Home / Politik dan Pemerintahan / Dana Kampanye Paslon Maksimal Rp 97,7 Miliar

Dana Kampanye Paslon Maksimal Rp 97,7 Miliar

Aspahani. (foto-ist)

Palembang, KoranSN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel menetapkan dana kampanye yang boleh digunakan masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel periode 2018-2023, maksimal Rp 97.756.038.125.

Ketua KPU Sumsel Aspahani mengatakan, untuk memantau besaran dana kampanye yang digunakan, kandidat wajib melaporkan dana kampanyenya. Masing-masing membuat dalam tiga laporan, yaitu laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye dan penggunaan dana kampanye.

“Laporan ini akan diaudit, dan bila mana tidak sesuai, tentu Bawaslu mempunyai kewenangan untuk memberikan sanksi,” kata Aspahani, ditemui di gedung KPU Sumsel, Senin (12/2/2018).

Meski sanksi bagi mereka yang dana kampanyenya melebihi besaran yang ditentukan, belum begitu tegas kata Aspahani, namun bagi kandidat yang tidak melaporkan dana kampanyenya, maka sanksi pengguguran bisa dilakukan.

“Laporan awal dana kampanye terakhir diberikan tanggal 14, memang sanksinya tidak cukup kuat, hanya mereka dikenakan wajib lapor, tapi kalau mereka tidak melaporkan dana kampanyenya, mereka bisa digugurkan, walaupun sudah terpilih,” ujar Aspahani.

Lanjut Aspahani, yang boleh menyumbang dana kampanye, yakni perseorangan dan perusahaan swasta. Nominal untuk perseorangan maksimal Rp 75 juta, sementara untuk perusahaan maksimal Rp 750 juta.

“Paslon tidak boleh menerima dana sumbangan kampanye dari pemerintah, BUMN, BUMD dan dana asing. Kalau terbukti mendapatkan dana tersebut, dananya tidak boleh digunakan dan akan disetorkan ke kas negara,” terang Aspahani.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Sumsel Junaidi meminta masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel melaporkan dana kampanyenya ke Bawaslu Sumsel.

“Mohon disampaikan ke Bawaslu Sumsel, karena nanti kami juga akan mengamati dan menilai pemasukan dan penggunaan dana kampanye dari mana dan untuk apa,” pungkasnya. (awj)

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

Parliamentary Threshold 4 Persen Bakal Sulitkan Partai Baru

Palembang, KoranSN Parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen yang merupakan batas suara minimal partai ...

error: Content is protected !!