Incumbent Terkaya, Qomaruszaman Terendah

H Iskandar SE. (foto-ist)

Kayuagung, KoranSN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) yang disampaikan oleh bakal calon bupati dan wakil bupati OKI periode 2019 -2024.

Berdasarkan informasi yang di peroleh dari situs resmi KPK (http://kpk.go.id), pasangan kandidat bupati dan wakil bupati OKI sudah menyampaikan LHKPN ke KPK dan sudah terverifikasi.

Untuk kandidat bakal calon bupati OKI, H Iskandar SE yang melaporkan tanggal 10 Januari 2018 dengan status laporan sudah terverifikasi, miliki kekayaan tertinggi dibanding rivalnya yakni Rp.27.130.657.014. Ia menjadi bakal Cabub OKI dengan harta yang tertinggi.

Sedangkan bakal calon wakil bupati HM Djakfar Shodiq yang melapor pada tanggal 9 Januari 2018 dengan status laporan terverifikasi memiliki harta Rp 10.127.238.614, sebagai bakal Cawabub dengan harta yang tertinggi.

Kemudian bakal calon bupati H Azhari SH yang melaporkan tanggal 3 Januari 2018 dengan status laporan sudah terverifikasi, memiliki kekayaan dengan total Rp12.561.785.044. Sedangkan bakal calon wakil bupati H Qomaruszaman SPd MM yang melapor pada tanggal 10 Januari 2018 dengan status laporan terverifikasi memiliki harta Rp 1.058.314.490.

Baca Juga :   CEO Gojek Jadi Menteri

Selanjutnya bakl calon bupati Abdiyanto SH MH yang melapor pada tanggal 8 Januari 2018 dengan status laporan terverifikasi memiliki harta Rp 3.525.409.642. Sedangkan bakal calon wakil bupati I Made Indrawan ST Mh yang melapor pada tanggal 8 Januari 2018 dengan status laporan terverifikasi memiliki harta Rp 1.266.711.808.

Hanya saja laporan jumlah kekayaan harta milik bakal Cabub dan Cawabub Kabupaten OKI tersebut belum dirincikan dari jumlah harta kekayaan seperti tabungan maupun aset bergerak dan tidak bergerak.

Dalam situs resmi tersebut dituliskan, daftar nama di atas hanya sebatas sebagai informasi bagi publik mengenai nama-nama Bakal Calon Kepala Daerah yang telah menyampaikan LHKPN, baik secara online (melalui elhkpn.kpk.go.id) maupun secara offline (melalui pengiriman Formulir LHKPN Macro Excel kepada KPK.

Daftar nama tersebut di atas tidak dapat dipergunakan oleh Pasangan Bakal Calon Kepala Daerah dan/atau pihak lain sebagai Tanda Terima LHKPN. Menanggapi hal tersebut, Ketua KPU OKI Dedi Irawan SIP MSi didampingi komisioner lainnya Amrullah SAg mengatakan, hingga saat ini KPU OKI secara resmi belum menerima LHKPN dari KPK.

Baca Juga :   Harno-Finda Ambil Formulir ke PDIP

“Yang jelas secaro resmi dari KPK ke KPU OKI belum,” katanya, Rabu (24/1/2018). Menurutnya, memang website KPK dapat diakses oleh masyarakat umum, dan hasil verifikasi diserahkan langsung kepada calon dan hal tersebut bukan ranah KPU, namun KPU OKI untuk mendapatkan LHKPN bakal calon setelah diverifikasi baru akan diajukan setelah penetapan pasangan calon. (iso)

Infografis Lembaga Penyalur LPG di Sumsel

Sosialisasi Penukaran Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Republik Indonesia

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Launching Aplikasi Sumsel Mall, Herman Deru Dukung Perkembangan UMKM

Palembang, KoranSN Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), H Herman Deru melaunching aplikasi Sumsel Mall. Aplikasi belanja …