Fayakhun Dituntut 10 Tahun Penjara

Tersangka yang juga mantan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi diperiksa KPK. (foto-net/vivanews.com)

Jakarta, KoranSN

Mantan anggota DPR Fayakhun Andriadi dituntut 10 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan. Fayakhun diyakini jaksa menerima uang suap USD 911.480 dari mantan Direktur PT Merial Esa, Fahmi Darmawansyah.

“Menuntut supaya majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyatakan terdakwa Fayakhun Andriadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut,” kata jaksa KPK Kresno A Wibowo saat membacakan surat tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Rabu (31/10/2018).

Uang suap itu dimaksud agar Fayakhun menambahkan anggaran Bakamla untuk proyek pengadaan satelit monitoring dan drone. Fayakhun diyakini melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Awal perkara ini bermula, dikatakan jaksa, saat kunjungan kerja Komisi I DPR ke kantor Bakamla, Fayakhun bertemu dengan staf khusus Kepala Bakamla Ali Fahmi Habsyi. Dalam pertemuan itu, Ali meminta Fayakhun mengupayakan usulan penambahan alokasi anggaran di Bakamla dalam APBN-P tahun 2016.

Baca Juga :   KPAI: Grup Komunitas Gay di Garut Mencengangkan

“Dalam pertemuan berikutnya, Ali Fahmi Habsyi mengatakan kepada terdakwa (Fayakhun) bahwa nantinya akan disiapkan fee sebesar 6 persen dari nilai anggaran proyek untuk pengurusan anggaran tersebut,” ujar jaksa KPK.

Bukan hanya Fahmi Habsyi, Fayakhun juga disebut jaksa berkomunikasi dengan Direktur PT Rohde and Schwarz Indonesia Erwin Arief meminta bantuan untuk mengupayakan alokasi proyek satelit monitoring di Bakamla. Sebab, proyek itu akan mempergunakan barang atau produk dari PT Rohde and Schwarz Indonesia. Fayakhun pun dijanjikan tambahan commitment fee dari Fahmi Darmawansyah.

“Serta dijanjikan tambahan commitment fee dari Fahmi Darmawansyah untuk terdakwa Fayakhun,” kata jaksa.

Pada 29 April 2016, jaksa menyebutkan Fayakhun memberi tahu Fahmi adanya respons positif para anggota Komisi I DPR atas pengajuan tambahan anggaran Bakamla sebesar Rp 3 triliun termasuk proyek satelit monitoring dan drone senilai Rp 850 miliar. Fayakhun berjanji akan ‘mengawal’ usulan anggaran tersebut dengan syarat mendapatkan commitment fee dari suami Inneke Koesherawati tersebut.

Fayakhun minta tambahan commitment fee 1 persen untuk dirinya dari yang sebelumnya sebesar 6 persen, sehingga total yang harus disiapkan sebesar 7 persen dari nilai proyek.

Baca Juga :   Mahfud: Pemerintah Tidak Ingin Pimpinan 270 Daerah Dijabat Plt

“Fahmi Darmawansyah setuju dengan permintaan fee sebesar 7 persen dari nilai proyek. Selanjutnya terdakwa mengirimkan petunjuk tentang cara dan besaran fee yang harus diberikan Fahmi Darmawansyah kepada terdakwa secara bertahap,” kata jaksa.

Atas permintaan tersebut, Fayakhun disebut minta pengiriman uang secara bertahap melalui rekening bank di China, Singapura, dan Belgia. Setelah ditransfer, Fayakhun memerintahkan anak buahnya, Agus Gunawan dan Lie Ketty, mengambil uang tersebut.

“Uang diserahkan kepada terdakwa untuk kepentingan biaya politik maju sebagai Ketua DPD Golkar DKI dan diserahkan kepada Setya Novanto. Uang sekitar Rp 12 miliar dari commitment fee 1 persen dari nilai proyek,” ujar jaksa KPK. (detikcom)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

KSPI Siapkan Pengajuan Uji Materi UU Cipta Kerja ke MK

Jakarta, KoranSN Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama dengan 32 serikat pekerja afiliasinya sedang mempersiapkan …