DPRD Sumsel Dengarkan Pendapat Gubernur Terkait 2 Raperda Inisiatif DPRD

Pimpinan DPRD Sumsel, Chairul S Matdiah dan M Yansuri bersama Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki saat memimpin rapat paripurna. (foto-humas dpdr sumsel)

DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan menggelar Rapat Paripurna XXXIX DPRD Sumsel dengan agenda mendengarkan pendapat Gubernur Sumsel, terkait dua rancangan peraturan daerah (Raperda) usul inisiatif DPRD Sumsel yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki, Kamis (25/1/2018).

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel Choirul S Matdiah. Adapun dua Raperda inisiatif DPRD Sumsel tersebut, yakni Raperda tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dan Raperda tentang Pengelolaan dan Pelestarian Ekosistem Gambut.

Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki mengatakan, diajukannya dua Raperda inisiatif Dewan ini merupakan salah satu manifestasi kerja keras serta kesungguhan DPRD Sumsel untuk melaksanakan salah satu fungsinya, yaitu fungsi legislasi, dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mendukung suksesnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sumsel.

Wakil Gubernur Sumsel Ishak Mekki.

Menurutnya, pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan, untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Baca Juga :   Massa Aksi Mulai Datangi Mapolda Sumsel

Dikatakannya, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa salah satu jenis pajak provinsi adalah Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yaitu berupa semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

“Pemungutan pajak bahan kendaraan bermotor dilakukan oleh penyedia bahan bakar kendaraan bermotor, yaitu produsen dan atau importir bahan bakar kendaraan bermotor, baik untuk dijual maupun digunakan sendiri berdasarkan harga jual bahan kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai meliputi pertamax, premium, solar, gas dan sejenisnya yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air,” ungkapnya.

Baca Juga :   Akibat Banjir Aktifitas Warga Bersama Lumpuh Total
Sekretaris DPRD Sumsel Ramadhan S Basyeban.

Sedangkan untuk Raperda tentang pengelolaan dan pelestarian ekosistem gambut dikatakan Wagub Sumsel, idealnya pembangunan perekonomian yang memanfaatkan lahan untuk perkebunan dan pertanian haruslah berwawasan lingkungan sehingga dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan.

“Untuk itu, semua pihak yang terkait dalam menyusun rencana pembangunan agar selalu memperhatikan aspek lingkungan dengan menyeimbangkan antara pemeliharaan lingkungan dengan pemenuhan kebutuhan manusia, dimana manusia memerlukan kebutuhan sandang pangan, dan papan yang diperoleh dari alam sedangkan alam itu sendiri haruslah dilestarikan sehingga dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan,” pungkasnya. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Butuh Lima Kendaraan Dinas, Bawaslu Palembang Minta Bantuan ke Pemkot

Palembang, KoranSN Guna memaksimalkan kinerja selaku badan pengawasan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palembang …