Herman Deru Segera Berlakukan Sanksi Pelanggar Pergub 37

Gubernur Sumsel Herman Deru. (Foto-Humas Pemprov Sumsel)

Palembang, KoranSN

Sosialisasi terhadap Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 37 Tahun 2020 telah dilakukan sejak sepekan lalu. Dimana sosialisasi pergub yang menyoal tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman pada situasi covid-19 di Sumsel tersebut, saat ini sudah memasuki tahap akhir.

Gubernur Sumsel H Herman Deru memastikan, setelah sosialisasi ini selesai, maka sanksi bagi pelanggar Pergub tersebut akan segera diberlakukan.

“Kita tidak akan membatasi aktivitas masyarakat selama masyarakat disiplin protokol kesehatan. Sebab itu dibuatlah Pergub Nomor 37 Tahun 2020 itu. Saat ini sudah memasuki hari terakhir sosialisasi pergub itu. Sanksi akan segera kita berlakukan,” kata HD, Selasa (15/9/2020).

Menurutnya, pemberian sanksi untuk pelanggar Pergub tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya protokol kesehatan, terlebih di masa pandemi covid-19 saat ini.

Baca Juga :   BOT Sumbang PAD Rp 5,3 Miliar

“Pemberian sanksi ini bukan kita berharap akan mendapatkan denda atau hukumannya. Tujuannya adalah kita ingin mengingatkan jika pemerintah ini ada untuk masyarakat disaat sulit seperti ini. Pemerintah menjamin keselamatan masyarakatnya, proteksinya melalui Pergub yang diterbitkan ini,” terangnya.

Diketahui, Pergub ini diberlakukan untuk semua kalangan diterapkan di setiap tempat seperti perkantoran, tempat usaha, fasilitas umum, sekolah, maupun saat kegiatan yang melibatkan masa seperti Pilkada dan lainnya.

Dimana pelanggar Pergub ini akan diberikan sanksi daya paksa polisional dan sanksi administratif. Sanksi admistratif yang dilakukan berupa teguran lisan atau tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian permanen kegiatan, pencabutan izin bahkan denda senilai Rp100 ribu hingga Rp500 ribu.

Baca Juga :   Dukungan Nopran Marjani Terus Mengalir dan Semakin Banyak

Sementara untuk tempat usaha, perkantoran, hotel dan sebagainya akan diberikan sanksi administratif mulai dari penghentian sementara hingga denda paling sedikit Rp5 juta dan paling banyak Rp15 juta.

Sedangkan daya paksa polisional yakni para pelanggar diwajibkan untuk membersihkan fasilitas umum hingga mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan.

“Saya harapkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menekan penyebaran covid-19 ini bisa meningkat. Protokol kesehatan memang harus disiplin dilakukan untuk mendorong pemulihan berbagai aspek baik dari sisi medis, sosial dan ekonomi,” pungkasnya. (awj)

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Tersangka Sabu 5 Kg dan Ribuan Butir Ekstasi Doni Dipecat dari Golkar

Palembang, KoranSN Anggota DPRD Kota Palembang yang juga kader Partai Golkar Palembang, Doni secara resmi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.