Curhat ke Wagub Sumsel Mawardi, Guru Honorer Teteskan Air Mata

Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya, Jumat pagi (24/2/2020) di Kantor Gubernur. (foto-humas pemprov)

Palembang, KoranSN

Wacana penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat menimbulkan keresahan tersendiri di kalangan guru honorer lingkungan di Provinsi Sumsel. Untuk mendapatkan dukungan, sejumlah perwakilan guru honorer ini pun memberanikan diri curhat ke Wakil Gubernur Sumsel, H Mawardi Yahya, Jumat pagi (24/2/2020) di Kantor Gubernur.

Para perwakilan guru dan tenaga pendidikan yang mereka namai honorer Non K (GTKHNK 35+) di Provinsi Sumsel tersebut, bertemu langsung dengan orang nomor dua di Sumsel.

Mereka menyampaikan aspirasi dan unek-uneknya kepada Wagub serta meminta dukungan dari Pemerintah Daerah, dalam hal ini Wagub Sumsel Mawardi Yahya untuk dapat memberikan surat rekomendasi ke pemerintah pusat soal kejelasan nasib mereka.

Ketua Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non K (GTKHNK 35+), Susi Maryani menjelaskan, dibentuknya GTKHNK 35+ merupakan guru yang mengabdi di atas 10 tahun dan rata-rata berusia di atas 35 tahun.

Mereka membentuk GTKHNK 35+ tak lain untuk meminta kepada Presiden untuk menerbitkan Perpres. Dengan isinya para guru honorer bisa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca Juga :   HD Langsung Perintahkan BPBD Turun ke Lokasi Banjir-Longsor di Lahat dan Pagaralam

“Kami ingin isinya mengangkat guru honorer 35+ dengan umur guru di atas 35 tahun ke atas, dan masa pengabdiannya 10 tahun keatas dengan memilki ijazah S1 untuk diangkat PNS tanpa tes. Karena puluhan tahun mengabdi menjadi guru itu salah satu tes. Dan di bawah 10 tahun masa kerja diharapkan dengan gaji UMR,” harapnya.

Sambil mengeluarkan tetesan air mata, Susi juga mengaku, beberapa kendala-kendala yang dialami para guru honorer mulai tidak terdaftar di BKD atau melainkan hanya SK kepala sekolah.

“Kendala kami di sini tidak punya kekuatan karena kami tidak terdaftar di BKD. Melainkan SK kami hanya SK Kepala Sekolah. Jadi, kami tidak bisa sertifikasi. Kami hanya guru tidak tetap namun kami ada,” ungkapnya.

Dengan gaji yang sangat minim, Susi juga menceritakan kepada Wagub mengenai kondisi rekan-rekan sesama honorer. Bahwa ada sebagian teman-teman yang mengajar di SMA harus dikeluarkan lantaran ada beberapa PNS baru yang masuk.

Susi khawatir jika setiap tahun pemerintah pusat terus menerima PNS maka semakin lama keberadaan Ia dan rekan honorer lainnya akan habis.

Baca Juga :   Heri Amalindo-Ferdian Bupati dan Wabup PALI Terpilih

“Nah kami mengharapakan kami juga ingin menjadi PNS, apalagi telah mengabdi selama puluhan tahun dan gaji yang sangat minim. Bahkan mencari uang dengan sambilan demi mencukupi kebutuhan kami,” terangnya.

Ia mengharapkan agar Wagub  memberikan dukungan terhadap guru honorer dan menindaklanjuti keinginan mereka dengan mengajukan surat ke pemerintan pusat.

Sementara Wagub Mawardi Yahya menanggapi hal tersebut, dan akan berupaya mendukung para guru honorer untuk dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat.

“Saya prinsipnya tidak masalah, ini kita akan rekomendasi ke pemerintah pusat untuk memikirkan nasib para tenaga guru honorer,” katanya.

Dia juga meminta segera membuat surat agar dapat disampaikan kepada pemerintah pusat.

“Bikin surat, akan kita rekomendasi ke Presiden RI, DPRD RI, Menpan RI dan Instansi terkait. Supaya paling tidak mencarikan jalan keluar bagi para guru honorer dengan pengabdian yang sudah puluhan tahun ini,” tutupnya. (awj)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

HD Sentil Wako-Bupati Lebih Agresif Tangani Covid-19

Palembang, KoranSN Gubernur Sumsel, H Herman Deru menekankan agar Bupati dan Walikota yang ada di …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.