Dua Daerah Dipetakan Rawan Konflik

Anggota DPRD Sumsel, Syaiful Fadli menjadi salahsatu pembicara pada focus group discussion yang digelar IKA Fisip Unsri dan FJP Sumsel. (foto-anton/koransn.com)

Palembang, KoranSN

Menjelang pelaksanaan pilkada serentak di Sumsel, Juni 2018 mendatang, Badan Kesbangpol Sumsel memetakan dua daerah yang rawan konflik dengan tingkat kerawanan sedang. Kedua daerah dimaksud, Kota Palembang dan Kabupaten Empat Lawang.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Bidang Politik Kesbangpol Sumsel, Kurniawan Kantinoko saat menjadi pembicara pada fokus group discussion “Menakar Kerja Pemerintah Daerah di Tengah Hiruk Pikuk Pilkada” yang digelar oleh IKA Fisif Unsri bekerjasama dengan Forum Jurnalis Parlemen (FJP) Sumsel, di Meet Up Cafe, Selasa (9/1/2018).

Tahun 2018 ini, Sumsel akan menggelar 9 pilkada serentak dan pemilihan gubernur (Pilgub) Sumsel. Kesembilan daerah dimaksud, Kota Palembang, Prabumulih, Pagaralam, Lubuklinggau, Kabupaten Banyuasin, OKI, Muara Enim, Empat Lawang dan Lahat.

“Dari pilkada serentak dengan tingkat kerawanan sedang, Kota Palembang dan Empat Lawang, sisanya tingkat kerawanan rendah. Insyaallah tingkat kerawanan sedang ini akan semakin mengecil,” harap Kurniawan.

Sementara perwakilan Direktorat Binmas Polda Sumsel AKBP M. Hidayat menilai, terkadang kerawanan konflik pada pilkada diciptakan sendiri oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran tim pengawas, seperti Bawaslu ataupun Ombudsman.

Baca Juga :   Perumahan Polri di Veteran Segera Dipindahkan

“Kadang-kadang penyelenggara sendiri yang menciptakan kerawanan, makanya harus ada wasit yang mengawasi, dari Bawaslu atau Ombudsman,” ungkapnya.

Untuk menciptakan kondusifitas kata Hidayat, dibutuhkan komitmen dari berbagai elemen untuk tidak menciptakan konflik.

“Komitmen ini kalau kita hayati bersama, pilkada pasti aman, tapi kalau pengawasnya tutup mata, kecurangan pasti akan terjadi,” imbuhnya.

Ia menuturkan, fenomena yang terjadi di pilkada, yaitu money politic, black campaign, mobilisasi PNS, politik praktis ASN, mutasi PNS besar-besaran, dan upaya pelemahan regulasi. “Ini jika dibiarkan bisa berdampak besar, bisa timbul sara dan sebagainya,” ujarnya.

Pengamat Sosial Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) Joko Siswanto menilai, pengawasan berperan penting menciptakan pilkada aman. “Yang penting faktor pengawasan, dan juga peran media massa. Masyarakat juga berperan menciptakan pilkada aman, dengan melaporkan indikasi kecurangan kepada pihak terkait. Pengamanan Pemilu bukan hanya tanggung jawab kepolisian tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat,” tandasnya.

Baca Juga :   Ratusan Warga Berebut Bubur Asyuro, Peringati 10 Muharam (Foto)

Sementara pembicara lainnya, Anggota Komisi III DPRD Sumsel Syaiful Fadli mengatakan DPRD Sumsel telah menganggarkan dana hibah KPU sebanyak Rp600 miliar lebih untuk anggaran pilkada serentak di Sumsel.

Menurutnya, anggaran terbesar adalah untuk KPU Sumsel mencapai Rp240 miliar dan Bawaslu Sumsel Rp200 miliar dan TNI Rp 5 miliar serta Polri Rp 85 miliar.

Dengan anggaran tersebut menurutnya, penyelenggaran pilkada tidak boleh main-main dan harus serius menyelenggarakan pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

“Dengan dana sebesar itu, pilkada ini harus berkualitas dan harus menghadirkan netralitas ASN,” pungkas Politisi PKS ini. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Diresmikan MenPAN-RB, Palembang Miliki Mall Pelayanan Publik

Palembang, KoranSN Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo hadir …