Home / Kota Musi / DPD RI Ajak Mahasiswa Unsri Berdiskusi

DPD RI Ajak Mahasiswa Unsri Berdiskusi

I Wayan Gede Pasek Suardika dan DR Febrian SH MS saat menjadi narasumber. (foto-ferdinand/koransn.com)

Palembang,KoranSN

Diskusi aktualisasi tugas kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dilakukan DPD RI bersama 50 mahasiswa Unsri di Kantor Sekretariat Jenderal DPD RI Provinsi Sumsel, Senin (30/4/2018) bertujuan untuk membahas penambahan kewenangan DPD dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah. Diskusi ini juga menelaah lebihlanjut sinkronisasi pembentukan hukum tingkat pusat dengan pembentukan hukum di daerah melalui penyusunan rancangan peraturan daerah, serta menemukan format ideal pelaksanaan pembangunan hukum pusat-daerah.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI, I Wayan Gede Pasek Suardika SH MH mengatakan, ia berharap dengan diskusi ini akan timbul kontribusi besar dari kalangan akademisi guna menemukan format yang baik bagi pelaksanaan pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah.

Baca Juga :   25 Persen Veteran di Palembang Belum Sejahtera

“Saya harap dari kegiatan diskusi ini dapat menunjang terciptanya sebuah gagasan mekanisme yang baik sebagai bentuk solusi atas pelaksanaan penambahan kewenangan DPD,” terang pria yang juga menjabat Waketum sekaligus sebagai Ketua Bapilu DPP Partai Hanura ini.

Menurut pria kelahiran Bali ini, DPD RI lembaga yang kehadirannya membawa harapan baru, terutama dalam kerangka mensinergikan pelaksanaan hubungan pusat-daerah. “Menyikapi perubahan yang kini terjadi, kita memerlukan mekanisme yang dijalankan maksimal dalam menciptakan harmonisasi pembentukan hukum pusat dan daerah. Kita dari DPD bersama DPRD berupaya menciptakan pembangunan hukum untuk mensejahterakan rakyat,” katanya.

Baca Juga :   BMN Unsri Optimalkan Penyajian Data Inventarisasi dengan Aplikasi SITARI
Para peserta diskusi penguatan fungsi legislasi DPD RI melalui perguruan tinggi.

Di sisi lain ia juga menceritakan secara institusional lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi yakni; legislasi, pengawasan dan budgeting. Pelaksanaannya tidak terlepas dari fungsi representasi yang merupakan dasar menjembatani kepentingan konstituen/stakeholders-nya.

Dikatakannya, sebagai lembaga legislatif, kedudukan DPD selalu berhubungan dengan lembaga lainnya terutama eksekutif. “Intinya, DPD sebagai lembaga perwakilan daerah yang memiliki fungsi sebagai lembaga legislatif tentunya juga memiliki fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang merupakan domain utama dari eksekutif (pemerintah). Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 22 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945),” terangnya. (den)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Ibu Negara Iriana Bagi-bagi Hadiah Sepeda

Palembang, KoranSN Dalam rangkaian kunjungan kerjanya di Provinsi Sumatera Selatan, Ibu Negara Republik Indonesia Hj …