Dua Desa di Empat Lawang Sengketakan Hasil Pilkades

Ilustrasi. (foto/net)
Ilustrasi. (foto/net)

Empat Lawang, KoranSN

Dua desa yang mengikuti pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak gelombang ke-2 di 40 desa dalam Kabupaten Empat Lawang yang telah dilaksanakan, Senin (14/11/2016) lalu, menyampaikan sanggahan. Dua desa tersebut, mensengketakan masalah teknis dan selisih hasil perolehan suara.

Kepala BPMPD Empat Lawang, M. Alhumaidi Saman menyebutkan, dua desa yang telah menyampaikan sanggahan tersebut yakni Desa Karanggede, Kecamatan Sikap Dalam dan Desa Tanjung Ning Simpang, Kecamatan Saling. Adapun sanggahan tersebut yang disampaikan calon kades dan panitia tingkat desa.

Desa Karanggede, yakni sengketa hasil perolehan suara dengan sisa blanko cadangan. Sementara Desa Tanjung Ning Simpang mempermasalahkan teknis pelaksanaan Pilkades itu sendiri.

“Berdasarkan Perbup Nomor 31 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanakaan Pilkades disebutkan sanggahan disampaikan 1 x 24 jam dari Pilkades. Dalam kurun waktu tersebut hingga batas waktu, hanya ada dua desa yang menyampaikan sanggahan,” ungkapnya, Rabu (16/11/2016).

Baca Juga :   163 Siswa SMABA Selesai UNBK

Dikatakan Humaidi, sanggahan yang disampaikan tersebut sesuai dengan mekanismenya, disampaikan terlebih dahulu kepada panitia tingkat desa dan pemerintah tingkat kecamatan. Selanjutnya, sanggahan disampaikan kepada panitia tingkat kabupaten. Barulah panitia tingkat kabupaten yang terdiri dari Sekda, Kesbangpol, termasuk BPMPD memproses laporan dan hasilnya disampaikan kepada bupati untuk mendapat masukan proses selanjutnya.

“Sekarang masih kita rekap, namun yang baru masuk ke kita sebanyak dua desa, mungkin yang lain masih di panitia tingkat desa. Kita lihat, pelajari dan kaji dulu permasalahannya, apakah permasalahan yang muncul itu perlu tindak lanjutnya, dalam artian laporan tersebut valid. Hasilnya baru kita sampaikan ke tim panitia kabupaten. Ya, kalau memang benar ada kesalahan, bisa saja dilakukan perhitungan ulang,” ungkapnya.

Baca Juga :   Waspada! Uang Palsu Pecahan Rp 100 Ribu Beredar di Muratara

Ia menerangkan, semua biaya yang timbul dengan adanya gugatan sengketa itu ditanggung semua penggugat. Hal ini juga untuk meminimalisir laporan yang tidak mendasar, dalam artian mengada-ngada.

“Ya, semua biaya, misal biaya mobilisasi peralatan yang akan digunakan dan biaya lainnya ditanggung semua penggugat. Jadi, yang akan menyampaikan sanggahan perlu pikir-pikir, sehingga yang melapor tidak mengada-ngada,” tandasnya. (foy)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Anton Wijaya

Avatar

Lihat Juga

Nama Dinas KopUKMNakerTras Empat Lawang Dicatut

Empat Lawang, KoranSN Nama Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (KopUKMakerTras) Kabupaten Empat Lawang, …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.