Bawaslu Ingatkan ASN yang Tidak Netral Bisa Kena Pidana

Ketua Bawaslu Abhan. (foto-net/detiknews.com)

Jakarta, KoranSN

Bawaslu kembali mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas dalam Pemilu 2019. Ada sanksi untuk ASN yang melanggar.

“Terkait pelanggaran netralitas ASN ini bisa ada dua jalur yang ditempuh. Kalau pelanggaran administratif kita rekomendasi ke ASN, nanti direkomendasikan ke pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk menjatuhkan sanksi administrasi,” ujar Ketua Bawaslu Abhan diskusi Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum Seluruh Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/2/2019).

Selain pelanggaran administrasi, terdapat pelanggaran tindak pidana pemilu yang harus diwaspadai ASN. Sehingga, diharapkan ASN tidak membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu pihak.

“Perlu dingat adalah di samping pelanggaran administrasi juga ada pelanggaran-pelanggaran yang masuk kategori tindak pidana pemilu. Saya contohkan misalnya gini ASN atau pejabat negara yang membuat kebijakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu, bisa kena pidana,” kata Abhan.

Baca Juga :   Tipu 800 Calon Jamaah Umroh, Bos Travel di Riau Ditahan

Dia mencontohkan pejabat yang dekat dengan caleg, memberikan fasilitas dan membuat kebijakan bagi caleg tersebut untuk dapat berkampanye. Menurutnya hal ini dapat menimbulkan pelanggaran, sehingga harus lebih berhati-hati.

“Misal ada di kepala dinas mana kemudian karena saling dekatnya dengan salah satu caleg, caleg itu difasilitasi untuk kegiatan bentuknya apa lah misalnya, dia buat kegiatan yang itu kegiatan tersebut sebetulnya program pemilih. Tapi kemudian dia buat kebijakan partai tertentu bisa masuk ke ruang itu untuk kampanye,” kata Abhan.

Baca Juga :   Peredaran Narkoba Menggila, Masyarakat Jangan Sungkan Melapor

“Itu bisa masuk pelanggaran pemilu bisa pidana bisa administrasi,” imbuhnya.

Dia mengatakan ASN memiliki hak pilih dalam pemilihan umum. Namun, ASN diminta untuk tetap menjaga netralitasnya.

“ASN punya hak pilih, tapi tetap menjaga netralitas. Hak pilih bisa digunakan nanti 17 April,” ujarnya. (detikcom)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Tahun Ajaran Baru Bekasi Masih Berlakukan Pembelajaran Daring

Cikarang, Bekasi, KoranSN Menyambut tahun ajaran baru 2020/2021, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, memutuskan masih …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.