BPK RI Temukan 4 Pelanggaran Penyaluran Dana Hibah Sumsel

Saksi ahli dari BPK RI, Lukman Hakim memberikan kesaksian dalam sidang dugaan korupsi dana hibah Sumsel. (foto-dedy/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menemukan empat pelanggaran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) RI dalam proses penyaluran dana hibah Sumsel tahun 2013 sehingga mengakibatkan kerugian negara Rp 21 miliar dari total pagu anggaran Rp 2,1 triliun.

Hal tersebut terungkap saat saksi ahli dari BPK RI, Lukman Hakim memberikan kesaksian dalam sidangan lanjutan dugaan korupsi dana hibah Sumsel dengan terdakwa Laonma PL Tobing (Kepala BPKAD Sumsel) dan Ikwanudin (Mantan Kepala Badan Kesbangpol Sumsel) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Klas I A Palembang, Rabu (20/6/2017).

Dikatakan Lukman Hakim, adapun empat pelanggaran tersebut yakni; tidak adanya SK penunjukan SKPD terkait oleh gubernur untuk mengevaulasi kelayakan usulan dari para penerima dana hibah, sehingga melanggar Permendagri No 33 Pasal 8 ayat (1). Kemudian pelanggaran kedua, anggaran hibah yang dicantumkan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pelafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tidak berdasarkan rekomendasi dari SKPD dan juga tidak ada pendapat dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hingga melanggar Permendagri Pasal 8 ayat (3) dan 4 serta Pasal 9 ayat (1).

Dilanjutkannya, kemudian untuk pelanggaran ketiga yakni, rancangan APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang dana hibah ditetapkan tanpa mempertimbangkan evaulasi dari Mendagri, dimana Mendagri meminta pihak provinsi untuk melengkapi berkas usulan penerima dana hibah secara tertulis dan juga melengkapi rekomendasi dari SKPD serta melengkapi jumlah besaran anggaran yang akan diterima oleh masing-masing penerima dana hibah.

Baca Juga :   KPK Jelaskan Konstruksi Perkara Agusman Sinaga Sebagai Tersangka

“Sedangkan pelanggaran keempat, dana hibah Sumsel diberikan kepada LSM tidak sesuai dengan persyaratan penerima dana hibah yakni, LSM belum terdaftar selama tiga tahun di Kesbangpol,” katanya.

Lebih jauh Lukman Hakim mengungkapkan, dikarenakan adanya empat pelanggaran tersebut maka jaksa penyidik Kejagung RI meminta BPK RI melakuan audit kerugian negara kepada dua SKPD yakni, BPKAD Sumsel dan Kesbangpol Sumsel. Hasilnya, tim auditor BPK menemukan terjadinya kerugian negara dalam penyaluran dana hibah Sumsel tahun 2013 tersebut.

“Adapun kerugian negara di dua SKPD tersebut adalah Rp 21 miliar dari total pagu anggaran dana hibah Sumsel Rp 21 triliun. Dalam proses menghitungan kerugian negara ini, kami juga mengklarifikasi kepada senjumlah penerima dana hibah dan memeriksa sejumlah dokumen dan BAP yang diberikan oleh jaksa penyidik. Perlu saya sampaikan, sebagai saksi ahli BPK hanya menghitung kerugian negara saja, kalau untuk yang lainnya termasuk penetapan tersangka itu merupakan wewenang dari penyidik,” paparnya.

Dijelaskannya, kerugian negara dalam dugaan kasus ini bisa terjadi karena sejak awal tidak adanya tim evaulasi kelayakan yang memeriksa proposal yang diajukan penerima dana hibah untuk menentukan apakah layak atau tidak pengaju proposal tersebut menerima dana hibah.

Baca Juga :   Bos Abu Tours Akan Diperiksa di Luar Polda Sumsel

“Kalau tim verifikasi itu hanya memeriksa kelengkapan proposal saja, bukan mengevaulasi layak atau tidak pengaju proposal menerima dana hibah,” ujarnya.

Diungkapkan Lukman Hakim, dari hasil pemeriksaan BPK RI terhadap BPKAD Sumsel dan Kesbangpol Sumsel pihaknya juga mendapati kesalahan dari kedua SKPD tersebut. Adapun kesalahannya yakni, BPKAD Sumsel mencantumkan anggaran hibah dalam KUA PPAS tidak berdasarkan
rekomendasi dari SKPD.

“Inilah kesalahan BPKAD, sebab KUA PPAS yang merupakan dasar dari RAPBD hingga ditetapkan menjadi APBD diterbitkan oleh BPKAD.
Sedangkan kesalahan Kesbangpol adalah menyalurkan dana hibah kepada LSM yang belum terdaftar selama tiga tahun. Seharusnya dua SKPD ini menolak semua proposal baik yang diajukan LSM, Ormas ke Kesbangpol Sumsel maupun proposal masyarakat dari bantuan dana reses anggota DPRD yang masuk ke BPKAD. Sebab jika kedua SKPD tersebut menolaknya maka tidak terjadi pencairan dana hibah yang berakibat kerugian negara,” tandasnya. (ded)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

BSB Beri Kemudahan Nasabah Miliki Rumah

Palembang, KoranSN Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan perumahan yang layak bagi masyarakat di Indonesia, …