Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020

Gedung Putih Tolak Kerja Sama Penyelidikan Pemakzulan Trump

AS tidak mempertimbangkan sanksi atas Korea Utara, kata Presiden Donald Trump pada Senin, saat bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in. (foto-antaranews)

Washington, KoranSN

Gedung Putih menolak penyelidikan pemakzulan yang dimotori Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat, menganggapnya “cacat secara konstitusional”.

Pihaknya juga tidak mau bekerja sama dalam penyelidikan tersebut, yang sebelumnya tidak digelar pemungutan suara oleh DPR.

Surat setebal delapan halaman yang diteken oleh Penasihat Gedung Putih, Pat Cipollone, ditujukan kepada Ketua DPR Nancy Pelosi dan pimpinan Demokrat di komisi intelijen, urusan luar negeri dan pengawas di DPR.

Pelosi berpendapat penyelidikan pemakzulan yang diluncurkan olehnya sudah sesuai dengan konstitusi dan tidak ada pemungutan suara di DPR yang diperlukan untuk saat ini.

Baca Juga :   Pengawas Nuklir PBB Tunjuk Diplomat Rumania Sebagai Kepala IAEA

Penyelidikan pemakzulan didasari oleh sejumlah tuduhan dari seorang pengungkap pemerintah bahwa Presiden Donald Trump meminta bantuan Ukraina untuk menyelidiki musuh politiknya dari Partai Demokrat, Joe Biden.

Gedung Putih menyebutkan, bahwa tiga penyelidikan pemakzulan lainnya dalam sejarah Amerika terhadap presiden Andrew Johnson, Richard Nixon dan Bill Clinton, semuanya melewati pemungutan suara di DPR dan ini harus menjadi contoh bagi pemakzulan Presiden Donald Trump.

“Proses tanpa pemungutan suara di DPR tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah negara kita. Di setiap kesempatan sebelumnya untuk penyelidikan pemakzulan presiden diadakan pemungutan suara di DPR terlebih dahulu,” kata pejabat senior pemerintah di surat tersebut, Rabu (9/10/2019).

Baca Juga :   Kedubes Rusia: Korut Tahan Awak Kapal Penangkap Ikan Rusi

Surat itu menyebutkan Trump ditolak haknya atas sejumlah proses hukum, seperti memeriksa silang saksi, memanggil saksi untuk memberikan keterangan, menerima transkip kesaksian serta memiliki akses terhadap bukti.

“Semua ini melanggar Konstitusi, aturan hukum dan setiap preseden sebelumnya,” bunyi surat tersebut. (Antara/Reuters/ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Koalisi Pimpinan Saudi Gagalkan Serangan Houti di Laut Merah

Dubai, KoranSN Pasukan armada laut dari koalisi pimpinan Arab Saudi yang bertarung di Yaman pada …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.