Home / Pesta Demokrasi / Gugatan Sarimuda-Rozak Ditolak MK

Gugatan Sarimuda-Rozak Ditolak MK

Sukseskan Asian Games di Jakarta dan Palembang Tahun 2018
Suasana sidang MK terkait gugatan Pilkada Kota Palembang. (foto-istimewa)

Palembang, KoranSN

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan sengketa Pilkada Palembang yang diajukan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Sarimuda-Abdul Rozak dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Anwar Usman, Kamis (8/9/2018).

Dalam amar putusannya, MK menerima eksepsi Termohon dan pihak terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan. Selanjutnya menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Hal ini tertera dalam salinan putusan sidang nomor putusan Nomor 25/PHP.KOT-XVI/2018 di website Mahkamah Konstitusi.

Dalam sidang tersebut, Hakim Anwar Usman juga menerangkan, berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat (1) juncto pasal 157 ayat (4) pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilihan, yang merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.

”Karena Pemohon dalam permohonannya tidak menjelaskan secara terperinci pengaruh pelanggaran-pelanggaran yang Pemohon dalilkan, dengan perolehan suara hasil pemilihan masing-masing peserta pemilihan, terutama terkait penambahan dan pengurangan perolehan suara Pemohon dan perolehan suara Paslon peraih suara terbanyak. Maka permohonan Pemohon sejatinya bukan tentang perselisihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang. Sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon,” ungkap Anwar.

Selain menolak gugatan sengketa Pilkada Palembang, dalam websitenya MK juga menolak gugatan sengketa Pilkada Banyuasin yang diajukan oleh pasangan calon Arkoni-Hazuar Hamid.

MK juga menolak gugatan sengketa Pilkada Lahat yang diajukan pasangan Bupati dan wakil Bupati Lahat, Bursah Zarnubi dan Parhan Berza. Penolakan tersebut tertera dalam salinan putusan MK nomor 58/PHP.Bup-XVI/2018.

Dikonfirmasi terpisah, Komisioner KPU Palembang Rudi Pangaribuan membenarkan putusan MK tersebut. Ia mengatakan, penolakan gugatan yang dilayangkan pasangan Sarimuda-Rozak karena telah melewati batas waktu pengajuan gugatan.

“Setelah ini, secepatnya KPU akan melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pasangan Walikota dan Wakil Walikota terpilih,” katanya.

Sementara Komisioner KPU Banyuasin Divisi Sosialisasi dan SDM, Salinan saat dikonfirmasi mengatakan, dengan adanya hasil putusan MK yang menolak gugatan Paslon nomor urut 2, maka KPU Banyuasin akan segera melaksanakan tahapan berikutnya yaitu penetapan Paslon Cabup dan Cawabup terpilih, yakni H. Askolani – Slamet Sumosentono.

“Ya benar memang sudah ada putusan dari MK yang menolak gugatan Paslon nomor urut 2, selanjutnya kami dari pihak KPU segera akan melaksanakan pleno terbuka penetapan Cabup – Cawabup terpilih pada Pilkada 2018 yaitu H. Askolani – Slamet,” katanya.

Terpisah, Calon Bupati peraih suara terbanyak, H. Askolani mengajak semua lapisan masyarakat Banyuasin untuk senantiasa saling berangkulan dalam membangun Banyuasin.

“Sampaikan kepada warga Banyuasin, ini kemenangan rakyat. Kemenangan kita semua, saatnya bersama-sama kita membangun Banyuasin yang kita cintai ini,” katanya saat ditemui di kediamannya Jalan Camat II RT 25 kelurahan Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.

Menurut Askolani, kemenangan ini adalah sebuah amanah dari rakyat Banyuasin yang akan dipertanggung jawabkan. Dia berjanji akan segera melaksanakan semua program-program percepatan pembangunan di Banyuasin.

“Ini adalah sebuah amanah dari rakyat. Kami akan segera melakukan percepatan pelaksanaan program untuk kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Askolani – Slamet yang diwakili Yudi Wahyudi SH mengatakan, MK telah memutuskan untuk menolak permohonan pasangan Arkoni-Hazuar Hamid.

“Keputusan MK ini makin mengukuhkan pasangan Askolani-Slamet sebagai Bupati dan Wakil Bupati Banyuasin lima tahun ke depan. Keputusan ini menyempurnakan kemenangan rakyat di Banyuasin. Dari hasil keputusan ini, pasangan Arkoni-Azuar Hamid tidak bisa lagi memperkarakan hasil Pilkada Banyuasin,” tegasnya.

Menurut dia, ada berbagai alasan hakim sehingga menolak permohonan gugatan pihak pemohon. “Satu diantaranya alasan penolakan itu, yakni lewatnya batas waktu pengajuan pemohon. Intinya Hakim menolak secara keseluruhan permohonan pemohon,” pungkasnya. (awj/sir)

Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lahat Periode 2019-2024

Publisher : Awid Durohman

Awid Durohman

Lihat Juga

Ratusan Perempuan di Lubuklinggau Ingin Jadi Wakil Rakyat

Lubuklinggau, KoranSN Sedikitnya 161 perempuan ikut meramaikan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif Kota Lubuklinggau. Mereka tersebar ...

error: Content is protected !!