Home / Kota Musi / Gubernur Titip Pelaku IKM dan UKM ke Pemkot Palembang

Gubernur Titip Pelaku IKM dan UKM ke Pemkot Palembang

Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. (foto-antaranews)

Palembang, KoranSN

Gubernur Sumsel Herman Deru belum bisa berkomentar terkait penerapan pajak 10 persen yang dibebankan kepada pembeli pempek dan pecel lele oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang. Meski demikian, ia menitipkan pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kota Palembang agar diperhatikan.

Deru mengaku, masih mencari titik permasalahan secara jelas terkait penerapan pajak 10 persen tersebut, dan akan mengutus Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel terlebih dahulu untuk berkoordinasi dengan Bapenda Kota Palembang.

“Saya akan pelajari dulu dan saya akan utus Bapenda Pemerintah Provinsi untuk mendiskusikan ini ke Bapenda kota, sejauh apa dan sebenar apa informasi itu, saya akan menanggapi kalau laporan itu sudah konkrit, jadi saya belum bisa memberikan tanggapan kalau sifatnya masih informatif saja,” ungkap Herman Deru, kemarin.

Baca Juga :   Herman Deru Resmikan Rumah Sakit Hewan Pertama di Sumatera

Meski demikian, kata Deru ia mendukung penuh upaya Pemkot Palembang untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya (PAD).

“Cuma saya titip untuk UKM dan IKM, mereka perlu diberikan dispensasi, entah berapa, dan bila perlu tidak hanya dispensasi saja, tapi diberikan juga bantuan, kita ini butuh mereka,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkot Palembang akan mengenakan pajak bagi pembeli pecel lele, pempek dan pedagang makanan lainnya sebesar 10 persen. Penerapan pajak tersebut dengan melihat omset pedagang per harinya, atau minimal pedagang yang omsetnya Rp 2-3 juta per hari yang akan dipasangkan alat pemungut pajak.

Kepala Badan Pengelola Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang, Sulaiman Amin mengatakan, bagi tempat makan yang transaksinya tidak mencapai Rp 2-3 juta per hari, maka pembelinya tidak dibebankan untuk membayar pajak.

Baca Juga :   Trans Studio Segera Beroperasi

“Kita melihat omset dalam penarikan pajak ini, kalau transaksinya kurang dari Rp 2-3 juta per hari, maka tidak kita ambil,” katanya.

Ia mengungkapkan, penarikan pajak ini tidak akan mengurangi pendapatan pedagang, tapi akan dibebankan kepada pembeli. Artinya, tempat makan atau rumah makan itu dinamakan wajib pungut.

Ia menjelaskan pajak tersebut ditarik menggunakan media digital tapping box seperti E-Tax yang dipasang di restoran-restoran.

“Pedagang tidak perlu khawatir, alat pemungut pajaknya akan dipasang sesuai sasaran bergantung dari omset perhari minimal Rp2 sampai Rp3 juta, nama alatnya itu NPos,” ujar Sulaiman. (awj)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Warga Palembang Tetap Berolahraga Meski Diselimuti Kabut Asap Pekat

Palembang, KoranSN Warga Palembang tetap berolahraga dan meramaikan hari bebas kendaraan meski diselimuti kabut asap …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.