Home / Headline / Hakim Tolak Eksepsi 5 Terdakwa Komisioner KPU Palembang

Hakim Tolak Eksepsi 5 Terdakwa Komisioner KPU Palembang

Lima terdakwa Komisioner KPU Palembang saat di ruang persidangan PN Palembang. (Foto-Dedy/KoranSN)

Palembang, KoranSN

Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Kelas 1 A Palembang yang diketuai Erma Suhartini SH MH dengan Hakim Anggota Mulyadi SH MH dan Subur Susatyo SH HM, Jumat malam (5/7/2019) pukul 19.30 WIB menolak eksepsi (keberatan atas dakwaan jaksa) lima Komisioner KPU Palembang yang merupakan terdakwa pidana Pemilu.

Diketahui, dalam sidang yang sebelumnya digelar Jumat siang, kelima terdakwa yakni; Eftiyani (Ketua KPU Kota Palembang), Alex Berzili (Komisioner Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu), Syafarudin Adam (Komisioner Divisi Perencanaan Data dan Informasi), Abdul Malik (Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan) dan Yetty Oktarina (Komisioner Divisi Sosialisasi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia), didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang terdiri dari Ursula Dewi, Indah Kumala Dewi dan Riko Budiman dengan pasal pidana Pemilu.

Adapun pasal yang didakwakan tersebut yakni Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Pasal 510 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atas dakwaan tersebut, kelima terdakwa melalui kuasa hukumnya, Rusli Bastari mengajukan eksepsi terkait dakwaan tersebut lantaran menilai dakwaan jaksa kadaluarsa dan tidak cermat, sehingga kuasa hukum terdakwa meminta Majelis Hakim membatalkan demi hukum dakwaan JPU.

Ketua Majelis Hakim, Erma Suhartini SH MH saat membacakan putusan sela dalam persidangan menegaskan, jika dakwaan JPU sudah sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1 Tahun 2018, dimana dakwaan sudah tepat.

Selain itu tahapan proses hukum kelima terdakwa sampai berkas perkara dilimpahkan hingga persidangan digelar di pengadilan, semuanya sudah sesuai dengan Peraturan MA tersebut.

“Untuk itu, kami Majelis Hakim dengan ini mengadili jika persidangan kelima terdakwa terus dilakukan sampai dengan sidang putusan. Dan kami menolak atau tidak menerima eksepsi yang diajukan kelima terdakwa melalui kuasa hukumnya,” tegas Hakim.

Baca Juga :   Pengusutan Kasus Campang Tiga Belum Ditindaklanjuti

Masih dikatakan Majelis Hakim, dengan ditolaknya eksepsi kelima terdakwa maka pihaknya memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk kembali menghadirkan kelima terdakwa dalam persidangan yang akan kembali dilanjutkan pada Senin mendatang (8/7/2019).

“Kami juga memerintahkan agar JPU mengahdirkan para saksi dalam persidangan selanjutnya. Dengan ini sidang ditutup dan akan kembali dibuka Senin mendatang,” tandas Hakim.

Diberitakan sebelumnya, dalam dakwaannya, JPU mendakwa lima Komisioner KPU Palembang telah menghilangkan sekitar 7000 lebih suara warga di Kecamatan IT 2 Palembang pada pelaksanaan Pemilu 2019.

Hal tersebut dikatakan JPU Ursula Dewi didampingi JPU Indah Kumala Dewi dan Riko Budiman saat membacakan surat dakwaan dalam persidangan.

“Dalam kasus ini terdapat sekitar 7000 lebih masyarakat yang kehilangan suaranya. Dimana ribuan masyarakat itu harusnya menggukan hak suara mereka di 70 tempat pemungutan suara (TPS) di Kecamatan IT 2 Palembang. Hal ini dikarenakan adanya kekuarangan surat suara pada pelaksanaan Pemilu yang menjadi tanggungjawab kelima terdakwa selaku penyelenggara Pemilu di Kota Palembang,” ungkapnya.

Dikatakan JPU, adapun lokasi 70 TPS yang kekurangan surat suara tersebut, yakni di TPS yang berada di kawasan 1 Ilir, 2 Ilir, 5 Ilir, Lawang Kidul, dan Sungai Buah.

“Kekuarangan surat suara tersebut awalnya menjadi temuan Panwascam hingga Panwascam mengajukan rekomendasi agar KPU Palembang melakukan Pemilihan Suara Lanjutan (PSL). Akan tetapi, dari 70 TPS yang direkomendasi, tidak semuanya dilaksanakan PSL oleh KPU,” jelasnya.

Lebih jauh dikatakan JPU, adanya kekurangan surat suara ini diakibatkan karena KPU Palembang yang bertanggungjawab terhadap pengadaan kertas suara tidak memastikan terlebih dahulu bahwa surat suara yang dikirim ke TPS-TPS telah sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT). Padahal, sebelumnya jumlah kertas suara yang diterima KPU Palembang dari percetakan telah cukup atau sesuai DPT warga Palembang.

“Dimana dalam berita acara serah terima Logistik Pemilu Tahun 2019 tanggal 2 Maret 2019 antara pihak percetakan selaku pihak pertama telah menyerahkan sebanyak 1.148.609 (satu juta seratus empat puluh delapan ribu enam ratus Sembilan) lembar surat suara Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU Kota Palembang. Jumlah tersebut juga sudah termasuk penambahan 2% dari jumlah DPT Kota Palembang sebanyak 1.126.087 (satu juta seratus dua puluh enam ribu delapan puluh tujuh). Namun ternyata, tanggal 16 April 2019, KPU Kota Palembang dalam hal ini terdakwa Efitiyani dan empat terdakwa lainnya selaku Komisioner KPU melakukan pemusnahan surat suara yang dari keterangan terdakwa surat suara yang dimusnahkan merupakan sisa surat suara dan surat suara rusak,” jelasnya.

Baca Juga :   Robiansyah Tewas Ditusuk Orang Tak Dikenal

Masih dikatakan JPU, adapun jumlah surat suara yang dimusnahkan tersebut sebanyak 16.525 lembar, yang terdiri dari; 1094 lembar yang merupakan surat suara presiden dan wakil presiden, 900 lembar surat suara DPR RI, 3.500 lembar surat suara DPD RI, 4316 surat suara DPRD Propinsi serta 6.715 surat suara DPRD Kota Palembang. Kemudian untuk surat suara yang dari keterangan terdakwa rusak berjumlah 2.113 surat suara.

Terkait pemusnahan surat suara ini lanjut JPU, seharusnya para terdakwa sebagai penyelenggara Pemilu sebelum memusnahkan surat suara lebih dulu memastikan jumlah surat suara yang didistribusikan kepada setiap TPS melaui PPK sesuai dengan DPT.

“Sebab, dalam perkara ini kotak suara yang berisikan surat suara Pileg dan Pilpres yang sudah tersegel Logo KPU Kota Palembang isinya tidak sesuai atau kurang dari DPT. Padahal, sebelumnya jumlah kertas suara yang diterima KPU Palembang dari percetakan telah cukup atau sesuai DPT. Namun oleh para terdakwa surat suara dimusnahkan dengan dibakar. Dari itulah, kami menilai kelima terdakwa telah melakukan dugaan pidana Pemilu sesuai pasal yang kami dakwakan, yakin Pasal 554 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dan Pasal 510 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana,” tandasnya. (ded)

Konser Westlife di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Bandar Narkoba di Lahat Diciduk

Lahat, KoranSN Seorang bandar Narkoba jenis sabu berhasil diciduk oleh jajaran Satres Narkoba Polres Lahat. …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.