HD Pastikan Sumsel Siap Terapkan Penetapan Perda RTRW dan RDTR Online Single Submission

Gubernur Herman Deru saat menghadiri Rakor Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR OSS di Hotel Aryaduta Jakarta.(foto-humas pemprov sumsel)

Jakarta, KoranSN

Gubernur Sumsel, H Herman Deru menyadari arti penting percepatan penetapan peraturan daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR ) Online Single Submission (OSS) bagi kemajuan pembangunan daerah guna menarik investor berinventasi ke daerah.

“Percepatan penetapan Perda RTRW dan RDTR OSS itu sangat penting dan fundamental. Ini ibaratnya tapak pembangunan bagi daerah, mau dibawa ke mana dan seperti apa pengembangan daerah bergantung pada bagaimana rencana tata ruang wilayahnya. Saya mendorong percepatan Perda tersebut,” kata Herman Deru saat menghadiri Rakor Percepatan Penetapan Perda RTRW dan RDTR OSS di Hotel Aryaduta Jakarta, Rabu (12/2/2020).

Herman Deru mengungkapkan, Sumsel bahkan telah memenuhi target Perda RTRW di seluruh Kabupaten/Kota. Sehingga tidak ada lagi persoalan dan melaksanakannya dengan baik.

“Dari paparan tadi masih ada 18 Kabupaten/Kota di Indonesia yang belum memiliki Perda RTRW. Nah Alhamdulillah, kita Sumsel sudah semua,” ujar HD.

Baca Juga :   Din Syamsudin Pastikan PIM Tak Jadi Parpol

Dengan demikian target yang ditentukan pemerintah pusat kepada seluruh gubernur di Indonesia agar per Mei 2020 perda RTRW ditetapkan dan diundangkan telah terpenuhi.

“Tidak perlu menunggu hingga Mei, saat ini pun kita sudah siap. Kota Palembang juga, hanya saja memang untuk Kota Palembang setiap 5 tahun sekali harus diperbaiki, mengingat wilayahnya yang luas,” pungkasnya.

Rakor percepatan penetapan Perda RTRW dan RDTR OSS dibuka langsung Sekjen Kemendagri, Hadi Prabowo mewakili Mendagri Tito Karnavian.
Dalam kata sambutan yang dibacakan Sekjen Hadi Prabowo, ada tiga langkah strategis yang harus dilakukan pemerintah daerah berdasarkan arahan pemerintah pusat.

“Pertama, Pemda segera mengagendakan Propemda rancangan Perda RDTR. Kedua, Bupati/Walikota bersama Ketua DPRD agar memproses hasil bantuan teknis sebagai landasan dalam penetapan Perda RDTR OSS. Dan ketiga, kepada para gubernur diharapkan dapat melakukan fungsi pembinaan dan pengawasan,” paparnya.

Sementara Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan, Himawan Arif yang hadir sebagai keynote speech pada Rakor Percepatan Penetapan RTRW dan RDTR OSS menyampaikan percepatan pembangunan infrastruktur harus didukung, karena RTRW adalah panglima pembangunan. Sedangkan di 34 provinsi di Indonesia kini sudah memiliki Perda RTRW.

Baca Juga :   Herman Deru Minta Askolani Fokus Kembangkan Pertanian dan Perkebunan

“Namun demikian dari 91 kota ada 2 kota yang belum memiliki Perda, kemudian dari 329 kabupaten, ada 16 kabupaten yang belum memiliki Perda. Sehingga total ada 18 Kabupaten/Kota yang belum mempunyai Perda RTRW,” terangnya.

Himawan Arif melanjutkan, jika Perda RTRW bukan untuk menghambat pembangunan tetapi untuk memudahkan, terlebih tak lama lagi akan ada omnibus law. Oleh karenanya, RTRW adalah proses terbuka dan partisipatif. (rel/awj)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

UPTD P2TP2A di Empat Daerah Dibentuk

Palembang, KoranSN Sebagai upaya pencegahan dan penanganan perlindungan kekerasan pada anak, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.