Home / Politik dan Pemerintahan / Bawaslu Petakan Tahapan Rawan Pelanggaran

Bawaslu Petakan Tahapan Rawan Pelanggaran

Suasana media gathering Bawaslu Sumsel yang digelar di Roca Cafe Palembang, Kamis (7/11/2019). (foto-anton/koransn)

Palembang, KoranSN

Menjelang pelaksanaan tujuh pilkada serentak di Sumsel tahun 2020 mendatang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumsel mulai menyiapkan langkah antisipasi dan siaga dari praktek kecurangan Pemilu. Bawaslu pun sudah memetakan tahapan-tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran.

Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto mengungkapkan, dari hasil evaluasi pelaksanaan pemilu 2019 lalu, mayoritas laporan maupun temuan pelanggaran terjadi pada tahapan pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi hasil perolehan suara.

“Pada Pemilu 2019, ada 181 laporan dan temuan yang kita diterima. Dari jumlah tersebut 131 laporan dan temuan pada tahapan pungut hitung,” ungkap Iin dalam media gathering di Roca Cafe Palembang, Kamis (7/11/2019).

Hadir dalam kesempatan tersebut Anggota Bawaslu Sumsel Junaidi, Iwan Ardiansyah, Syamsul Alwi, Yenli Elmanoferi, dan Kasubag Hukum, Humas, dan Hubungan Antar-Lembaga Karlisun.

Baca Juga :   NasDem Ulurkan Tangan ke Ahok untuk Pilgub

Lanjutnya, pada tahapan kampanye terdapat 46.628 pelanggaran APK secara etika dan estetika. Bawaslu memerintahkan kepada Bawaslu kabupaten/kota untuk memberikan peringatan kepada Peserta Pemilu agar dilakukan penertiban. Atas rekomendasi tersebut ditindaklanjuti penertiban sejumlah 27.677 Alat Peraga Kampanye, selebihnya dilakukan pada saat masa tenang.

“Dari hasil evaluasi, Bawaslu Sumsel juga menemukan adanya permasalahan krusial dalam pemilu,yakni pada tahapan penyempurnaan daftar pemilih tetap. Pada tahapan penyempurnaan DPT ditemukan data ganda dan tidak memenuhi syarat tidak dicoret, terdapat warga yang belum rekam e-KTP, terdapat warga yang belum masuk sebagai DPT, terdapat pemilih TMS yang terdapat di dalam daftar pemilih tambahan serta perbedaan hasil rekapitulasi secara berjenjang dengan Sistem Informasi Data Pemilih (sidalih),” bebernya.

Masalah krusial lainnya, teridentifikasi pada tahapan distribusi logistik terdapat Keterlambatan pendistribusian logistik pemilu dari KPU ke PPK, dari PPK ke PPS dan PPS pada saat hari pemungutan suara berlangsung di seluruh Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Baca Juga :   Sumsel Siap Jadi Tuan Rumah Kongres HMI Tahun 2020

Di sisi lain dijelaskan Iin, menjelang pelaksanaan pilkada serentak di Sumsel, pihaknya masih menunggu kepastian terkait penerapan UU Nomor 10 tahun 2016. Ada beberapa nomenklatur pengawas pemilu yang masih diuji materi di tingkat Mahkamah Konstitusi (MK).

Ia mengatakan, di UU tersebut, pengawas pemilu di tingkat kabupaten dan kota bernama Panwaslu dan dibentuk secara adhoc atau sementara. Sementara, seiring perjalanan waktu, saat ini panitia pengawas di tingkat kota dan kabupaten sudah menjadi permanen dan bernama Bawaslu.

“Khawatirnya, kalau formalnya tidak terpenuhi karena nomenklatur ini, maka semua yang dikerjakan oleh Bawaslu kota dan kabupaten ini jadi tidak sah,” pungkasnya.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2020 mendatang, tujuh daerah di Sumsel akan menggelar pilkada serentak, yakni Kabupaten Ogan Ilir, OKU, OKU Timur, OKU Selatan, Kabupaten PALI, Mura dan Muratara. (awj)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Jembatan Ponton Ditender Januari 2020

Palembang, KoranSN Jembatan ponton penghubung Kecamatan Ulu Musi dan Kecamatan Paiker Kabupaten Empat Lawang yang …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.