BP Perda DPRD OKI Banmuskan 12 Raperda

Kayuagung, KoranSN

Ketua BP Perda DPRD OKI, Drs Kamaludin.(foto-maniso/koransn.com)

DPRD OKI dan Pemkab OKI sudah menyetujui 12 program pembentukan peraturan daerah (Propem Perda) Kabupaten OKI tahun 2017. Badan Pembentukan (BP Perda) segera membawa 12 Propem Perda ini ke Badan Musyawarah (Banmus).

“Dari rencana Perda yang dibahas tersebut, diantaranya; 7 Raperda inisiatif dari DPRD OKI dan 5 Raperda usulan dari Pemkab OKI,” kata Ketua BP Perda DPRD OKI, Drs Kamaludin MSi kepada wartawan kemarin.

Menurut dia, pembentukan Raperda itu didasarkan pada skala prioritas untuk kesejahteraan masyarakat OKI, sekaligus sebagai jawaban dari perkembangam dan kebutuhan hukum masyarakat.

“Pembentukan Perda dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu yang disusun bersama antara eksekutif dan legislatif,” tegasnya.

Kamaludin yang merupakan politisi dari Partai Hanura mengilustrasikan, untuk peningkatan di bidang pertanian, selama ini petani menggarap lahan dikendalikan oleh tengkulak, dimana saat petani panen justru harga jatuh dan saat masa tanam harga justru tinggi.

Baca Juga :   Ribuan Massa Minta Pilkada Ulang di Lahat

“Nah, inilah yang akan dilindungi. Pemerintah harus backup ketika masa panen. SKPD terkait ikut andil. Dengan begitu pendapatan perkapita petani bisa meningkat,” ujarnya.

Adapun 12 Propem Perda tersebut diantaranya 7 Raperda merupakan usulan atau inisiatif dari DPRD OKI yakni; Raperda tentang pedoman pembentukan RT/RW kabupaten, Raperda tentang penatausahaan surat hak atas tanah dan Raperda tentang perlindungan konsumen atas produk makanan lokal. Raperda tentang penetapan sentra kawasan kerajinan dan kuliner, Raperda perlindungan anak yatim, yatim piatu dan kaum duafa, Raperda perlindungan dan pemberdayaan petani, Raperda pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.

Baca Juga :   Juarsah: “Jaga Rakyat, Lindungi Rakyat”

Sementara itu, 5 Raperda usulan dari eksekutif diantaranya; perubahan Perda nomor 16 tahun 2011 tentang administrasi kependudukan, perubahan Perda nomor 19 tahun 2002 tentang retribusi pelayanan kesehatan, Raperda tentang ASI eksklusif dan Raperda tentang pelaksanaan pemberian santunan bagi masyarakat kurang miskin serta Raperda tentang pencabutan Perda nomor 14 tahun 2006 tentang izin kepemilikan dan penggunaan gergaji rantai dan sejenisnya. (iso)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Infrastruktur dan SDM Masih Kendala Pembelajaran Daring

Lahat, KoranSN Sosialisasi dan kunjungan kerja Dewan Pendidikan Sumatera Selatan ke tiga wilayah kabupaten yaitu …