DPRD Muratara Soroti Kebijakan Pemerintah Merumahkan TKS



Suasana Rapat Paripurna DPRD Muratara dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap LKPJ Bupati Muratara tahun 2020. (Foto-SN/Sunardi)

Muratara, KoranSN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar rapat paripurna dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Muratara Tahun 2020.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muratara Efriansyah dihadiri oleh Wakil Bupati Muratara H. Inayatullah, Wakil Ketua I DPRD Muratara Amri Sudaryono, Wakil Ketua II DPRD Muratara Devi Ariyanto, Sekda Muratara Alwi Roham, Anggota DPRD Muratara dan Kepala OPD dilingkungan Pemkab Muratara berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muratara, Selasa (6/4/2021).

Dalam rapat tersebut, seluruh fraksi di DPRD Muratara mengucapkan selamat kepada H. Devi Suhartoni dan H. Inayatullah yang telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Muratara.

Baca Juga :   Pj Bupati Muratara Tatap Muka dengan Wartawan

Selanjutnya, seluruh fraksi-fraksi di DPRD Muratara menyetujui pembahasan LKPJ Bupati Muratara tahun 2020 ke tingkat selanjutnya. Namun, seluruh fraksi juga menyoroti terhadap kebijakan Pemerintah yang telah merumahkan tenaga kerja sukarela (TKS) yang secara otomatis menambah angka pengangguran.

Semua fraksi juga menyarankan kepada Pemerintah untuk merekrut (menyeleksi) kembali para TKS melalui tes secara transparan supaya tidak terjadinya politisasi dalam perekrutan kembali TKS.

Selain itu, Yudi Nugraha dari fraksi PDIP mengatakan masih banyaknya perusahaan perusahaan tambang yang menggunakan jalan kabupaten. Untuk itu, Fraksi PDIP meminta kepada Pemerintah untuk menindak tegas perusahaan yang masih menggunakan jalan kabupaten. Hal ini berdasarkan hasil Sidak Komisi III DPRD Kabupaten Muratara di Kecamatan Rawas Ilir, beberapa hari lalu.

Baca Juga :   Cabup Syarif Hidayat Kukuhkan Relawan Gerakan Milenial Cerdas Sehati

“Berdasarkan Undang-Undang nomor 38 tahun 2004 pasal 1 tentang jalan bahwa perusahaan harus memiliki jalan sendiri, jika perusahaan-perusahaan tersebut masih juga menggunakan jalan kabupaten maka harus ditindak tegas,” ujarnya.  HALAMAN SELANJUTNYA  >>

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Fraksi PDIP Minta Pemkab Muratara Bayar SPH

Muratara, KoranSN Yudi Nugraha, anggota DPRD Muratara dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) minta …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.