Home / Foto / Jaksa Tolak Eksepsi Terdakwa Dugaan korupsi Dana Hibah Sumsel

Jaksa Tolak Eksepsi Terdakwa Dugaan korupsi Dana Hibah Sumsel

Kepala BPKAD Sumsel, Laonma PL Tobing dan Ikhwanudin (Mantan Kepala Kesbangpol Sumsel) saat menjadi terdakwa dalam persidangan di PN Tipikor Palembang, Kamis (30/3) pagi.- Foto Ferdinand Deffryansyah/koransn

Palembang, koransn
Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejagung RI dan Kejati Sumsel, Kamis (30/3) menolak eksepsi (nota keberatan atas dakwaan) Kepala Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel, Laonma PL Tobing dan Ikhwanudin (Mantan Kepala Kesbangpol Sumsel) yang merupakan terdakwa dugaan korupsi dana hibah Sumsel tahun 2013.

Hal tersebut terungkap dalam persidangan kedua terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Kelas I A Palembang dengan agenda jawaban eksepsi dari JPU.

JPU Kejagung RI, Tasjrifin MA Halim SH MH dan Tumpal Pakpahan SH MH didampingi JPU Kejati Sumsel, Rosmaya SH MH dan Erni Yusnita SH MH dalam persidangan mengatakan, jika pihaknya menolak eksepsi yang diajukan kuasa hukum kedua terdakwa. Dari itulah pihaknya meminta agar Majelis Hakim dapat melanjutkan persidangan dengan memeriksa sejumlah saksi.

“Dengan ini kami menolak semua ekspesi kedua terdakwa dan kami meminta agar Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dapat melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi,” kata Tasjrifin MA Halim SH MH.

Dijelaskannya, untuk eksepsi terdakwa Laonma PL Tobing ditolak pihaknya karena dalam perkara ini jabatan terdakwa selaku Kepala BPKAD Sumsel sudah jelas tugasnya, sesuai dengan
UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah serta sesuai dengan Peraturan Permendagri yang menentukan jika tugas Kepala BPKAD bertugas menggelola keuangan daerah.

“Dikarenakan tupoksinya sudah jelas dan perbuatan terdakwa dalam perkara ini juga kami nilai telah sesuai dengan jabatan terdakwa selaku Kepala BPKAD. Untuk itu, eksepsi terdakwa kami tolak. Sementara untuk eksepsi yang lainnya, seperti terkait verifikasi proposal penerima dana hibah serta kenaikan dana aspirasi anggota DPRD Sumsel saat itu, semuanya kami nilai telah masuk dalam materi sidang, yang nantinya akan dibuktikan dalam persidangan,” ungkapnya.

Dilanjutkannya, begitu juga untuk eksepsi terdakwa Ikhwanudin yang ditolak oleh pihaknya selaku JPU. Hal tersebut dilakukan karena eksepsi yang diajukan terdakwa sudah masuk ke pokok materi perkara yang nantinya juga akan dibuktikan dalam persidangan.

“Sedangkan terkait dakwaan kami untuk para terdakwa, kami nilai jika dakwaan kami sudah sesuai dengan persyaratan dan ketentuan undang-undang. Selain itu, terdakwa Ikwanudin kami nilai telah melakukan dugaan korupsi dana hibah Sumsel tahun 2013 secara bersama-sama dengan terdakwa Laonma PL Tobing,” tegasnya.

Usai mendengarkan jawaban eksepsi yang dibacakan Tim JPU, kemudian Ketua Majelis Hakim, Saiman SH MH dengan Hakim anggota Abu Hanifiah SH MH dan Arizona SH MH meminta waktu hingga pekan depan untuk mengambil keputusan terkait eksepsi yang telah diajukan kedua terdakwa dan jawaban eksepsi dari tim JPU.

“Keputusan eksepsi atau putusan sela dari kami selaku Majelis Hakim akan kami bacakan dalam sidang selanjutnya, yang akan digelar Kami 6 April 2017 mendatang,” ujar Saiman SH MH sembari mengetuk palu menutup persidangan.

Diketahui dalam sidang sebelumnya, Senin 13 Maret 2017, tim JPU dari Kejagung RI dan Kejati Sumsel mendakwa kedua terdakwa diduga melakukan pidana korupsi karena menyalahgunakan wewenang jabatan sehingga melakukan pencairan dana hibah yang menyalahi aturan.

“Dari itulah, kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dimana dalam perkara ini, kedua terdakwa diduga melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatannya atau kedudukannya sehingga merugikan keuangan negara,” kata JPU saat membacakan dakwaan di dalam persidangan.

Masih dikatakan JPU, dalam dugaan kasus ini terjadi dugaan kerugian negara mencapai Rp 21 miliar lebih dari pagu anggaran dana hibah tahun 2013 senilai Rp 2 triliun lebih.

“Adapun penerima dana hibah totalnya berjumlah 2.457 penerima yang terdiri dari Ormas dan LSM. Dari ribuan proposal¬† penerima hibah tersebut, terdapat 382 proposal yang dicairkan diduga tidak sesuai dengan aturannya sehingga menimbulkan dugaan kerugian negara sebesar Rp 21 miliar lebih yang terdiri; kerugian negara senilai Rp 5 miliar diduga akibat penyelahgunaan wewenang Laonma PL Tobing selaku Kepala BPKAD Sumsel dan dan kerugian negara Rp 16 miliar diduga akibat penyalahgunaan wewenang dari terdakwa Ikhwanudin selaku Kepala Kesbangpol Sumsel saat itu,” ungkapnya.

Dilanjutkan JPU, terkait dugaan kerugian negara yang diduga diperbuat terdakwa Laonma PL Tobing, terjadi berdasarkan pencairan proposal yang diduga diajukan anggota DPRD Sumsel saat itu yang uangnya untuk para penerima dana hibah. Sedangkan dugaan kerugian negara yang diduga atas perbuatan terdakwa Ikhwanudin, terjadi karena pengajuan proposal sejumlah Ormas dan LSM yang masuk ke Kesbangpol Sumsel. Kemudian terdakwa Ikhwanudin mengajukan proposal-propsal tersebut kepada terdakwa Laonma PL Tobing  selaku Kepala BPKAD Sumsel hingga akhirnya dana proposal yang diajukan tersebut cair.

“Hasil penyelidikan jaksa Kejagung RI dalam perkara ini terdapat 382 proposal yang diduga belum diverifikasi tapi proposal tersebut diloloskan hingga pencairan dilakukan. Selain itu juga ada lembaga penerima dana hibah yang usia lembaganya belum mencapai 3 tahun tapi proposal mereka diloloskan sehingga dana hibah cair. Untuk itulah, dalam perkara ini kedua terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan wewenang hingga mengakibatkan kerugian negara,” tandas JPU.

Sedangkan dalam sidang yang digelar Senin 20 Maret 2017, kedua terdakwa melalui masing-masing kuasa hukumnya mengajukan
eksepsi atas dakwaan yang telah dibacakan JPU dalam persidangan sebelumnya.

Tim kuasa hukum terdakwa Ikhwanuddin yang dipimpin Abuyazid saat membacakan eksepsi dipersidangan mengatakan, sebagai Kepala Kesbangpol Sumsel, Ikhwanuddin sudah menjalankan tugas sesuai perintah jabatan dan juga sudah memverifikasi semua propsal yang diusulkan dengan sesuai. Namun, penentuannya seharusnya kembali kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Dirinya menerangkan, pada akhir tahun Kesbangpol telah memasukkan dana sebesar Rp 30 miliar untuk sejumlah 360 LSM dan Ormas. Kemudian pada tanggal 25 Februari 2013 ada tambahan sebesar Rp 5 miliar. Sehingga total sekitar 35 miliar.”Dari verifikasi tersebut ada beberapa yang kurang dari 3 tahun. Nah, seharusnya yang menjadi penentu itu tim TAPD,” terangnya.

Menurutnya, dalam dakwaan juga terjadi ketidak sesuaian antara JPU dengan pihaknya, seperti laporan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yang kurang dari tiga tahun. Sehingga disimpulkan yang SKT kurang dari 3 tahun tersebut tidak jelas. “Karena itu, kami menanggap dakwaan yang dituduhkan pun tidak jelas,” tegasnya.

Dirinya juga mengklaim bahwa unsur pasal yang dituduhkan tidak sesuai dengan pidana yang didakwakan. Hal ini dapat diuraikan ditindak pidana korupsi jika setiap orang melakukan kerugian negara paling singkat hukuman 4 tahun hingga 10 tahun dengan kerugian dari Rp 200 juta sampai Rp 1 miliar. Padahal, yang dilakukan kliennya itu perintah jabatan.

“Karena itulah tuntutan yang diberikan JPU itu tidak sesuai fakta hukum yang terjadi. Seharusnya dakwaan ditujukan tim TAPD karena sepenuhnya kewenangan TAPD,” jelasnya.

Sedangkan kuasa hukum Laonma PL Tobing yang dipimpin Albab Setiawan mengatakan, bahwa terdakwa sudah menjalankan tugasnya selaku Kepala BPKAD Sumsel. Sebagai BPKAD, tentunya hanya melaksanakan tugas pokok dimana hanya menganggarkan belanja langsung dan lain sebagainya, bukan dalam kapasitas pengguna anggaran. “Dalam tugas ini sendiri tentunya ada undang-undang yang melindunginya,” katanya.

Selain itu, kata dia, di dakwaan jaksa tertera terdapat proposal yang tidak ada verifikasi tapi bagian lain juga tertera ada yang telah diverifikasi, seharusnya JPU melakukan penelitian dahulu.

“JPU itu memberikan tuntutan tanpa melihat fungsi terdakwa sebagai BPKAD. Karena itu kami meminta majelis hakim untuk menyatakan dakwaan JPU tidak sesuai. Selain itu dakwaan diminta untuk batal demi hukum karena dinilainya tidak sah. (ded/wik)

Publisher : Ferdin Ferdin

Ferdin Ferdin
Pewarta Harian Suara Nusantara, www.koransn.com, Mingguan Suara Negeriku.

Lihat Juga

ABK Kapal Karam di Tanjung Api-Api Ditemukan Tewas

Palembang, KoranSN Ridho Hanafi (23), warga Jompong RT 6 RW 6 Lamongan yang merupakan Anak ...

error: Content is protected !!