BPK Soroti Bappeda dan Setwan OKI

Direktur RSUD Kayuagung, dr H Fikram menerima DPA dari bupati. (Foto-Maniso/Korasn)

Kayuagung, KoranSN

Laporan pertanggungjawaban keuangan Pemkab OKI tahun 2017 telah diterima Badan Periksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumsel. Hasil pemeriksaan, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajaran Pemkab OKI menjadi sorotan BPK. OPD yang disoroti BPK Perwakilan Sumsel yakni Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) OKI, Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD OKI dan 3 dinas. Demikian terungkap saat penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD OKI tahun anggaran 2018.

DPA itu diserahkan Bupati OKI H Iskandar SE kepada seluruh Kepala OPD di jajaran Pemkab OKI, Senin (15/1) di BPBS 1 Setda OKI. Penerima DPA di jajaran Pemkab OKI berjumlah 56 OPD terdiri dari dinas, badan, sekretariat dan camat. Ketua DPRD OKI HM Yusuf Mekki SSos mengatakan, Desember 2017 lalu dirinya selaku ketua legislatif dan Bupati OKI diwakili Sekda OKI sebagai kepala eksekutif diundang BPK Sumsel yang menyampaikan hasil pemeriksaan belanja daerah APBD OKI tahun anggaran 2017.

Baca Juga :   PT DGS Diduga Garap Lahan Sengketa

“BPK punya beberapa temuan terkait belanja daerah OKI, ini menjadi kajian kita bersama sehingga ke depan laporan keuangan OKI perlu disempurnakan lagi. Temuan itu di OPD seperti Bappeda, Setwan dan 3 dinas. Inti temuan, ada sejumlah poin yang kelebihan bayar di OPD itu,”kata Yusuf Mekki.

Kata politisi PDIP ini, OPD yang menjadi sorotan BPK Sumsel harus menjadi perhatian khusus bagi bupati karena di dalam DPA berisi belanja daerah. Iapun menyayangkan tidak sinkronnya komposisi APBD OKI tahun 2018 yang berjumlah Rp 2,2 trilyun itu. Alasannya, belanja tidak langsung Rp 1,4 trilyun dan belanja langsung hanya Rp 750 milyar.

Baca Juga :   Heri Amalindo Sembuh dari Corona

Usai menyerahkan DPA, Bupati OKI berharap agar seluruh OPD segera mengeksekusi program dan kegiatan kerja yang telah direncanakan. “DPA merupakan resef, resef ini untuk segera dilaksanakan secepat mungkin. Sehingga diharapkan kemiskinan, ketimpangan, dan keterbelakangan bisa dituntaskan,”harap Iskandar.

Kepala Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah OKI Ir Mu’im MM merincikan, APBD OKI tahun 2018 tercatat sebesar Rp 2,241 trilyun dengan proporsi belanja tidak langsung sebesar Rp 1,4 trilyun dan belanja langsung sebesar Rp 741 milyar. (iso)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Forum Pengusaha Orgen Tunggal di Empat Lawang Berharap Larangan Manggung Dicabut

Empat Lawang, KoranSN Para pengusaha orgen tunggal (OT) di Kabupaten Empat Lawang yang mengatas namakan …