Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
Home / Polrestabes / Disaat Tobing Menolak Keputusan Kasasi MA

Disaat Tobing Menolak Keputusan Kasasi MA

Laonma PL Tobing usai sidang di PN Tipikor Palembang beberapa waktu yang lalu. (foto-ferdinand/dok/koransn)

Palembang, KoranSN

Menjadi tumbal dalam kasus korupsi dana hibah Pemprov Sumsel tahun 2013, kata itulah yang dilontarkan oleh Laonma PL Tobing (Mantan Kepala BPKAD Sumsel) yang merupakan terpidana dalam kasus tersebut.

Bahkan dalam dugaan kasus ini Tobing menyatakan menolak putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) yang telah memberatkan hukumanya menjadi 7 tahun dan 6 bulan penjara, hingga dirinya kini mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

Kuasa hukum Tobing, DR Maruarar Siahaan SH kemarin mengatakan, dalam sidang PK tersebut pihaknya mengajukkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 70 Tahun 2013 menjadi bukti baru atau novum. Dimana tertuang pada keputusan MK tersebut jika pembuatan APBD yang dilakukan setiap tahun merupakan kewenangan gubernur atau kepala daerah saat itu dengan persetujuan dari DPRD.

Baca Juga :   Ratusan Mahasiswa Gelar Sholat Ghaib di Polda Sumsel, 7 Pelajar SMA dan SMK Diamankan

Dijelaskannya, pada putusan MK juga dijelaskan jika dalam pengesahan RAPBD menjadi APBD dilalui dengan proses perencanaan, penetapan kebijakan umum hingga persetujuan bersama antara pemerintah daerah dengan DPRD.

“Untuk itulah seluruh fakta yang terjadi dalam pembuatan dan pengesahan APBD yang di dalamnya terdapat dana hibah dan Bansos, jelaskewenangan atribusi kepala daerah dan Ketua DPRD saat itu,” ungkapnya.

Masih dikatakannya, selain itu pada keputusan MK tersebut kepala daerah juga mengeluarkan rancangan Pergub, kemudian kepala daerah menghimpun rancana menyusun APBD hingga akhirnya dibahas oleh TAPD. “Namun dalam proses hukum ini malahan Tobing yang disuruh memikul tanggungjawab seroang diri. Padahal Gubernur dan Ketua DPRD Sumsel saat itu yang memiliki wewenang menyetujui RAPBD hingga akhirnya menjadi APBD,” terangnya.

Baca Juga :   12 Tahanan Kabur Polresta Palembang Terancam Ditindak Tegas, Terdeteksi Ada yang di Luar Sumsel

Lanjutnya, bahwa kedudukan pemohon PK yakni Tobing dalam perkara ini adalah anggota TPAD, dimana yang menjadi Ketua TAPD yakni Sekda) Pemprov Sumsel saat itu. (ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Kejati Sumsel Pastikan Penyidikan Dugaan Kasus Korupsi Jual Beli Gas PT PDPDE Berjalan

Palembang, KoranSN Kasi Penerangan dan Hukum (Penkum) Kejati Sumsel, Khaidirman, Kamis (23/1/2020) memastikan jika hingga …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WhatsApp chat