Home / Gema Sriwijaya / Dewan Desak Aparat Usut Penyalahgunaan Aset Milik Pemkot Pagaralam

Dewan Desak Aparat Usut Penyalahgunaan Aset Milik Pemkot Pagaralam

Alpiam. (foto-ist)

Pagaralam, KoranSN

Guna menghindari tumpang tindih polemik yang terjadi terhadap keberadaan sejumlah aset daerah milik Pemerintah Kota Pagaralam, DPRD setempat desak minta aparat penegak hukum mengusut penyalahgunaan pengelolaan aset daerah.
Hal itu disampaikan anggota DPRD Kota Pagaralam, Alpiam, Minggu (6/1/2018).

Menurutnya, cukup banyak aset Pemerintah Kota Pagaralam, yang tidak jelas pengelolaanya mulai dari lahan perkebunan, sawah, dan termasuk untuk pembangunan fasilitas umum lainnya.

“Kita cukup banyak aset berupa kebun kopi, dan lahan pertanian lainya yang tidak jelas pengelolaan termasuk kepemilikanya, sehingga sudah bertahun-tahun tidak dapat penghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.

Diakuinya, sekarang harus diperjelas mana aset Pemkot Pagaralam dan dimiliki pribadi yang notabenya pembelian atau pembebasan menggunakan dana pemerintah.

“Contohnya kebun kopi diseputaran perkantoran Gunung Gare, Pematang Bango Kelurahan Curup Jare, Minggkik, Talang Kubangan, seputaran Kelurahan Besemah Serasan, serta masih banyak yang lainnya,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, aset pemerintah ini kalau dikelola secara profesional dapat menghasilkan PAD dan keberadaanya akan menjadi jelas.

“Sekarang masih banyak aset milik Pemkot Pagaralam tapi dikuasi pribadi dan ada juga pengelolanya pribadi tidak jelas pemasukanya bagi daerah,” katanya.

Sebetulnya kata Alpian, sudah sejak tahun 2010 lalu dewan meminta agar pemerintah memberi data aset, kalaupun akan dilakukan pendataan itu merupakan langkah tepat.

“Kami minta agar aparat penegak hukum dapat membantu mengusut tuntas semua penyalah gunaan baik pengelolaan maupun kepemikikan aset milik Pemkot Pagaralam yang sudah puluhan tahun tidak jelas,” ujarnya.

Menurut Alpian, pengusutan juga tidak ada kaitan dengan pelaksanaan pilkada tapi semata-mata demi kemajuan Kota Pagaralam.

Senada juga diungkapkan anggota DPRD Kota Pagaralam dari Partai Gerindra, Dessy Siska.
Menurutnya, sudah waktunya dilakukan inventarisir untuk melegalisasi keberadaan aset yang tersebar di wilayah Kota Pagaralam.

Tujuannya agar memiliki kepastian hukum yang kuat terhadap harta benda milik pemerintah kota.

“Aset daerah yang dimiliki Pemkot Pagaralam di lima kecamatan Kota Pagaralam berupa tanah dan bangunan baik yang dibeli sejak 2002 lalu sudah harus terinventarisir sebagai aset daerah yang punya kekuatan secara hukum dan dapat menjadi penambah PAD. Saya minta seluruh asset daerah dapat dilegalisasi, agar tidak menimbulkan persoalan baru dikemudian hari terutama penggelapan aset daerah,” terangnya.

`Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pagaralam, Fakhrurozi Nurhafi mengatakan, Pemkot sudah melakukan inventarisir untuk melegalisasi keberadaan aset yang tersebar di wilayah Kota Pagaralam.
Tapi peraturan baru seluruh pengelolaan aset diserahkan kepada bagian aset.

“Semua persoalan yang berkaitan dengan pembebasan lahan sudah diserahkan dengan satuan kerjaan (Satker) masing-masing.
Pengelolaan aset daerah sudah dikbalikan dengan aset dan Satker yang mengelolanya.

`Sementara itu, Kepala Dinas PKP dan Pertanahan, Parlin menjelaskan, semua lahan yang menjadi aset Pemkot Pagaralam sudah dilakukan pendataan dan baru 25 persen yang memiliki sertifikat.

“Kita memikiki aset tersebar di lima kecamatan khususnya lahan petanian dan perlebunan,” tandasnya. (asn)

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

Debat Kendidat Paslon di Empat Lawang di Alihkan Diluar Kabupaten

Empat Lawang, koranSN Guna mengantisipasi terulangnya peristiwa kericuhan yang terjadi saat deklarasi damai di Pulo ...

error: Content is protected !!