Rabu , Februari 20 2019
Home / Gema Sriwijaya / Dewan Minta Bupati Evaluasi SKPD yang Tak Disiplin

Dewan Minta Bupati Evaluasi SKPD yang Tak Disiplin

Tampak Kantor Bupati Muratara. (foto-sunardi/koransn.com)

Muratara, KoranSN

Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) yang membidangi bagian Pemerintahan meminta kepada Bupati Muratara agar mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak disiplin. Dewan menilai, ada beberapa SKPD yang melanggar kedisiplinan kerja.

Di singgung mengenai pemberitaan Dinas Kesehatan yang tidak disiplin, Amri Sudarsono mengatakan jika hal ini sangat disayangkan, mengingat Dinas Kesehatan merupakan SKPD yang meyangkut visi dan misi bupati dan wakil bupati Muratara.

“Salah satu visi misi bupati dan wakil bupati yaitu meningkatkan kualitas kesehatan di Muratara. Jadi, bagaimana ingin meningkatkan kesehatan yang sesuai dengan visi misi jika dinas yang menaungi masalah kesehatan malah tidak disiplin,” kata Ketua Komisi I DPRD Muratara, Amri Sudarsono, saat dihubungi, Kamis (12/7/2018).

Baca Juga :   Pelepasan Siswa SDN 7 Semarak

Ia meminta agar Bupati Muratara mengevaluasi kinerja SKPD yang tidak disiplin dan orang-orang yang tidak mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah.

“SKPD maupun orang-orang yang tidak mendukung tersebut harus di evaluasi kinerjanya. Sebagai DPRD kita menghimbau dan melakukan kritisi, namun tetap bupati yang mengambil tindakan. Paling tidak kita memberikan rekomendasi ke bupati agar memberi evaluasi kinerja bagi yang tidak disiplin,” ujarnya.

Terpisah, Sekretaris Inspektorat Muratara, Rozali mengatakan, kedisiplinan pegawai kembali ke SKPD masing-masing dan tergantung kepada pimpinannya.

Baca Juga :   Jalan Darat Dibangun, Merakit Senpira Ditinggalkan

“Jadi begini, setiap SKPD mempunyai pimpinan atau kepala dinas yang mengatur bawahannya. Nah, pimpinan itu mempunyai hak untuk menegur anak buahnya jika kedapatan mereka tidak disiplin,” kata Rozali.

Disinggung mengenai jam kerja pegawai di Kabupaten Muratara, ia menegaskan bahwa jam kerja dimulai pada pukul 07.30 pagi sampai dengan pukul 16.00 WIB.

“Kalo masalah sanksinya nanti kita lihat PP No 53 tentang Kedisiplinan Pegawai. Namun, kita punya pemimpin daerah yaitu bupati yang akan mengambil sikap bagi SKPD yang memang tidak disiplin,” jelasnya. (snd) 

Hotel Grand Inna Palembang Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumatera Selatan Wujudkan Milenial Cinta Tertib Lalu Lintas Berkeselamatan Menuju Indonesia Gemilang

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Massa Ancam Bermalam di Kantor Pemkab Lahat Terkait Dugaan Sengketa Lahan

Lahat, KoranSN Massa yang melakukan demo di halaman Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Lahat, Selasa siang ...