Home / Gema Sriwijaya / Bupati Muba Non Aktif Pahri Azhari Ngaku Bersalah

Bupati Muba Non Aktif Pahri Azhari Ngaku Bersalah

Bupati Muba non aktif Pahri Azhari tampak tertunduk lesu saat sidang Tipikor PN Palembang, Kamis (7/4/2016). Foto-Ferdinand Deffryansyah/koransn
Bupati Muba non aktif Pahri Azhari tampak tertunduk lesu saat sidang Tipikor PN Palembang, Kamis (7/4/2016). Foto-Ferdinand Deffryansyah/koransn

Palembang, SN
    Bupati Muba non aktif Pahri Azhari terdakwa dugaan kasus suap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Muba tahun 2014 dan pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muba tahun 2015, Kamis (7/4) mengaku bersalah dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I Palembang dengan agenda pemeriksaan keterangan terdakwa.

    Menurut Pahri, dirinya sangat menyesal telah meminta bantuan kepada Kepala Dinas PU BM dan Kepala Dinas PU CK Pemkab Muba, agar membantu mengumpulkan uang sebesar Rp 2 miliar yang digunakan untuk uang suap ke DPRD Muba tahap ketiga dengan total Rp 2.560.000.000 (barang bukti OTT KPK).

    Dikatakannya, saat itu Syamsudin Fei (mantan Kepala DPPKAD Muba yang merupakan salah satu terpidana) datang ke rumah. Kepadanya, Syamsudin Fei menyampaikan jika DPRD meminta uang suap untuk pengesahan LKPJ.

    “Kata Syamsudin Fei, apabila uang suap itu tak diberikan maka DPRD akan melakukan hak interplasi serta memakzulkan (memberhentikan) jabatan saya sebagai bupati. Hingga akhirnya saya menuruti saran Syamsudin Fei untuk memanggil Kepala Dinas PU BM dan PU CK. Saat kedua kepala dinas itu datang, lalu saya sampaikan agar mereka dapat membantu memberikan uang Rp 2 miliar. Saya lakukan itu karena panik dan tertekan. Saya akui saya bersalah karena hal itu melanggar hukum, saya menyesal yang Mulia Majelis Hakim. Sedangkan untuk mencukupi uang tahap tiga, Syamsudin Fei memita bantuan kepada Kepala Dinas Pendidikan,” katanya di persidangan.

    Diungkapkan Pahri, pertamakali permintaan uang suap DPRD Muba diketahuinya dari Sekda Muba yang menyampaikan kepadanya seusai rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Muba.

    “Ketika itu saya sampaikan kepada Sekda jangan ditanggapi permintaan DPRD. Esok harinya seluruh kepala SKPD saya panggil dan saya sampaikan, agar jangan sampai ada yang memberikan uang kepada DPRD. Kalau ada yang memberi tanggungjawab masing-masing. Tak lama kemudian, isteri (Lucianty) saya bercerita jika telah meminjamkan uang kepada Syamsudin Fei yakni; uang Rp 2.650.000.000 (uang suap tahap satu telah habis dibagikan kepada anggota DPRD Muba), serta uang Rp 200 juta (uang suap tahap kedua untuk empat mantan pimpinan DPRD Muba),” ungkapnya.

    Mendengar cerita itu, lanjut Pahri, membuat dirinya marah kepada Lucianty. Bahkan Pahri mengaku dua hari mendiamkan dan tak menegur isterinya tersebut.

    “Sejak awal, ketika Bambang Kariyanto dan Syamsudin Fei (terpidana) datang ke rumah saya di Palembang, keduanya saat itu membawa kertas bertuliskan uang permintaan suap Rp 20 miliar. Saat itu saya diam, itu karena saya tidak setuju. Jadi, dalam perkara ini saya tidak pernah memerintahkan dan membuat konsisten atau kesepakatan dengan DPRD Muba untuk memberikan uang suap. Bahkan yang menentukan nominal uang, serta jumlah total uang suap dari Rp 20 miliar yang katanya menjadi Rp 17,5 miliar, itu bukan perintah saya dan isteri saya. Semuanya Syamsudin Fei dan Bambang Kariyanto yang membuatnya,” tegasnya.

    Saat ditanya Ketua Majelis Hakim Saiman SH MH terkait apakah pada tahun sebelumnya juga ada permintaan uang suap serupa dari DPRD Muba ketika pembahasan APBD dan LKPJ dilakukan? Diungkapkan Pahri, jika dirinya dua periode menjabat Bupati Muba. Untuk pembahasan APBD dan LKPJ ditahun sebelumnya berjalan lancar dan tidak ada permasalahan serta permintaan uang suap dari DPRD Muba.

    “Jadi tahun sebelumnya berjalan lancar dan tak ada masalah. Hanya dalam perkara ini saja yang bermasalah, awalnya saya tidak tahu jika uang suap tahap satu dan dua untuk APBD telah diserahkan Syamsudin Fei kepada DPRD Muba. Saya mengetahuinya setelah isteri saya bercerita jika telah memberikan pinjaman uang kepada Syamsudin Fei yang uangnya digunakan untuk suap ke DPRD Muba,” ungkapnya.

    Mendengar keterangan dari Pahri membuat Majelis Hakim kembali mengajukan pertanyaan, mengapa Pahri tak melapor ke aparat penegak hukum lantaran dimintai uang oleh DPRD Muba.
    “Saudara kan tahu sejak Bambang Kariyanto dan Syamsudin Fei datang ke rumah saudara, keduanya kan membawa kertas bertulis uang suap Rp 20 miliar. Bahkan saudara kan tahu jika permintaan uang itu agar DPRD membahas APBD dan LKPJ, mengapa saudara tidak melaporkan kepada aparat penegak hukum, inilah kesalahan saudara,” tanya hakim.

Baca Juga :   Syamsul Bahri Pilih Hanan Zulkarnain

    “Saat itu saya tidak terpikir ke sana yang Mulia Mejelis Hakim,” jawab Pahri.
    Bahkan di persidangan JPU KPK, Wawan Yunarwanto juga mengajukan pertanyaan terkait hak interplasi dan pemakzulan DPRD Muba.

    “Anda kan bupati semestinya mengetahui prosesnya, apakah dengan semudah itu DPRD Muba dapat melakukan hak interplasi hingga  memakzulkan saudara untuk menggelindingkan jabatan anda dari bupati, kan harus sesuai dengan prosedurnya,” kata JPU KPK. Dijawab Pahri, jika ketika itu dirinya panik hingga tak menyadari hal itu.

    “Iya memang tak semudah itu pemakzulan dapat dilakukan, karena harus dilalui dengan proses. Tapi dikarenakan panik hingga saya spontanitas meminta tolong kepada Kepala Dinas PU BM dan PU CK. Kalau untuk SKPD lainnya yang turut menyumbangkan uang suap awalnya saya tidak tahu. Saya baru tahu ketika di persindangan dimana Faisyar (terpidana) juga ikut mengumpulkan uang dari sejumlah SKPD. Namun semua itu tidak ada perintah dari saya. Bahkan saat saya menyampaikan permintaan kepada Kepala Dinas PU BM dan PU CK saya hanya mengatakan, ‘tolong
jika bisa dibantu ya dibantu’. Jadi tidak ada perintah yang saya sampaikan,” tandasnya.

    Sementara terdakwa Lucianty dalam keterangannya di persidangan mengungkapkan, jika untuk uang tahap satu Rp 2.650.000.000 (telah habis dibagikan kepada anggota DPRD Muba) dan uang tahap dua Rp 200 jita (untuk empat mantan pimpinan DPRD Muba), semuanya bersumber darinya yang dipinjamkannya kepada Syamsudin Fei.

    “Kalau untuk uang tahap pertama awalnya Syamsudin Fei menemui saya untuk meminjam uang Rp 2.650.000.000. Saat itu Syamsudin Fei menyampaikan jika DPRD Muba meminta uang agar APBD Muba disahkan. Bahkan Syamsudin Fei mengatakan, jika uang tak diberikan, gaji pegawai honor, PHL, dan Kades di Muba tak bisa dibayarkan hingga dapat berdampak aksi demo yang akan dilakukan kepada suami saya. Karena saya tak ingin suami saya didemo, apalagi Syamsudi Fei bilang hanya sebentar meminjam uang itu, dari itulah saya mau memberikan pinjaman,” katanya.
    Kemudian uang tahap pertama tersebut, lanjut Lucianty, dipinjamnya dari SPBU milik keluarganya. Dikarenakan uang cash di SPBU hanya ada Rp 2 miliar maka untuk mencukupi nominanya menjadi  Rp 2.650.000.000. Dirinya meminta Tri Maya Sari selaku Bendahara SPBU, mengambil uang Rp 400 juta dari usaha butik miliknya serta uang Rp 250 juta dari usaha barang antik miliknya.

    “Setelah nominal uang tahap satu itu cukup lalu Tri Maya Sari membawanya menggunakan dua tas besar ke rumah saya di Jalan Kartini Palembang. Tak lama kemudian Syamsudin Fei datang dan mengambil uang tersebut dari pintu belakang rumah saya,” jelasnya.

    Bukan hanya itu, kata Lucianty, ternyata Syamsudin Fei kembali meminjam uang suap tahap kedua Rp 200 juta kepadanya.

    “Saya marah saat itu, kenapa pinjam uang ke saya terus. Dikatakan Syamsudin Fei, jika uang Rp 200 juta tak diberikan maka Pak Islan Hanura (terdakwa berkas terpisah) tak mau menandatangani pengesahan APBD. Hingga akhirnya saya pun meminjamkan uang itu kepada Syamsudin Fei. Setelah semua uang diberikan, saya bercerita kepada bapak (Pahri) ternyata bapak marah dan mendiamkan saya,” ujarnya.

    Kemudian hakim mengajukan pertanyaan tekait keterangan Bambang Kariyanto dipersidangan sebelumnya yang mengungkapkan jika terdakwa Lucianty menawar uang suap dari Rp 20 miliar menjadi Rp 13,8 miliar, hingga akhirnya terjadi konsisten uang suap menjadi Rp 17,5 miliar.

    Dijawab Lucianty, keterangan Bambang Kariyanto tidaklah benar karena dirinya tidak pernah menawar bahkan membuat kopelan kertas bertuliskan nominal uang suap yang ditawar.

    “Saya tidak pernah menawar. Ketika itu Bambang Kariyanto dan Syamsudi Fei datang ke rumah lalu menyampaikan permintaan uang dari DPRD Muba sebesar Rp 20 miliar. Saat itu saya hanya mengatakan, ‘Gilo Alangke Banyaknya’. Hanya itu dan tidak ada saya menulis kopelan kertas menawar uang suap itu. Bahkan saya tidak pernah menyampaikan ke Bambang jika uang suap merupakan tanggungjawab saya,” tegas Lucianty.

    Lalu hakim kembali mengajukan pertanyaan terkait uang tahap satu dan tahap dua yang dipinjamkannya kepada Syamsudin Fei.

    “Kalau tidak ketangkap KPK, nanti siapa yang akan membayar pinjaman uang itu. Apakah para kepala SKPD di Pemkab Muba,” tanya hakim.

    Dikatakan Lucianty, dirinya meminjamkan uang kepada Syamsudin Fei karena saat itu jabatan Syamsudin Fei selaku Kepala DPPKAD yang mengolah anggaran.

    “Kalau uang dikembalikan dari mana saya tidak tahu, saya berikan uang itu karena saya kasihan dan takut nanti suami saya didemo jika APBD Muba tak disahkan oleh DPRD. Saya tidak tahu akan menjadi seperti ini, saya menyesal sekali yang mulia Mejalis Hakim mengapa saat itu saya meminjamkan uang kepada Syamsudin Fei,” tutupnya.

    Usai mendengarkan keterangan terdakwa Pahri Azhari dan Lucianty, Mejelis Hakim diketuai Saiman SH MH menunda persidangan kedua terdakwa hingga pekan depan dengan agenda tuntutan JPU KPK untuk kedua terdakwa. (ded)

Baca Juga :   Ratusan Warga Desa Bukit Portal Jalan Desa

Publisher : Ferdin Ferdin

Avatar
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

Papan Reklame Tak Bayar Pajak Dibongkar

Lubuklinggau, KoranSN Tim gabungan (Timgab) Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.