Senin , Februari 18 2019
Home / Politik dan Pemerintahan / Bawaslu Sumsel Ingatkan ASN Jaga Netralitas

Bawaslu Sumsel Ingatkan ASN Jaga Netralitas

Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto saat menyampaikan sambutan pada temu jurnalis di Unsilent Cafe. (foto-anton/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumsel mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjaga netralitasnya dalam pemilihan umum (Pemilu). Jika terbukti tidak netral, sanksi tegas menanti.

“Kami mengingatkan seluruh ASN di Provinsi Sumsel untuk menjaga netralitasnya dan tidak menampakkan keberpihakannya kepada peserta Pemilu, baik terhadap calon anggotalegislatif baik DPR, DPRD atau DPD dan terhadap calon presiden dan wakil presiden,” tegas Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto, saat temu jurnalis di Unsilent Café Palembang, Minggu (20/1/2019) malam.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut komisioner Bawaslu Provinsi Sumsel Junaidi, IwanArdiansyah, Yenli Elmanoferi dan Syamsul Alwi, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumsel H. Iriadi beserta pejabat Bawaslu Sumsel lainnya.

Dari data Bawaslu Sumsel, hingga 11 Januari 2019 sudah terdapat satu ASN yang terbukti tidak netral dan berpihak kepada peserta pemilu. ASN tersebut terbukti tidak netral karena secara berkala mengunggah dukungannya kepada salah satu calon di media sosial.

“Untuk laporan tersebut, sudah diteruskan dan direkomendasikan keinstansi terkait, yakni Komisi ASN,” ungkap Iin yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Sumsel ini.

Baca Juga :   Alex Minta ICMI Jaga Kondusifitas Sumsel

Hingga saat ini, di Sumsel, telah ada 13 laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu. Laporan tersebut, dua di antaranya disampaikan ke Bawaslu Sumsel. Sementara 11 lainnya dilaporkan ke Bawaslu kabupaten/kota di Sumsel.

“Dari 13 laporan yang ada, tujuh di antaranya laporan mengenai dugaan pelanggaran pada tahapan kampanye. Empat pada tahapan pencalonan, satu laporan mengenai daftar pemilih. Sedangkan satu lagi tidak diregistrasi karena tidak menjadi kewenangan Bawaslu,” terang Iin.

Junaidi, Anggota Bawaslu Sumsel sekaligus Ketua Pokja Pengawasan Netralitas ASN, TNI, Polri dan Kepala Desa mengungkapkan ada beberapa aturan yang melarang keberpihakan ASN. Aturan dimaksud antara lain, Pasal 280 UU 7 tahun 2017, dan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010.

“Sanksi agi pelanggar cukup berat bisa sampai pemecatan sebagai ASN. Karena itu, kami mengingatkan agar ASN menjaga netralitasnya,” ujarJunaidi.

Sementara, Anggota Bawaslu Sumsel yang juga Koordinator Divisi Pengawasan, Iwan Ardiansyah menyebut, jika berkaca pada pemilu dan pilkada sebelumnya, tahapan kampanye merupakan tahapan yang paling rawan pelanggaran.

Baca Juga :   Seluruh Fraksi DPRD Sumsel Dukung Pergub Larangan Angkutan Batubara di Jalan Umum

Karena itu, dalam melaksanakan tugas pengawasannya pada masa kampanye, Bawaslu Sumsel membentuk lima pokja pengawasan.

Pokja-pokja tersebut, yakni Pokja Pengawasan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye, Pokja Pengawasan Neteralitas ASN, TNI, Polri dan Kepala Desa, Pokja Pengawasan Politik Uang dan Politisisasi SARA, Pokja Pengawasan Pertemuan Terbatas, Tatap Muka, dan Rapat Umum, serta Pokja Pengawasan Media Sosial dan Iklan Kampanye.

“Kenapa media sosialjuga kami awasi, karena di media sosial juga kerap terjadi pelanggaran pemilu. Salah satunya kasus ASN itu ditemukan jajaran kami saat melakukan pengawasan media sosial,” ujar Iwan.

Iwan mengingatkan, setiap orang, termasuk ASN untuk lebih bijak menggunakan media sosial. Sebelum mengunggah sesuatu ke media sosial, lebih dahulu disaring dan dicari kebenarannya.

“Selain itu sebelum meng-upload, pikirkan lagi apa faedah dan mudhoratnya. Jangan sampai apa yang di-upload itu berita hoaks. Salah-salah malah bisa menjadi bumerang buat kita,” tutur Iwan. (awj/rl)

Hotel Grand Inna Palembang Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan Wujudkan Milenial Cinta Tertib Lalu Lintas Berkeselamatan Menuju Indonesia Gemilang

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

TKD Sumsel Jawab Pernyataan Prabowo soal LRT

Palembang, KoranSN Kritik Capres 02 Prabowo Subianto soal light rail transit (LRT) Palembang dalam debat ...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.