Dewan Minta Guru Honorer Tetap Jadi Tanggung Jawab Daerah

Iwan Hermawan.
Iwan Hermawan.

Palembang, KoranSN

Pengalihan status guru SMA/SMK kabupaten/kota ke Provinsi harus dilakukan, karena merupakan amanat undang-undang (UU). Namun, khusus untuk guru honorer, pembayaran honornya diminta tetap menjadi tanggung jawab daerah masing-masing, mengingat besarnya beban APBD Sumsel, jika tetap menanggung pembiayaan tersebut.

Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Komisi I DPRD Sumsel Iwan Hermawan, saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/10/2016).

Menurut Iwan, secara formal, permintaan tersebut sudah disampaikan langsung ke sejumlah kepala daerah di Sumsel. Seperti ke Bupati OKU, Kuryana Aziz dan Plt Bupati Ogan Ilir Ilyas Panji Alam.

“Di OKU sudah kita sampaikan ke pak Kuryana, di OI kita sampaikan langsung ke pak Ilyas Panji. Kita minta honorer – honorer ini tetap ditanggung oleh kabupaten/kota. Belum ada kepastian tentang ini, mereka masih akan membahasnya,” kata Iwan.

Baca Juga :   Pencet Tombol Sirine, Mega Resmikan Kantor DPP PDIP yang Baru

Namun, Iwan menekankan, agar guru honorer tetap diutamakan, jangan sampai dilakukan pengurangan pegawai. Pasalnya, sekolah-sekolah masih sangat membutuhkan tenaga guru honorer tersebut, terutama di daerah-daerah terpencil.

“Kita minta juga agar guru honor ini tetap dipakai, tapi juga bebannya ditanggung oleh kabupaten/kota,’ pungkasnya.

Anggota Komisi V DPRD Sumsel Mardiansyah menambahkan, meski banyak kekhawatiran guru SMA/SMK terkait pengalihan status ke provinsi ini, tetapi hal itu harus dilaksanakan karena sudah menjadi amanat UU.

Namun, Politisi PAN ini berharap pengalihan status ini tidak mengurangi kinerja guru. Sehingga, sekolah-sekolah di kabupaten/kota yang berstatus internasional ataupun unggulan dapat menjaga predikat tersebut.

Baca Juga :   Musni Wijaya Resmi PJS Walikota Pagaralam

“Dengan di kembalikannya status guru SMA/SMK kabupaten/kota ke provinsi, yang menjadi pertanyaan, apakah kualitas sekolah berkualitas bisa dipertahankan. Selain itu, persoalan lainnya, khusus tenaga guru honorer yang selama ini dibayar menggunakan dana APBD daerah, apakah Pemprov mampu mengkover pembiayaan tersebut,” pungkasnya. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Feby Deru Pamerkan Koleksi Kriya Sriwijaya Kepada TP PKK se-Sumsel

Palembang, KoranSN Rapat konsuktasi (Rakon) PKK se-Sumsel yang berlangsung di Griya Agung, Jumat pagi (23/10/2020) …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.