Rabu , Oktober 24 2018
Home / Pesta Demokrasi / Bawaslu Sumsel Disidang Kode Etik

Bawaslu Sumsel Disidang Kode Etik

Suasana sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pilkada Lahat yang digelar di Mapolda Sumsel. (foto-dedy/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), menggelar sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Bawaslu Sumsel terkait penyelenggaraan Pilkada Lahat di aula Catur Sakti Polda Sumsel, Selasa (7/8/2018).

Dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Ida Budhiati didampingi Anisatul Mariah tersebut, dihadirkan pihak pengadu, Paslon Bursah Sarnubi- Parhan Berza, dalam hal ini dihadiri Calon Wakil Bupati Lahat Parhan Berza dan kuasa hukumnya, serta pihak teradu yang diduga melanggar kode etik, Bawaslu Sumsel.

Ketua Majelis Ida Budhiati mengatakan, sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pilkada Lahat ini digelar, terkait pengaduan dugaan politik uang di Pilkada Lahat yang diduga dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di 18 kecamatan di Kabupaten Lahat yang telah dilaporkan kepada Banwaslu. Namun, diduga ada pelanggaran kode etik dari Bawaslu Sumsel hingga akhirnya, Bawaslu diadukan ke DKPP.

“Dalam sidang ini kami ingin mendengarkan keterangan pengadu dan pihak teradu yang disertai barang buktinya. Sejauh ini, kami sudah menerima beberapa bukti dari pihak pengadu diantaranya rekaman video,” kata Ida.

Baca Juga :   Serukan Pilih Aswari-Irwansyah, Prabowo Ajak Kader Sholat Hajat

Masih dikatakannya, sidang yang digelar merupakan sidang dugaan kode etik bukan sidang pidana Pemilu. Sebab, otoritas DKPP hanya kepada pelanggaran kode etik pihak penyelengara Pemilu.

“Jadi, biarkan kami dari majelis yang nanti menilainya, apakah Banwaslu sudah bekerja sesuai prosedur apakah belum. Sementara terkait dugaan money politik Pilkada Lahat, yang saat dilaporkan ke Banwaslu katanya kurang syarat materil, padahal pihak pengadu sudah menyerahkan buktinya. Tentunya itu juga akan kami lakukan pemeriksaan, karena bisa saja diduga ada perbedaan data,” ungkapnya.

Sementara pihak pengadu, Parhan Berza mengungkapkan pihaknya sudah menyerahkan bukti dan melaporkan terjadinya dugaan money politik di 18 kecamatan di Kabupaten Lahat. Bahkan ia menilai dugaan tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

“Jadi, dugaan money politik ini terjadi di 18 kecamatan. Itulah yang kita laporkan ke Banwaslu, dan itu memang benar adanya. Kami melapor karena dugaan money politik pada Pilkada Lahat sudah terstruktur, sistematis dan masif,” ujarnya di persidangan.

Baca Juga :   Sosialisasi Pilkada di Empat Kabupaten/Kota Melalui Sepeda Santai

Sedangkan Ketua Bawaslu Sumsel, Junaidi selaku pihak teradu mengungkapkan, sebagai pihak yang dilaporkan kepada DKPP tentunya pihaknya memiliki bukti jika Bawaslu Sumsel tidak melakukan dugaan pelanggaran kode etik.

“Pihak pengadu melaporkan dugaan money politik Pilkada Lahat terjadi di 18 kecamatan. Padahal tidak seperti itu, memang ada 18 laporan dugaan money politik, namun bukan di setiap kecematan di 18 kecamatan tersebut. Misalkan, di satu kecematan diduga ada dua atau tiga dugaan money politik. Dan kami memiliki bukti itu,” tegasnya.

Lebih jauh dikatakan Junaidi, sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pilkada Lahat di aula Catur Sakti Polda Sumsel tersebut digelar hanya satu hari, yang tujuannya hanya untuk menemukan pihak pengadu dan teradu.

“Jadi intinya kami ada bukti dan sudah kami serahkan kepada DKPP, sementara untuk hasil sidang tersebut nanti pusat yang akan menilainya,” tutup Junaidi. (ded)

CGV Cinemas Segera Hadir di Lantai 3 PTC Mall Palembang

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

Caleg Gerindra Prabumulih Rapatkan Barisan

Prabumulih, KoranSN Pemilu 2019 semakin dekat, calon legislatif (caleg) mulai merapatkan barisan diantaranya Caleg dari ...

error: Content is protected !!