Investasi Bodong Rugikan Negara

Ketua Satgas Waspada Investasi OJK Tongam L Tobing saat memberikan paparan. (foto-anton/koransn)

Palembang, KoranSN

Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut, selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, investasi bodong di Indonesia sudah merugikan negara hingga Rp 92 triliun.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Departemen Penyidik Sektor Jasa Keuangan di OJK yang juga Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, Tongam Lumban Tobing pada Pelatihan dan Gathering Media Massa KR 7 Sumbangsel di Yogyakarta, Jumat (21/2/2020).

Menurutnya, hingga kini ada 39 kasus terkait investasi bodong yang sudah masuk ke penuntut umum. Dari jumlah itu, 19 kasus sudah diputus oleh pengadilan.

Ia menyebut, diantara kasus-kasus yang sudah masuk pengadilan atau sudah diputus, yakni kasus yang melibatkan Pendawa Group yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp 3,8 triliun dengan 549 korban. Kemudian, GCG Asia yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 4 triliun dengan 4 ribu korban.

Baca Juga :   Dana Kampanye Paslon Maksimal Rp 97,7 Miliar

Oleh karena banyaknya masyarakat yang tertipu investasi bodong ini, Tongam membeberkan ciri-ciri investasi bodong yang patut dihindari, yakni menjanjikan keuntungan tak wajar dalam waktu cepat, janji bonus dari perekrutan anggota baru, kerap memanfaatkan tokoh masyarakat/agama ataupun public figure, klaim tanpa resiko dan legaltasnya tidak jelas.

“Investasi bodong ini memang sulit dihentikan, tapi yang bisa kita lakukan, mendidik masyarakat agar mengerti dalam memilih, mana investasi bodong dan mana yang investasinya legal,” beber Tongam.

Sementara itu, Direktur Humas OJK, Darmansyah mengatakan, penanggulangan investasi bodong ini merupakan tanggung jawab bersama, tidak hanya menjadi tugas OJK.

Baca Juga :   Jalan HM Noerdin Panji Diresmikan

“Salahsatu tujuan gathering kita ini juga memberikan informasi kepada masyarakat melalui media massa tentang pemahaman soal investasi bodong ini,” harap Darmansyah.

Pelatihan dan Gathering Media Massa KR 7 Sumbangsel di Yogyakarta, berlangsung selama empat hari, 20-24 Februari 2020. Kegiatan ini dihadiri langsung Kepala OJK Regional 7 Sumbagsel, Untung Nugroho yang juga menjadi salahsatu pemateri. (awj)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Sumsel Bakal Jadi Provinsi Pertama di Indonesia Gunakan Replikasi KPK Whistleblower Sistem

Palembang, KoranSN Provinsi Sumsel kembali bakal menjadi pilot projet berbagai program pemerintah pusat. Kali ini …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.