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengaku segera mengundang Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.