Hari Ini Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan Diberlakukan

Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa pimpin rapat sosialisasi penetapan Perwali Nomor 27 Tahun 2020 di Rumah Dinas Walikota. (Foto-Diskominfo Kota Palembang)

Palembang, KoranSN

Hari ini, Kamis (17/9/2020) sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan di Kota Palembang diberlakukan. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah kota Palembang, Ratu Dewa usai rapat sosialisasi penetapan Perwali Nomor 27 Tahun 2020 di Rumah Dinas Walikota, Jalan Tasik Palembang, Rabu (16/9/2020).

Pemberlakuan sanksi ini dalam rangka penegakan peraturan terkait adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi pandemi Corona Virus Disease (Covid-19).

“Insya Allah besok (hari ini), strategi dan upaya dilakukan Pol PP yang tergabung dari beberapa Stakeholder lain, termasuk Gugus Tugas. Kemudian di lokasi juga akan dilakukan Sidang Tindak Pidana Ringang (Tipiring) dalam hal ini akan dilakukan oleh pihak Kajari,” kata Ratu Dewa.

Baca Juga :   50 Dosen Poltekkes Ikuti Workshop Pengabdian Masyarakat

Ratu Dewa juga menyampaikan, bahwa berbagai sanksi juga akan diberlakukan bagi para pelanggar yang tidak mengindahkan protokol kesehatan dalam penerapan Perwali besok.

“Yang pastinya, kita akan tetap melaksanakan teguran lisan, tertulis serta penahanan identitas diri hingga ke denda. Untuk identitas diri nantinya tergantung dari Pol PP dan tim terpadu untuk pengambilannya,” ujarnya.

“Jadi, sifatnya itu sanksi-sanksi sosial atau kondisional dari tempat tim terpadu, baik itu melakukan pembersihan atau lainnya,” tambahnya.

Terkait penerapan sanksi denda, Ratu Dewa menjelaskan, bahwa akan diberikan dalam suatu kemungkinan terburuk ketika sanksi lainnya masih belum dapat ditaati oleh pelanggar yang telah terdata.

Baca Juga :   Tuntutan Mahasiswa Unsri Soal UKT Belum Dapat Dipenuhi

“Kalau untuk denda, itu kemungkinan-kemungkinan yang terburuk, tergantung sidang Tipiring. Contohnya, setelah diperingatkan seperti di mall atau sarana pernikahan, ketika tidak mentaati apa yang telah ditetapkan, maka dia akan dikenakan sanksi,” tuturnya.

Masih dikatakannya, sanksi pencabutan izin juga akan diberlakukan ketika para pelaku usaha dinilai masih bandel dan mengacuhkan berbagai peringatan yang telah diberikan.

“Sanksi pencabutan izin juga akan kita lakukan, namun setelah ditinjau oleh pihak keamanan, ditegur tertulis juga tidak diindahkan oleh mereka, maka disitu kita akan kenakan sanksinya,” tungkasnya. (pit)

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Dialog KPPI Sumsel: Perceraian Meningkat di Masa Pandemi Covid-19

Palembang, KoranSN DPD Kaukus Politik Perempuan Indonesia (KPPI) Provinsi Sumsel menggelar dialog interaktif dengan tema …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.