Home / Banyuasin Bangkit / Dana PKH Banyuasin Tahap III Mulai Disalurkan

Dana PKH Banyuasin Tahap III Mulai Disalurkan

KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang ada di Kabupaten Banyuasin bulan Juli 2019. (foto-siryanto/koransn)

Banyuasin, KoranSN

KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang ada di Kabupaten Banyuasin bulan Juli 2019 ini telah dan sedang menerima dana bantuan PKH Tahap ke III Tahun 2019 dari Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Program Keluarga Harapan (PKH).

Dana ini digunakan untuk membantu keperluan pendidikan dan kesehatan anak-anak, balita, ibu hamil, ibu nifas, biaya pengobatan Lansia dan disabilitas.

Koordinator II PKH Kementerian Sosial Kabupaten Banyuasin, Deni Henata menjelaskan pada tahun 2019 ini, skema penyalurannya adalah dengan makanisme berdasarkan komponen, artinya setiap rumah tangga akan mendapatkan bantuan bervariasi berdasarkan komponen yang ada dalam rumah tangga KPM.

“Jumlah dana yang akan diterima KPM yang satu tentu akan berbeda dengan KPM yang lain. Misalnya, keluarga yang hanya ada satu anak usia sekolah SD tentu akan lebih sedikit dengan keluarga yang punya anak SD dan SMP, karena kebutuhan dan keperluan nya pasti beda, begitu seterusnya,” kata Deni, Rabu (10/7).

Dari jumlah KPM yang ada jelas Deni, ada sejumlah KPM yang hingga saat ini belum menerima buku tabungan (Butab) dan kartu keluarga sejahtera (KKS).

“Hal ini dikarenakan masih menunggu bank penyalur Butab dan KKS-nya yang belum terdistribusi ke KPM (salah mapping), dalam hal ini adalah Bank BRI sebagai mitra penyalur Bansos PKH,” terang Deni.

Menurut Deni, dana ini bukan petugas PKH yang menyalurkannya, tapi langsung ditransfer dari pusat ke rekening peserta PKH melalui Buku Tabungan BANK BRI, dan ini langsung dinikmati KPM. Peran Pendampig PKH dalam hal ini adalah pendampingan penyaluran dana PKH.

Baca Juga :   Bupati Banyuasin MoU Layanan Media Digital

“PKH adalah Program Prioritas Nasional/ Program Pemerintah yang paling efetif dalam mengurangi kemiskinan di Indonesia termasuk di Kabupaten Banyuasin, hal ini berdasarkan Data BPS akhir Tahun 2017 yang lalu, artinya satu – satunya program nasional di Indonesia yang paling efektif dan efesien dalam pengentasan kemiskinan semenjak diluncurkannya pada tahun 2007 yang lalu,” beber Deni.

Sementara Koordinator I PKH Kementerian Sosial Kabupaten Banyuasin, Hery Satriandi dalam penyampaiannya mengucapkan alhamdulillah karena sudah banyak warga dibantu oleh PKH. Selain warga miskin, Lansia dan disabilitas berat juga dibantu PKH yang tentunya telah terdata dalam kepesertaan PKH dari Kementerian Sosial RI.

“Kami memaklumi masih banyak warga Banyuasin yang berada dibawah garis kemiskinan, tapi belum dapat dana bantuan PKH, data para penerima ini bersumber dari Pusdatin Kemensos RI yang berasal dari BPS,” katanya.

“Mudah-mudahan di tahun berikutnya ada penambahan quota dari pusat, sehingga bagi warga miskin atau pra sejahtera yang memiliki komponen tapi belum tercover dalam PKH bisa masuk menjadi peserta PKH, tapi ini juga tergantung dari Pusat, yang jelas bagi masyarakat yang sudah mendapatkan dana bantuan ini agar bersyukur dan komitmen dengan syarat-syarat dalam program,” jelas Hery.

“Penyaluran dana bantuan PKH ini tidak dilakukan secara cash akan tetapi dilakukan secara non tunai melalui lembaga bayar, yakni mitra bank penyalur, dalam hal ini di Kabupaten Banyuasin adalah Bank BRI,” tutur Hery.

Ia mengharapkan jika ada permasalahan-permasalahan di lapangan terkait KKS yang hilang, saldo kosong, dan akses pengambilan bantuan yang sulit karna informasi dan geografis yang sulit, atau ada warga peserta PKH yang terpantau sudah meningkat kondisi sosial dan ekonominya dan dinilai sudah tidak layak lagi menerima, dapat segera melapor.

Baca Juga :   Peringati 1 Muharram 1441 H dengan Berbagai Lomba

“Juga termasuk jikalau ada oknum yang mengatasnamakan Petugas PKH padahal bukan, agar segera dikoordinasikan kepada petugas resmi yang dalam hal ini adalah Pendamping Sosial PKH yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin,” katanya.

Ia menambahkan, peran Pendamping Sosial PKH sangat besar dalam pelaksanaan PKH di lapangan, baik dalam hal menyampaikan informasi tentang program, sosialisasi, koordinasi dengan pemerintah setempat maupun pihak terkait, membina, mengedukasi, mengadvokasi juga membantu masyarakat miskin dalam memperjuangkan harkat dan martabat keluarga KPM.

Kemudian melakukan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2/ FDS) sebagai bentuk pola perubahan perilaku-pemberdayaan ke KPM, Memutakhirkan data KPM, hingga mengurus dan mendampingi penyaluran dana peserta PKH.

Pendamping Sosial PKH dilarang mengambil, mengutip atau berbuat yg merugikan KPM, juga kalau ada pihak luar, oknum warga yang bukan peserta PKH, oknum pemerintah desa, aparat, atau oknum kecamatan yang mengutip atau mengambil pungutan/mengkoordinir ke warga peserta PKH.

“Maka hal itu tidak dapat dibenarkan dan jikalau terbukti maka akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Ini adalah tahun ke 9 kiprah PKH di Kabupaten Banyuasin semenjak awal tahun 2011 masuk ke Banyuasin,” jelas dia.

“Kami berharap juga kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuasin untuk support dan mendukung pelaksanaan PKH baik dari tingkat Kabupaten hingga ke Kelurahan/ Desa agar apa yang menjadi target Pemerintah bisa terlaksana dengan baik dan berhasil,” pungkasnya. (sir)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Kepengurusan DPC LAN Banyuasin Terbentuk

Banyuasin, KoranSN Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Anti Narkotika (LAN) Kabupaten Banyuasin, resmi terbentuk, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.