Indonesia Tanggapi Pakar PBB Soal Pelanggaran HAM Proyek Mandalika



Foto udara pembangunan lintasan sirkuit pada proyek Mandalika International Street Circuit di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Pujut, Praya, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Selasa (642021). Pembangunan sirkuit itu ditargetkan selesai pada pertengahan tahun 2021.(Foto-Antara)

Jakarta, KoranSN

Pemerintah Indonesia melalui Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) untuk PBB dan organisasi lain internasional di Jenewa menanggapi pernyataan pakar PBB dan membantah tuduhan soal pelanggaran hak asasi manusia dalam proyek Mandalika di Lombok.

“Pemerintah Republik Indonesia berkeberatan terhadap rilis berita dari beberapa Special Procedures Mandate Holders (pemegang mandat prosedur khusus) yang bertajuk ‘Indonesia: Pakar PBB Mengungkapkan Adanya Permasalahan HAM pada Proyek Pariwisata Bernilai lebih dari USD 3 Miliar’ pada 31 Maret 2021,” demikian pernyataan PTRI Jenewa yang dipantau ANTARA pada Rabu.

Baca Juga :   Gunung Merapi Luncurkan Guguran Awan Panas Sejauh 1,2 Km

Pihak PTRI di Jenewa menyampaikan bahwa siaran pers pemegang mandat prosedur khusus (Special Procedures Mandate Holders/SPMH) PBB itu sangat disayangkan oleh Pemerintah Indonesia karena salah mengartikan kasus sengketa hukum terkait dengan penjualan tanah dan telah menempatkannya ke dalam narasi yang tidak tepat dan hiperbolik. HALAMAN SELANJUTNYA>>

Bagikan :

Publisher : Apriandi

Avatar

Lihat Juga

Wakil Ketua DPR Telah Usulkan Status Bencana Nasional Untuk NTT

Jakarta, KoranSN Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengaku sudah mengusulkan bencana alam yang terjadi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.