Demo di DPRD Sumsel, Buruh Minta Permasalahan di PT BRK Diselesaikan



Puluhan buruh PT BRK saat mendatangi gedung DPRD Sumsel. Mereka meminta pihak DPRD Sumsel ikut membantu penyelesaian masalah yang dihadapi buruh PT BRK. (foto/Ferdinand Defriansyah)

Palembang, KoranSN

Puluhan buruh PT Bumi Rambang Kramajaya (BRK) yang berlokasi di Ogan Ilir (OI) mendatangi gedung DPRD Sumsel, Senin (3/4/2017). Mereka meminta DPRD Sumsel dan Pemprov Sumsel menyelesaikan sejumlah permasalahan yang dihadapi para buruh PT BRK. Kedatangan buruh PT BRK tersebut, difasilitasi oleh Dewan Pimpinan Lidik Krimsus RI.

Koordinator aksi Syahreza Fahlepie mengatakan, pimpinan PT BRK diduga melakukan tindakan semena-mena dengan melakukan pemecatan sepihak terhadap buruh dan tidak mematuhi ketentuan UU nomor 13 tentang Ketenagakerjaan.

Atas dasar itu dan beberapa permasalahan lainnya, kata Syahreza, pihaknya menuntut dikeluarkannya surat pengangkatan karyawan tetap dari awal terjadinya hubungan kerja sesuai dengan UU nomor 13 tahun 2003 pasal 63 dan Kepmen nomor 100 tahun 2004.

“Kami juga menuntut pihak perusahaan patuh dan tunduk serta melaksanakan ketentuan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yakni memberikan fasilitas kesejahteraan antara lain, perumahan layak huni, penerangan, perairan dan fasilitas ibadah, fasilitas kesehatan/klinik kesehatan serta MCK kepada karyawan,” ujar Syahreza dalam orasinya.

Baca Juga :   IPAL Sei Selayur Ubah Limbah Jadi Air Bersih

Syahreza menambahkan, pihaknya juga meminta dipekerjakannya kembali Ketua Serbu SSBB (serikat pekerja di PT BRK) yang di PHK tidak sesuai dengan ketentuan UU no 13 tahun 2003.

Menanggapi ini, Wakil Ketua DPRD Sumsel yang juga Koordinator Komisi V DPRD Sumsel, M Yansuri didampingi, Wakil Ketua Komisi V, Anita Noeringhati, beserta dua anggota Komisi V, Holda dan Askweni.

Dalam kesempatan itu, Yansuri mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan menyurati PT BRK untuk hadir ke DPRD Sumsel. “Kami belum dapat memutuskan apapun, nanti setelah PT BRK hadir ke DPRD, hasilnya akan kami informasikan, dan setelah itu, kami akan mengundang perwakilan perusahaan dan buruh,” kata Politisi Partai Golkar ini.

Disisi lain, Yansuri mengingatkan, massa aksi agar tidak membawa anak-anak saat berdemo. “Demo, jangan bawa anak-anak, apalagi bayi, saya lihat banyak yang menggendong bayi. Perjuangan ini harus tapi jangan bawa anak kecil. Kalau terjadi apa-apa ke anak-anak koordinatornya yang bertanggung jawab,” imbuhnya.

Baca Juga :   Petani Waspadai Hama Burung Pipit

Wakil Ketua Komisi V DPRD Sumsel, Anita Noeringhati menambahkan, akan segera berkoordinasi dengan Disnaker OI untuk mencari informasi apakah PT BRK sudah memenuhi kewajibannya atau tidak.

“Keluhan ini akan kita terima dan kita juga minta informasi berapa pekerja di perusahaan ini, sehingga apakah sudah sesuai dengan peraturan atau tidak dapat kami koordinasikan dengan Disnaker OI,” pungkasnya. (awj)

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

HD Kawal PSU PALI Berjalan Demokratis dan Transparan

Palembang, KoranSN Pemungutan Suara Ulang (PSU) di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Penukal …