Rabu , Desember 12 2018
Home / Headline / Jaksa Bantah Eksepsi Terdakwa Dugaan Korupsi Lift BPKAD Palembang

Jaksa Bantah Eksepsi Terdakwa Dugaan Korupsi Lift BPKAD Palembang

Dua terdakwa kasus korupsi pengadaan lift di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang, Rani dan Marzuki saat menjalani sidang dakwaan. (Foto-Ferdinand Deffryansyah/KoranSN)

Palembang, KoranSN

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang, Senin (26/11/2018) membantah eksepsi (keberatan) yang diajukan oleh salah satu terdakwa dugaan korupsi Lift Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palembang 2015, yakni terdakwa Ir. Mardjuki MT (48).

Hal ini terungkap dalam sidang lanjutan dugaan korupsi Lift BPKAD Palembang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Klas I A Palembang dengan agenda jawaban dari JPU terkait eksepsi yang diajukan terdakwa Mardjuki melalui kuasa hukumnya.

JPU Kejari Palembang, Andi Andri Utama yang juga menjabat sebagai Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Palembang mengatakan, ada dua terdakwa dalam dugaan kasus ini, yakni terdakwa Anda Rani Murbiastuti selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan terdakwa Mardjuki selaku pihak rekananan. Dari kedua terdakwa tersebut, hanya terdakwa Mardjuki yang mengajukan eksepsi terkait dakwaan JPU.

Menurut Andi, adapun eksepsi yang diajukan terdakwa Mardjuki melalui kuas hukum yakni; menilai dakwaan JPU tidak cermat dan jelas. Selain itu, terdakwa Mardjuki keberatan terkait penghitungan kerugian negara dalam dugaan kasus ini, yang hanya dihitung oleh jaksa bukan BPK RI.

“Dengan ini kami jaksa penuntut umum membantah semua keberatan yang diajukan terdakwa Mardjuki, dan kami meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat mengabulkan dakwaan kami terhadap terdakwa Mardjuki,” ujarnya.

Dijelaskan Andi, adapun alasan JPU membantah eksepsi terdakwa diantaranya yakni; untuk keberatan kuasa hukum terdakwa Mardjuki yang menilai surat dakwaan tidak cermat dan jelas, itu tidaklah benar. Sebab, pihaknya selaku jaksa sangat teliti dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

“Terkait kuasa hukum terdakwa Mardjuki yang keberatan dengan dakwaan kami karena menilai dakwaan tidak cermat dan jelas seperti dalam ketentuan Pasal 143 huruf (b) KUHP. Maka dengan ini kami membantahnya, karena dakwaan kami telah sesuai ketentuan. Sedangkan terkait keberataan terdakwa tentang penghitungan kerugian negara yang hanya dihitung oleh jaksa bukan BPK, dengan ini kami menegaskan jika jaksa penyidik memiliki kemampuan menghitung kerugian negara yang didasari alat bukti. Dari itu kami membantah eksepsi terdakwa, apalagi untuk kerugian negara merupakan materi pokok perkara persidangan yang nantinya akan kami buktikan di dalam sidang,” tegas Andi.

Anda Rani, pejabat Pemkot Palembang saat dikunjungi sahabat dan rekan usai sidang di PN Palembang.

Sementara terkait eksepsi terdakwa Mardjuki yang dibantah oleh JPU, ditanggapi langsung oleh Ronald selaku kuasa hukum terdakwa Mardjuki. Dikatakan Ronald, jika pihaknya masih menunggu hasil keputusan majelis hakim yakni putusan sela yang nantinya akan dibacakan dalam persidangan selanjutnya.

Baca Juga :   Hantam Minibus, Pengendara Sepeda Motor Tewas

“Kami kuasa hukum terdakwa masih menunggu keputusaan Yang Mulai Majelis Hakim, namun yang jelas kami mengajukan eksepsi karena penghitungan kerugian negara dalam dugaan kasus ini hanya dihitung oleh jaksa bukan BPK RI. Sebab jelas dalam UU BPK RI No. 15 Tahun 2006, jika kerugian negara dalam dugaan korupsi dihitung dan ditetapkan oleh BPK, bukan jaksa. Untuk itu kami keberatan atas dakwaan JPU kepada klien kami Mardjuki,” ungkapnya.

Usai mendengarkan jawaban eksepsi terdakwa dari JPU dan juga tanggapan dari kuasa hukum terdakwa Mardjuki, kemudian Majelis Hakim yang diketuai Abu Hanifah SH MH dengan Hakim Anggota Imam Santoso SH MH dan Suryadi S.Sos SH MH menutup persidangan dan akan kembali melanjutkan perisidangan, Kamis 29 November 2018 dengan agenda putusan sela.

Terpisah di luar persidangan, Husni Chandra kuasa hukum terdakwa Anda Rani Murbiastuti mengungkapkan, dalam dugaan kasus ini pihaknya sejak awal memang tidak mengajukan eksepsi terkait dakwaan JPU.

“Kami tidak mengajukan eksepsi, karena nanti semua pokok perkara akan kami sampaikan dalam persidangan. Kalau saat inikan belum masuk materi sidang baru jawaban JPU terkait eksepsi yang diajukan oleh kuasa hukum terdakwa Mardjuki,” tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, dalam dugaan kasus ini terdakwa Mardjuki selaku pihak rekanan dan terdakwa Anda Rani Murbiastuti ST MM (44), selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Sekretariat Daerah Pemkot Palembang telah didakwa JPU dengan Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 55 subsider Pasal 3 dan Pasal 9 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jaksa Penuntut Umum Kejari Palembang, Andi Andri Utama saat membacakan dakwaan kedua terdakwa dalam persidangan sebelumnya mengungkapkan, terjadinya dugaan kasus ini bermula saat terdakwa Anda Rani Murbiastuti ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan pengadaan lift di Kantor BPKAD Kota Palembang tahun 2015 berdasarkan keputusan Kepala BPKAD Kota Palembang saat itu.

“Dengan ditunjuknya sebagai PPK, selanjutnya terdakwa Anda Rani Murbiastuti melakukan kontrak kepada terdakwa Mardjuki selaku pihak rekanan, hingga terdakwa Mardjuki melakukan pengerjaan lift pada Kantor BPKAD Palembang tersebut,” jelasnya.

Baca Juga :   Kapolda Sumsel: Modus Penyerangan Teroris Saat Ini Telah Berubah

Diungkapkan Andi, namun dalam pengerjaanya terdakwa Mardjuki membeli lift di Cina, yang dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi ahli diketahui jika lift tersebut tidak sesuai spesifikasi hingga membuat kerugian negara.

“Adapun spesifikasi yang tidak sesuai tersebut yakni terkait beban angkut. Dimana seharusnya lift tersebut bisa mengakut 8 orang dalam 1 kali angkut, namun dari hasil pemeriksaan diketahui jika lift tersebut tidak dapat mengangkat beban 5 orang melainkan hanya 4 orang. Selain itu, power volts pada lift tersebut juga tidak sesuai dengan spesifikasinya,” katanya.

Masih dikatakan JPU, dari itulah terdakwa Anda Rani Murbiastuti dan Mardjuki telah melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, baik orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan ataupun turut melakukan perbuatan tindak pidana korupsi.

“Selain itu dalam dugaan kasus ini terdakwa Anda Rani Murbiastuti selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (7) Peraturan Presiden No. 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dalam menentukan spesifikasi teknis barang/jasa, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta rancangan kontrak,” tegasnya.

Dari itulah lanjut JPU, perbuatan terdakwa Anda Rani Murbiastuti dan terdakwa Mardjuki tersebut telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Juncto Undang – Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 (ke-1) KUHP.

“Bahkan akibat perbuatan terdakwa Anda Rani Murbiastuti dan terdakwa Mardjuki ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 310.000.000. Untuk itu kami meminta agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat menjatuhkan pidana sesuai pasal pidana yang kami dakwakan kepada kedua terdakwa,” tandas JPU.

Untuk diketahui, adapun nilai proyek pengadaan lift di Kantor BPKAD Kota Palembang tahun 2015 tersebut yakni senilai Rp 1,4 miliar. Dari hasil penyelidikan jaksa Kejari Palembang ditemukan bukti dugaan terjadinya pidana korupsi dalam proyek tersebut yang membuat negara mengalami kerugian, hingga akhirnya jaksa menetapkan Anda Rani Murbiastuti dan Mardjuki sebagai tersangka dalam dugaan kasus ini.

Selama proses penyidikan hingga dilakukan tahap dua dari jaksa penyidik ke jaksa penuntut umum, Anda Rani Murbiastuti dan Mardjuki tidak ditahan oleh jaksa. Hal ini dikarenakan jaksa menilai jika keduanya kooperatif, tidak menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatan yang sama. Namun saat keduanya menjalani sidang perdana di PN Tipikor Palembang, keduanya ditahan Majelis Hakim di Rutan Merdeka dan Rutan Klas I A Pakjo Palembang. (ded)

CGV Cinemas Segera Hadir di Lantai 3 PTC Mall Palembang

Publisher : Apriandi

Apriandi

Lihat Juga

Pembunuh Driver Taksi Online Divonis 10 Tahun, Keluarga Sofyan Terima dengan Hati Sedih

Palembang, KoranSN Pihak keluarga dari driver taksi online Sofyan yang dirampok dan dibunuh dengan terpaksa ...

error: Content is protected !!