Ishak Mekki Sosialisasikan Undang-Undang Tentang Air

Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Ishak Mekki di hadapan audiens menjelaskan UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. (foto-ist)

Kayuagung, KoranSN

Terbatasnya ketersediaan Sumber Daya Air (SDA) pada satu sisi dan terjadinya peningkatan kebutuhan air pada sisi lain menimbulkan persaingan antarpengguna SDA yang berdampak pada menguatnya nilai ekonomi air. Kondisi tersebut jika dibiarkan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarsektor, antarwilayah, dan berbagai pihak yang terkait dengan SDA.

Untuk itulah, diperlukan pengaturan yang dapat memberikan pelindungan terhadap kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat. Demikian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Ir.H. Ishak Mekki, MM mengawali paparannya saat sosialisasi Undang-Undang No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (SDA).

Sosialisasi yang diikuti ratusan peserta yang berasal dari berbagai kalangan seperti akademisi, para guru, tokoh masyarakat dan para Ketua RT se Kota Kayuagung itu berlangsung di aula Hotel Dinesti Kayuagung, Rabu (18/3-2020).

Baca Juga :   Feby Deru Gagas RTHRA di Sumsel

Menurut Ishak, sosialisasi terhadap UU tentang SDA ini diperlukan, agar masyarakat memahami secara utuh akan pentingnya pengaturan terhadap penyediaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat.

“Mengapa terhadap air dan SDA perlu diatur? Ini agar terjadi keselarasan antara kebutuhan akan air yang semakin meningkat dengan volume air yang semakin menurun. Selain itu terwujudnya sinergisitas dan keterpaduan antarwilayah, antargenerasi akan kebutuhan terhadap air,” jelas Ishak Mekki.

Mantan Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel ini menambahkan, UU ini terdiri dari pasal-pasal yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya air, perizinan, sistem informasi, pemberdayaan dan pengawasan, pendanaan, hak dan kewajiban, partisipasi masyarakat hingga kepada penuntutan dan sanksi hukum.

UU ini, lanjut Ishak, juga mengatur tentang jaminan kebutuhan sehari-hari akan air bagi masyarakat serta pengelolaan sistem irigasi bagi pertanian rakyat. “Bagi dunia usaha juga diberikan ruang seluas-luasnya dalam UU ini, dengan tidak melupakan hak rakyat atas air sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 UUD 1945,” tegasnya.

Baca Juga :   Aswari-Irwansyah Ajak Orang Tua Miranda ke RSAL Mintohardjo

Sosialisasi tersebut diakhiri diskusi hangat antara peserta dengan Anggota DPR RI, Ishak Mekki, baik terkait topik UU No 17 Tahun 2019 tersebut, maupun topik-topik lainnya. Acara yang dimoderatori oleh Tenaga Ahli Anggota (TAA) DPR RI, Heriyanto. ZA S Sos MSi didampingi TAA lainnya, H Zainuddin ST MM dan Agus Hasan, SH, juga dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Sumsel, H Muchendi Mahzareki Ishak SE. (iso)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

KPU Sumsel Masih Tunggu Perppu Penundaan Pilkada 2020

Palembang, KoranSN Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel masih menunggu peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) atau …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.