Herman Deru Resmi Kukuhkan 5 Pjs Bupati

Gubernur Sumsel, H Herman Deru foto bersama usai secara resmi mengukuhkan 5 Penjabat Sementara (Pjs) Bupati. (Foto-Humas Pemprov Sumsel)

Palembang, KoranSN

Gubernur Sumsel, H Herman Deru telah resmi mengukuhkan 5 Penjabat Sementara (Pjs) Bupati dari 5 kabupaten yang kepala daerahnya kembali mencalonkan diri pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) Desember mendatang. Pengukuhan dilakukan di Griya Agung Palembang, Sabtu malam (27/9/2020).

Pengukuhan tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 141.16-2942 tahun 2020 tentang penunjukan Penjabat Sementara Bupati Ogan Komering Ulu, Nomor: 131.16-2940 tahun 2020 tentang penunjukan Penjabat Sementara Bupati OKU Selatan, Nomor: 131.16-2982 tahun 2020 tentang penunjukan Penjabat Sementara Bupati Ogan Ilir.

Kemudian, Nomor: 131.16-2918 tahun 2020 tentang penunjukan Penjabat Sementara Bupati Musi Rawas, dan Nomor: 131.16-2985 tahun 2020 tentang penunjukan Penjabat Sementara Bupati Musi Rawas Utara.

Adapun 5 Pjs yang dikukuhkan, yakni; Pjs Bupati OKU resmi dijabat oleh Muhammad Zaki Aslam, S.Ip., M.Si, Pjs, OKU Selatan Nora Elisya, S.H M.M, Pjs Bupati Ogan Ilir Aufa Syahrizal, SP., MSc., Pjs Bupati Musi Rawas Drs. H. Ahmad Rizali., M.A, dan Pjs Bupati Musi Rawas Utara Ir. SA Supriono.

Baca Juga :   Ishak Mekki, Dari 'Kenek' Menjadi Calon Gubernur

Dalam kata sambutannya, Gubernur Sumsel H Herman Deru mengucapkan selamat kepada Pjs Bupati yang baru saja dikukuhkan. Ia berpesan, kecuali yang sudah diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam surat keputusan, bahwa Pjs Bupati harus menjaga kondusifnya daerah, harus bebas dari konflik, tidak boleh ada konflik baik konflik karena politik, ras, kemudian tatanan pemerintahan harus tetap berjalan serta sistem keuangan harus tetap berjalan.

“Kemudian tidak mengubah RPJMD dari masing-masing bupati yang definitif, itu tidak tertulis dalam SK. Maka dia (Pjs Bupati) tidak boleh mengimprovisasi, improvisasinya, hanya boleh untuk tetap menjaga kedamaian,” tegasnya.

Ia juga meminta Pjs Bupati untuk tetap menjaga netralitas ASN, terlebih Pjs Bupati-Bupati yang telah ditunjuk bukanlah putra daerah yang beralamatkan di kabupaten tersebut.

“Jadi netralitas ini adalah mutlak bagi Pjs yang melaksanakan tugas, saya bersama Kapolda, Pangdam, Kajati juga tetap menjaga kondusifitas daerah,” ungkapnya.

Baca Juga :   Menkopolhukam Beri Atensi Khusus Soal Pelanggaran Pilkada di Kepri

Sementara untuk bupati definitif yang sedang cuti, ia mewanti-wanti untuk tidak menggunakan fasilitas negara dalam berkampanye. Oleh sebab itu, dirinya mengajak Pjs Bupati untuk mengawasi hal demikian.

“Sudah pasti sudah diatur jika menggunakan fasilitas negara maka ancamannya kan gugur, maka jangan pernah coba-coba menggunakan fasilitas negara, dan Pjs ini akan ikut mengawasi bahwa fasilitas negara tidak boleh digunakan dari hal yang ringan hingga yang terberat sampai mobil dinas, rumah dinas. Dan yang paling penting adalah pejabat politik yang cuti karena keinginan sendiri dan karena Undang-Undang Pilkada, tidak berhak menandatangani dalam kapasitas sebagai bupati selama cuti,” pungkasnya. (awj)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

HUT Golkar ke-56 Bakal Diwarnai Rekor MURI

Palembang, KoranSN DPD Partai Golkar Sumsel akan menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Partai Golkar …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.