Penyerahan Dokumen Syarat Minimal Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2020
Home / Polrestabes / JPU KPK Tolak Eksepsi Bupati Muara Enim Ahmad Yani

JPU KPK Tolak Eksepsi Bupati Muara Enim Ahmad Yani

Bupati Muara Enim, Ahmad Yani saat menjalani persidangan. (foto-ferdinand/koransn)

Palembang, KoranSN

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (14/1/2020) menolak semua eksepsi Bupati Muara Enim, Ahmad Yani dalam sidang lanjutan dugaan kasus suap 16 paket proyek terkait dana aspirasi DPRD Muara Enim tahun 2019 di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang.

JPU KPK, Roy Riadi didampingi Budi Nugraha dan Muhamad Ridwan saat membacakan tanggapan terkait eksepsi terdakwa mengatakan, pihaknya menolakeksepsi (nota keberataan atas dakwaan Jaksa Penutut Umum) kuasa hukum terdakwa yang dalam sidang sebelumnya mengungkapkan jika penyelidikan dan penyidikan dugaan kasus ini digunakan pimpinan KPK yang lama untuk merusak harkat dan martabat Ketua KPK Firli.

Baca Juga :   10 Pasangan Diduga Mesum Diciduk dari Kamar Kosan di 16 Ulu

“Kami menolak eksepsi tersebut karena dalilnya tidak berdasar,” tegasnya.

Masih dikatakannya, sementara terkait eksepsi terdakwa yang mengungkapkan jika surat dakwaan tidak jelas dan lengkap juga ditolak oleh pihaknya selaku JPU KPK.

“Sebab dalam perkara ini Ahmad Yani selaku Bupati Muara Enim berperan mengontrol permintaan fee proyek kepada Robi Okta Fahlefi (terdakwa berkas perkara terpisah) melalui A Elvin Muchtar (terdakwa berkas perkara terpisah).

“Jadi kami menolak semua eksepsi terdakwa, karena telah masuk dalam materi persidangan,” ungkapnya

Baca Juga :   Dijambret di Km 7 Palembang, Ibu Hamil 8 Bulan Tewas Bersimbah Darah

Untuk itu lanjut JPU KPK, pihaknya meminta kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini juga menolak eksepsi terdakwa.

“Dan kami meminta Majelis Hakim menyatakan surat dakwaan kami sesuai secara hukum,” tutupnya.

Usai mendengar tanggapan eksepsi yang dibacakan JPU KPK, selanjutnya Ketua Majelis Hakim, Erma Suharti SH menutup sidang dan akan kembali membuka sidang Selasa 21 Januari 2020.

“Sidang ditutup dan kembali dibuka Selasa depan, dengan agenda pembacaan putusan sela oleh kami selaku Tim Majelis Hakim,” tandas Hakim. (ded)

Publisher : Awid Durrohman

Awid Durrohman

Lihat Juga

Sindikat Penjualan Bayi di Palembang Diringkus

Palembang, KoranSN Pihak kepolisian Sat Reskrim Polrestabes Palembang, Senin (20/1/2020) berhasil mengungkap sindikat penjualan bayi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WhatsApp chat